Connect with us

Indonesia

Ancaman Gelombang Ketiga: Mobilitas Tinggi, Prokes Rendah

Published

on

Ilustrasi (Uriel Mont/pexels.com)

Jakarta (cybertokoh.com) –

Ancaman gelombang ketiga Covid-19 sudah di depan mata seiring dengan makin dekatnya libur Natal dan Tahun Baru 2022. Jika Pemda maupun masyarakat tidak berhati-hati maka ancaman itu akan menjadi kenyataan, Indonesia akan kembali diterpa lonjakan kasus Covid.

Saat ini mobilitas penduduk terus mengalami peningkatan dibanding saat lonjakan gelombang kedua Covid pada Juli 2021 lalu. Peningkatan tersebut terjadi setidaknya di lima titik yakni pusat perbelanjaan, ritel dan rekreasi, ruang terbuka publik atau taman, perkantoran dan lokasi transit.

“Peningkatan mobilitas saat ini hampir sama dengan peningkatan yang terjadi pada periode libur Idul Fitri 2021 lalu yang menjadi kenaikan mobilitas masyarakat tertinggi sepanjang pandemi,” papar Prof Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dalam keterangan pers perkembangan Covid-19 di Indonesia, Kamis (18/11).

Advertisement

Peningkatan mobilitas ini perlu diwaspadai mengingat pengalaman periode libur Idul Fitri 2021 lalu, mobilitas tinggi menjadi salah satu pemicu lonjakan kasus kedua (gelombang kedua). Hal ini, tegas Prof Wiku, harus dikendalikan agar tidak memicu kenaikan kasus ke depannya.
Masyarakat diminta berhati-hati dalam berkegiatan di luar rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan (prokes) yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan juga mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Di sisi lain, kondisi mobilitas tinggi juga harus dibarengi dengan peningkatan screening Covid dengan memasifkan testing.

BACA  Navicula Gelar Konser Online

Yang memprihatinkan, saat ini ada empat provinsi yang ternyata lebih dari 40% kabupaten/kota melaporkan kepatuhan prokes-nya rendah, yakni, memakai masker dan menjaga jarak. Empat provinsi tersebut adalah Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

“Empat provinsi ini termasuk dalam 22 provinsi yang memiliki persentase cakupan vaksinasi dosis lengkap yang lebih rendah dari angka nasional yaitu 40,42%. Cakupan vaksinasi yang rendah terlebih tidak didukung dengan Prokes maka dapat meningkatkan potensi penularan Covid-19 di tengah masyarakat,” ujar Prof Wiku.

Karenanya Satgas meminta agar gubernur, bupati, walikota dari empat provinsi tersebut—Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara, Maluku—agar segera berkoordinasi untuk meningkatkan cakupan vaksinasi juga kepatuhan prokes di wilayahnya. Juga, dibentuk posko-posko Satgas di tingkat desa atau kelurahan maupun di tempat fasilitas umum guna memantau pelaksanaan prokes.

Menurut Wiku, jika semua pihak—Pemda dan masyarakat- bahu-membahu dalam menjaga mobilitas penduduk, meningkatkan cakupan vaksin dosis kedua serta melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, bukan tidak mungkin potensi kenaikan kasus pada periode libur Natal dan Tahun Baru dapat ditekan.

Advertisement

Hal yang sama juga disampaikan Suryopratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura dalam webinar yang bertemakan ‘Libur Nataru dan Varian Baru Strategi Cegah Gelombang ke-3 Pandemi Covid-19 yang digelar Kementerian Kesehatan, (16/11).

“Pelajaran paling berharga bagi kita sebagai bangsa tentunya adalah kasus di bulan Juli 2021. Penularan kasus per-hari begitu tinggi, bagaimana nakes kerepotan melakukan upaya penyelamatan, oksigen susah didapat, begitu juga kamar perawatan yang susah didapat,” ujar Suryopratomo.

BACA  Vaksinasi Harus Dibarengi Prokes 3M dan Penguatan 3T

Kondisi yang begitu menakutkan jangan sampai terulang kembali. Untuk itu, katanya, peran serta masyarakat menjadi sangat penting. Bagaimana kita menjaga kesehatan dengan berolahraga yang lebih teratur, mengonsumsi makanan yang lebih sehat, juga yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perilaku keseharian kita yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Prokes, tegas Suryopratomo, harus melekat pada diri kita. “Ibaratnya, kalau kita keluar rumah tidak memakai masker, itu sama dengan kita tidak membawa ponsel. Seperti ada sesuatu yang hilang. Itu yang dimaksud dengan kata ‘melekat’. Kalau tidak perlu membuka masker, ya jangan dibuka. Makan dan minum misalnya, kita perlu membuka masker. Tapi setelahnya, memakai kembali. Juga menjaga jarak serta memakai handsanitizer. Prokes harus nomor satu untuk diri kita, keluarga juga lingkungan kita,” papar Suryopratomo yang mantan wartawan ini.

Jika semua orang melaksanakan prokes dengan ketat, maka dirinya yakin penularan kasus dapat ditekan. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan berbagai peraturan untuk mengantisipasi lonjakan ketiga.

Advertisement

“Jadi upaya preventif yang dilakukan pemerintah harus didukung dengan kedisiplinan kita menerapkan prokes. Kalau kita bisa melakukannya, insyaalah kita bisa melewati Tahun Baru dengan aman. Dan kita pantas bersiap bahwa perekonomian kita akan jauh lebih baik karena masyarakat sudah tahu bagaimana cara menghindari agar tidak terinfeksi Covid-19,” tutupnya.

BACA  Bersepeda Jadi Gaya Hidup, Ini Harapan Ketua Samas

Strategi Kebijakan Pengendalian Covid
Mengantisipasi lonjakan kasus di akhir tahun dan di awal 2022, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan. Di antaranya adalah larangan cuti atau libur bagi ASN, TNI/Polri, Karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun. Juga, peniadaan cuti bersama pada 24 Desember dan larangan pengambilan jatah cuti akhir tahun.
Hal ini, tegas Wiku, semata-mata untuk meminimalisir pergerakan masyarakat yang tidak mendesak. “Juga ada pengaturan pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Nantinya, penyesuaian cara berpergian akan diatur dalam Surat Edaran Satgas maupun Kementerian Perhubungan terbaru. Strategi ini ditetapkan untuk menjamin orang yang berpergian adalah orang yang benar-benar sehat dan terproteksi serta mencegah importasi kasus,” papar Wiku yang juga Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19.

Strategi lainnya adalah pengetatan penerapan Prokes pada kegiatan masyarakat di seluruh fasilitas public melalui penyetaraan PPKM level 3 secara nasional dan intensifikasi pembentukan Satgas Prokes 3 M di fasilitas publik.

Penetapan ini, tambahnya, guna menjamin peningkatan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat di berbagai sektor dapat tetap terkendali dan aman seiring kecenderungan peningkatan mobilitas. (Diana Runtu)

Advertisement

Indonesia

Prof Wiku: Pengawasan dan Pelaporan Prokes Mulai Longgar

Published

on

Ilustrasi (cybertokoh/pixabay.com)

Jakarta (cybertokoh.com)-

Satgas Penangan Covid-19 kembali mengingat kepada masyarakat untuk tidak lalai menerapkan Protokol Kesehatan khususnya saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini penting diingatkan kembali karena data seminggu terakhir menunjukkan terjadi penurunan Prokes di desa/kelurahan, utamanya dalam memakai masker dan menjaga jarak.

Di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi saat ini, penerapan Prokes tidak boleh kendor sedikitpun. Sekalipun, kondisi Covid-19 saat ini masih terkendali. Namun bukan berarti pandemi sudah berakhir dan bisa ‘hidup bebas’ seperti kondisi normal.

Masyarakat diminta bersabar dan tetap disiplin dengan Prokes. Apalagi saat ini jelang periode libur Natal dan Tahun Baru yang memiliki potensi menaikkan kasus Covid. Ditambah lagi, saat ini juga ada ‘ancaman’ strain Omicron yang sudah menginfeksi warga di banyak negara. Karenanya kewaspadaan penting dilakukan.

Advertisement

Prof Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dalam keterangan pers (2/12/2021) menyebut, data di minggu terakhir menunjukkan terjadi penurunan kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak di desa/kelurahan.

Rinciannya, cakupan desa/kelurahan yang patuh memakai masker turun dari 76,42% menjadi 74,91%, sedangkan menjaga jarak turun dari 78,60% menjadi 77,69%. Jumlah laporan desa/kelurahan yang dipantau juga terus mengalami penurunan, dari sekitar 21 ribu desa/kelurahan pada bulan Juli, menjadi hanya 9 ribu per minggu ini.

BACA  Nongkrong di Kafe Teras 818 Sidoarjo

“Ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pelaporan pada Protokol Kesehatan sudah mulai longgar,” tegas Wiku.

Prokes merupakan salah satu indikator yang saat ini terus diamati utamanya karena tak lama lagi akan memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru yang berpotensi terhadap lonjakan kasus Covid-19.

Selain masalah Prokes, indikator lain yang terus dimonitor adalah kasus aktif, bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit dan wisma atlet, Rt atau angka reproduksi efektif, mobilitas penduduk dan vaksinasi.

Advertisement

Kasus aktif, kata Prof Wiku, menjadi indikator pertama untuk dicermati. “Saat ini, meskipun kasus mingguan mengalami penurunan, namun jika dilihat pada kasus aktif ternyata sempat mengalami peningkatan 4 hari berturut-turut,” ujar Wiku.

Berdasarkan data, terjadi kenaikan pada 23 ke 24 November 2021. Angkanya dari sekitar 7.900 menjadi 8.000, kemudian di hari berikutnya meningkat lagi menjadi sekitar 8.000 dan terakhir meningkat menjadi 8.200 pada 27 November. Bahkan di Jawa Bali, terjadi peningkatan selama 6 hari berturut-turut, dari 23 November sekitar 3.600 kasus, hingga 28 November sekitar 3.800 kasus aktif.

Indikator selanjutnya adalah BOR ruang isolasi di RS rujukan. Angkanya meningkat pada 2 hari terakhir, dari 2,94% menjadi 3,07%. BOR di wisma atlet juga meningkat di bulan November, dari 1,76% menjadi 2,2%.

BACA  Navicula Gelar Konser Online

“Meskipun peningkatan terbilang kecil, namun perlu diwaspadai karena peningkatan BOR mengindikasikan adanya kenaikan kebutuhan treatment pada gejala sedang-berat,” jelas Wiku yang juga Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19.

Indikator selanjutnya, Rt atau angka reproduksi efektif. Meskipun saat ini angkanya masih di bawah 1, namun perlu diwaspadai trennya dalam 5 minggu terakhir meningkat dari 0,96 menjadi 0,98.

Advertisement

Hal yang sama juga terjadi pada tingkat pulau yang angkanya mendekati 1. Hampir semua pulau mengalami kenaikan, kecuali Maluku yang mengalami penurunan dan Nusa Tenggara dengan nilai Rt tidak berubah. Rt di tingkat pulau saat ini berkisar antara 0,95-0,99.

Indikator berikutnya yang juga penting, lanjutnya, adalah mobilitas penduduk. Berdasarkan data, mobilitas kereta api meningkat 5 kali lipat dalam 5 bulan terakhir. Jumlah perjalanannya per Juli lalu sekitar 100 ribu perjalanan. Pada November lalu, meningkat hampir mencapai 600 ribu.

Mobilitas dengan pesawat terbang juga meningkat mencapai 350% dalam 5 bulan terakhir. Per Juli lalu, jumlah perjalanannya sekitar 350 ribu, namun pada November meningkat hingga sekitar 1,6 juta penerbangan.
Yang juga menjadi perhatian adalah indicator laju vaksinasi Covid-19. Data menunjukkan penurunan jumlah suntikan harian selama 4 minggu terakhir. “Sebagai catatan, meskipun capaian dosis 1 vaksin hampir 70%, namun capaian dosis 2 baru mencapai 45%,” tambahnya.
Pembelajaran yang didapat dari negara lain, ternyata peningkatan jumlah kasus tetap berpotensi terjadi bahkan di negara-negara dengan cakupan dosis 2 yang tinggi. “Karena itulah, meningkatkan cakupan vaksin harus dilakukan segera. Agar dapat memproteksi masyarakat dengan maksimal,” tegasnya.

BACA  Dita Amalia: Mantan Pecandu harus Berdaya dan Mandiri

Menurutnya, capaian pada indikator-indikator tersebut harusnya menjadi refleksi bagi semua pihak, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat untuk kembali waspada. Kepada Pemda hendaknya terus memonitor penerapan Prokes dan cakupan vaksinasi di daerahnya masing-masing dan juga daerah sekitarnya. Sementara masyarakat hendaknya disiplin menerapkan Protokol Kesehatan

“Penerapan Protokol Kesehatan adalah cara utama kita untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita,” lanjutnya.
Hal yang tak kalah pentingnya adalah vaksinasi. Semakin banyak orang divaksin maka semakin banyak yang terlindungi. “Vaksinasi juga akan mencegah timbulnya gejala berat bagi mereka yang tertular Covid-19 sehingga dapat mengurangi kebutuhan perawatan di rumah sakit,” ucapnya. (Diana Runtu)

Advertisement

Continue Reading

Indonesia

Vaksinasi Covid-19 Ditarget Selesai Maret 2022

Published

on

Vaksinasi Covid-19 terus digencarkan untuk mewujudkan herd immunity (cybertokoh/Humas Pemkab Badung)

Badung (cybertokoh.com) –

Presidensi Indonesia di G20 menjadi momentum Indonesia untuk menumbuhkan optimisme dan bertindak konkret untuk mendorong pemulihan global. Tema “Recover Together, Recover Stronger” yang diusung dalam ajang G20, juga sejalan dengan semangat Indonesia yang tangguh menghadapi berbagai tantangan.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, menyambut Indonesia sebagai Presidensi 2022, dari sisi penanganan pandemi, vaksinasi ditargetkan selesai pada Maret 2022. “Kita berharap 80 persen vaksinasi dosis pertama akan tercapai Desember 2021 dan 60 persen dosis lengkap. Dengan makin bertambahnya vaksin diharapkan masyarakat agar segera mau divaksin,” ujarnya dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Jumat (3/12).

Selain itu Nadia menyampaikan, apresiasi datang dari berbagai negara atas membaiknya situasi pandemi di Indonesia. “AS dan Uni Eropa mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang aman dikunjungi. Tidak ada imbauan pelarangan dari negara mereka,” ujarnya.

Advertisement

Ia menambahkan, Indonesia harus pulih bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga karena dalam era saat ini, kita tidak bisa lepas dari hubungan dengan negara-negara lain baik dalam hal mobilitas, interaksi, transaksi ekonomi dan sebagainya. Virus tidak mengenal wilayah. Karena itu, penting bagi Indonesia untuk segera pulih mengingat kita adalah bagian dari kegiatan global.

BACA  Navicula Gelar Konser Online

Mengenai munculnya varian baru Omicron, Nadia menekankan pentingnya masyarakat dalam menjaga prokes 3M, vaksinasi, membatasi mobilitas, dan penguatan 3T. “Hal ini penting dilakukan. Dengan Presidensi G20 2022 kita tunjukan bagaimana Indonesia bisa bekerja dengan baik. Kalau bisa, Indonesia menjadi negara pertama yang keluar dari situasi pandemi. Ini perlu kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong mengatakan prinsip gas dan rem yang diterapkan pemerintah terbukti sangat baik mengendalikan pandemi Covid-19. Demikian juga kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sangat sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, yang dapat memulihkan kesehatan juga roda ekonomi kembali berputar.

Presidensi 2022 menurut Usman menjadi momentum Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia mampu menyelenggarakan berbagai pertemuan tingkat tinggi meski dalam situasi pandemi, secara aman dan terkendali.

“Salah satu hal penting yang akan dibahas adalah Global Health Architecture. Presiden Jokowi ingin mengajak dunia ciptakan arsitektur kesehatan global yang inklusif, merata bagi semua negara, baik negara maju, berkembang, dan negara lainnya,” ujarnya.

Advertisement

Terkait ancaman varian Omicron, Usman mengatakan jika pemerintah sudah melakukan antisipasi yang sifatnya luwes. “Saat ini kita mengetatkan, kalau situasinya relatif membaik maka akan dilonggarkan. Gas dan rem akan diterapkan,” jelas Usman.

BACA  Jenuh Pandemi Covid-19, Jangan Jadi Alasan Lengah Terapkan Prokes

Ia mengingatkan, dalam konteks antisipasi, kondisi tahun depan ditentukan oleh perilaku masyarakat dalam satu atau dua bulan ini, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemerintah menetapkan PPKM Level 3 di semua wilayah Indonesia pada 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022 sebagai upaya pengendalian.

Mengenai dampak positif Presidensi G20, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, mengatakan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 sebuah kesempatan besar untuk menampilkan apa yang kita miliki. Menyampaikan potensi dan kemampuan Indonesia ke dunia global, juga melakukan banyak hal untuk dalam negeri maupun bagi dunia.

“Isu terkait arsitektur kesehatan global bisa dikatakan sangat tertinggal dibandingkan arsitektur keuangan global misalnya. Bila ada krisis ekonomi di suatu negara, sudah ada lembaga IMF dan Bank Dunia. Sedangkan untuk masalah kesehatan, kita tidak punya protokol kesehatan global. Indonesia bisa menginisiasi, meskipun jujur tantangan akan sangat berat karena isu kesehatan global memang tidak mudah,” ujarnya. (Ngurah Budi)

Advertisement
Continue Reading

Indonesia

Was-was Varian Omicron: Masyarakat Diminta Hati-hati Termasuk Para Penyintas Covid

Published

on

Ilustrasi (unsplash.com)

Jakarta (cybertokoh.com)-

Meski saat ini kasus Covid-19 di Indonesia terkendali, namun masyarakat diminta tetap berhati-hati dan disiplin menjalankan Protokol Kesehatan. Apalagi yang dikhawatirkan saat ini bukan hanya liburan Natal dan Tahun Baru tapi juga keberadaan varian baru Omicron yang dikabarkan lebih menular dibanding Delta.

Varian Omicron merupakan mutasi dari virus Covid-19 yang awalnya ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Variant Under Monitoring atau VUM pada 24 November 2021. Namun dua hari kemudian, WHO menetapkan varian ini sebagai Variant of Concern atau VOC.
“Varian ini pertamakali dilaporkan berada di Afrika Selatan, kemudian di Hong Kong dan Botswana pada bulan Nov 2021,” jelas Prof Wiku
Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Selasa (30/11/2021).

WHO menyebut bahwa efektivitas vaksin, testing dan obat-obatan terhadap varian Omicron masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut. Namun, lanjut Prof Wiku, disebutkan bahwa bukti awal menunjukkan mungkin ada peningkatan risiko tertular kembali untuk orang yang sudah pernah mengalami Covid-19 dibandingkan dengan varian lainnya.

Advertisement

Varian baru Omicron atau B.1.1.529 ini dikabarkan telah menyebar di sejumlah negara dan menyebabkan lonjakan kasus yang tajam. Sejauh ini beberapa negara yang telah terkonfirmasi adanya kasus Omicron adalah Italia, Jerman, Belanda, Inggris, Australia, Kanada dan Israel.

Dari tujuh negera tersebut, ujar Prof Wiku, enam negara di antaranya saat ini tengah menunjukkan kenaikan kasus. Bahkan Italia, Jerman dan Belanda mengalami kenaikan kasus yang sangat tajam. Hanya Israel yang saat ini belum menunjukkan tren kasusnya.
Banyak negara, baik yang belum ditemukan adanya varian Omicron maupun sudah, telah mengambil sikap atas adanya varian baru Covid-19 ini. Negara-negara tersebut langsung mengeluarkan kebijakan pengetatan mobilitas serta pembatasan perjalanan luar negeri. Termasuk mewajibkan kembali penggunaan masker. Salah satunya adalah Inggris.

BACA  Pengawasan Pelaksanaan Prokes harus Ditingkatkan, Tindak Tegas yang Melanggar

Seperti negara lain, Indonesia pun melakukan antisipasi masuknya varian Omicron ini dengan mengkaji ulang kebijakan pembatasan pada pintu masuk negara, meningkatkan WGS (Whole Genome Sequencing) untuk mendeteksi adanya varian Omicron serta memastikan mobilitas masyarakat dilakukan dengan aman. Juga, memasifkan testing dan tracing, utamanya pada pelaku perjalanan luar negeri.
Namun dari semua itu, Prof Wiku mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan Protokol Kesehatan dimana pun berada. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi interaksi dan mobilitas.

“Jangan lengah. Sekalipun kasus Covid kita saat ini menurun atau terkendali, Prokes harus tetap ketat,” tegasnya.
Apalagi, tak lama lagi periode Natal dan Tahun Baru tiba, dimana aktivitas masyarakat berpotensi meningkat, begitu juga penularan Covid-19. “Sekali lagi, jangan lengah! Kita belajar dari kejadian sebelumnya, periode Idul Fitri lalu ada varian Delta. Apabila tidak dipersiapkan dengan baik dan dibiarkan menyebar luas di masyarakat, terlebih mobilitas tinggi, tidak disiplin menerapkan Prokes, varian ini dapat kembali meningkatkan kasus Covid-19,” kata Wiku yang juga Ketua Tim Pakar Satgas Covid-19.
Peringatan Prof Wiku ini bukan hanya kepada masyarakat tapi juga berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dalam penegakan aturan juga pengawasan pelaksanaan Prokes di lapangan.

Stategi Pengendalian Covid Jelang Nataru
Jelang Natal dan Tahun Baru, lanjutnya, pemerintah mengantisipasi potensi kenaikan kasus dengan menerapkan sejumlah kebijakan. Di antaranya; pembatasan mobilitas domestik secara situasional. Yaitu, menerapkan system genap-ganjil di wilayah aglomerasi ibukota provinsi, area tempat wisata dan wilayah lainnya yang disesuaikan dengan peningkatan mobilitas setempat. Melakukan pembatasan mobilitas domestik dengan skrining kesehatan ketat, baik untuk perjalanan jarak jauh, rutin maupun logistik.

Advertisement

“Posko cek poin di daerah masing-masing oleh instansi pelaksana bidang perhubungan, Satpol PP bersama TNI dan Polri untuk melakukan random testing serta memantau mobilitas pada jalur yang seringkali lolos dari pengawasan,” ujarnya.

BACA  Tema Unik Kedai Roti Bakar 543

Hal lainnya adalah, penyesuaian aktivitas sosial masyarakat dengan mengatur operasional dan pengetatan Protokol Kesehatan pada jenis aktivitas ibadah, termasuk imbauan untuk perayaan atau silaturahmi secara virtual saja. Pengaturan aktivitas di tempat wisata dan di fasilitas publik serta peniadaan cuti Nataru, mudik dan libur sekolah. Juga, pemantauan aktivitas sosial masyarakat dengan menetapkan kewajiban pembentukan Satgas Prokes 3M di fasilitas publik sebagai syarat perizinan operasional di masa Nataru dan mengoptimalisasi kembali Satgas Covid di tiap wilayah administratif daerah dari tingkat provinsi hingga desa atau kelurahan.

“Jika belum terbentuk maka pemerintah daerah dan desa, menindaklanjuti pembentukannya, segera, dan pastikan untuk melapor pemantauannya ke sistem yang terpusat di Satgas Covid-19 Nasional,” tegasnya.

Selain itu, kata Wiku, pemerintah juga terus memantau dinamika Covid-19 secara global mengingat keterkaitan antara negara yang tidak dapat dipisahkan. Buktinya, importasi kasus dan persebaran varian baru di suatu negara dapat menembus lintas teritorial negara.
Terkait hal tersebut, pemerintah melakukan antisipasi-antisipasi. Di antaranya; memperpanjang durasi karantina setelah kedatang di pintu masuk Indonesia menjadi 14 hari bagi warga negara Indonesia yang selama 14 hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara yang diketahui mengalami transmisi kasus dengan varian Omicron yang berasal dari beberapa negara tetangga. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Botswana dan Hong Kong, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mosambik, Namibia, Eswatini dan Lesotho.
Sedangkan untuk WNI ataupun WNA yang selama 14 hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara di luar dari negara yang sebutkan sebelumnya, memiliki kewajiban karantina selama 7 hari.

BACA  Dita Amalia: Mantan Pecandu harus Berdaya dan Mandiri

Penundaan sementara kedatangan WNA kecuali bagi mereka yang berasal dari negara dengan skema perjanjian bilateral dengan Indonesia, pemegang visa diplomatic dan dinas sejajar menteri ke atas beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan. Pemegang Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas) atau Kitap (Kartu Izin Tinggal Tetap) serta turis asing dengan riwayat perjalanan dari negara yang tidak berisiko memiliki kasus varian Omicron serta dapat memenuhi syarat berwisata di Indonesia lainnya.

Advertisement

“Pelaku perjalanan yang masuk atas dasar kesepakatan diplomatic juga akan dibebaskan dari kewajiban karantina, akan tetap dipantau dengan Prokes yang ketat yaitu implementasi system bubble,” kata Prof Wiku.

Selain ketentuan itu, upaya skrining pelaku perjalanan internasional lainnya tetap dilakukan. Seperti skrening berkas, kondisi kesehatan umum serta tes ulang, tetap dilakukan dimana entri tes dilakukan di hari yang sama saat kedatangan dan exit test pada hari keenam untuk mereka wajib karantina 7 hari dan pada hari ke-13 untuk mereka yang wajib karantina 14 hari.

Selain itu, lanjut Prof Wiku lebih jauh, guna mencegah bobolnya garda pertahanan, pemerintah mewajibkan specimen dari pelaku perjalanan asal negara dengan transmisi komunitas Omicron untuk di-sequencing dan diimbau juga untuk specimen dari negara lainnya diintensifkan sequencing-nya.

“Mari kita berjuang bersama, baik unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta dan media untuk tetap mengendalikan kasus Covid-19 di Indonesia dengan mematuhi setiap butir peraturan yang ada. Jika kita dapat meredam kasus di dalam negeri maka hal ini akan memberikan dampak besar bagi perkembangan kasus di tingkat global,” tutupnya. (Diana Runtu)

Advertisement
Continue Reading

Tren