Connect with us

Indonesia

Vaksinasi Lansia Terus Digenjot, Ini Alasannya

Published

on

Vaksinasi lansia di Badung (cybertokoh-Humas Pemkab Badung)

Badung (cybertokoh.com) –

Vaksinasi lansia terus digenjot pemerintah bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Sektor ini capaiannya belum sesuai harapan, disebabkan beberapa hal seperti hambatan akses serta faktor informasi yang keliru. Sementara, kelompok ini berisiko tinggi mengalami gejala yang lebih berat saat terpapar virus Covid-19.

Kelompok lansia selalu menjadi prioritas vaksinasi Covid-19, termasuk di Indonesia yang telah memulai vaksinasi lansia sejak Maret 2021. Namun hingga saat ini, baru 43% sasaran vaksinasi lansia mendapatkan dosis pertama. Hal ini justru berbanding terbalik dengan capaian vaksinasi secara umum, 61% sasaran sudah tervaksinasi, sehingga kurang sekitar 40% yang harus dikejar. Hal ini diungkapkan Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi, dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN, Kamis (11/11) yang dipantau dari Badung.

Nadia menegaskan pemerintah menetapkan kebijakan vaksinasi lansia jadi salah satu indikator penurunan level PPKM kabupaten/kota guna mendorong percepatannya. “Targetnya, minimal dosis pertama dikejar sampai akhir Desember 2021. Karena kita tahu, kesakitan
dan kematian pada usia di atas 59 tahun meningkat 6-7 kali lebih tinggi daripada non lansia,” ujarnya.

Advertisement

Nadia menambahkan Indonesia harus melihat pengalaman Singapura, di mana sebagian besar kasus meninggal adalah lansia yang belum tervaksinasi sehingga kerentanannya tinggi.

BACA  Pengawasan Pelaksanaan Prokes harus Ditingkatkan, Tindak Tegas yang Melanggar

Kelompok lansia tidak perlu khawatir karena vaksin Covid-19 sudah melalui uji klinis, sangat aman dan efek sampingnya kecil. Pada hasil uji klinis, usia tidak mempengaruhi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). “Justru vaksin Covid-19 ini ditujukan bagi lansia dan orang yang punya komorbid, karena itulah kelompok yang terbanyak terdampak dengan sakit parah bahkan kematian,” paparnya.

Bila target vaksinasi tidak tercapai, kata Nadia, maka Indonesia tidak bisa seutuhnya membentuk kekebalan kelompok. Wilayah dengan cakupan vaksinasi di atas 70%, situasi pandemi dapat beralih ke endemi, kasus akan sangat rendah. Sementara di daerah yang belum mencapai target vaksinasi, maka seperti halnya cakupan vaksinasi imunisasi rutin, pada daerah tersebut potensi kejadian luar biasa pasti akan mudah terjadi dan akan mengganggu kabupaten kota lainnya.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Vaksinolog, Dirga Sakti Rambe juga mengakui, informasi yang keliru atau hoaks masih menjadi tantangan vaksinasi lansia. Pada zaman digital sekarang ini hoaks memang tidak terhindarkan, bukan hanya di Indonesia melainkan menjadi fenomena global.

Untuk menangkal hoaks, dokter dan ilmuwan
semua diharapkan ‘turun gunung’ untuk membanjiri media sosial dan media konvensional dengan berita yang benar dan kredibel. “Salah satu kendala vaksinasi lansia adalah hoaks yang beredar sehingga harus di-counter,” tandasnya.

Advertisement

Soal anggapan bila anggota keluarga lain sudah divaksin maka lansia tidak memerlukan, Dirga tegas memastikan itu hal yang salah. “Lansia lebih banyak di rumah sehingga tidak perlu vaksinasi itu hal salah. Mereka memang di rumah, namun yang muda-muda kan keluar rumah dan bisa tertular dan membawa pulang virus. Nobody is safe until everyone is safe,” kata Dirga.

BACA  Nugget Jamur Banyak Peminat

Dirga menandaskan, usia lanjut dengan berbagai penyakit justru yang harus divaksinasi agar
terlindungi. Selain itu, tidak ada batasan usia lansia untuk vaksinasi, batasannya adalah kriteria medis.

“Justru karena lansia, risiko tinggi, maka harus dilindungi. Tidak ada batasan usia vaksinasi lansia. Bukan usia batasannya, kriteria untuk vaksinasi harus secara medis. Bagi kakek nenek orang tua kita bawa dulu ke tempat vaksinasi. Nanti petugas yang akan tentukan layak atau tidak untuk vaksinasi. Jangan menyerah dulu,” pesannya.

Dokter Dirga juga menjelaskan, bagi lansia dengan penyakit apapun, termasuk sakit kronis seperti gula darah tinggi, ginjal, kanker, jantung asalkan penyakitnya terkontrol, seperti rutin berobat dan tidak ada keluhan berarti, maka boleh divaksin dengan rekomendasi dokter.

Salah satu lansia yang nyaris gagal vaksinasi Covid-19 adalah Gusti Ketut Astiti, warga Mekar Bhuwana, Badung. “Saya dua kali gagal vaksin karena tensi diatas 200. Sudah istirahat untuk menurunkan tensi, ternyata tidak bisa. Akhirnya minum obat penurun tensi. Percobaan ketiga baru berhasil divaksinasi,” ungkap wanita kelahiran tahun 1951 ini.

Advertisement

Astiti mengaku bersyukur bisa mendapat vaksin Covid-19. Walaupun jarang bepergian namun ia selalu berusaha untuk menjaga kesehatan.

BACA  Cerita Pasutri PMI, "Rapid Test" Positif, "Swab" Negatif

Kepala Dusun Br. Samu, Desa Mekar Bhuwana, Badung I Gusti Agung Swadyaya menambahkan pihaknya tak henti-henti mengingatkan warga khususnya lansia yang belum vaksinasi Covid-19 untuk segera divaksinasi. “Begitu ada pemberitahuan dari Puskesmas, langsung saya umumkan di WA grup banjar. Warga yang punya keluarga lansia yang belum vaksin agar segera divaksinasi,” ujarnya. (Ngurah Budi)

Indonesia

Prof Wiku: Pengawasan dan Pelaporan Prokes Mulai Longgar

Published

on

Ilustrasi (cybertokoh/pixabay.com)

Jakarta (cybertokoh.com)-

Satgas Penangan Covid-19 kembali mengingat kepada masyarakat untuk tidak lalai menerapkan Protokol Kesehatan khususnya saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini penting diingatkan kembali karena data seminggu terakhir menunjukkan terjadi penurunan Prokes di desa/kelurahan, utamanya dalam memakai masker dan menjaga jarak.

Di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi saat ini, penerapan Prokes tidak boleh kendor sedikitpun. Sekalipun, kondisi Covid-19 saat ini masih terkendali. Namun bukan berarti pandemi sudah berakhir dan bisa ‘hidup bebas’ seperti kondisi normal.

Masyarakat diminta bersabar dan tetap disiplin dengan Prokes. Apalagi saat ini jelang periode libur Natal dan Tahun Baru yang memiliki potensi menaikkan kasus Covid. Ditambah lagi, saat ini juga ada ‘ancaman’ strain Omicron yang sudah menginfeksi warga di banyak negara. Karenanya kewaspadaan penting dilakukan.

Advertisement

Prof Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dalam keterangan pers (2/12/2021) menyebut, data di minggu terakhir menunjukkan terjadi penurunan kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak di desa/kelurahan.

Rinciannya, cakupan desa/kelurahan yang patuh memakai masker turun dari 76,42% menjadi 74,91%, sedangkan menjaga jarak turun dari 78,60% menjadi 77,69%. Jumlah laporan desa/kelurahan yang dipantau juga terus mengalami penurunan, dari sekitar 21 ribu desa/kelurahan pada bulan Juli, menjadi hanya 9 ribu per minggu ini.

BACA  Lukisan Pelepah Pisang Dijual Jutaan Rupiah

“Ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pelaporan pada Protokol Kesehatan sudah mulai longgar,” tegas Wiku.

Prokes merupakan salah satu indikator yang saat ini terus diamati utamanya karena tak lama lagi akan memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru yang berpotensi terhadap lonjakan kasus Covid-19.

Selain masalah Prokes, indikator lain yang terus dimonitor adalah kasus aktif, bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit dan wisma atlet, Rt atau angka reproduksi efektif, mobilitas penduduk dan vaksinasi.

Advertisement

Kasus aktif, kata Prof Wiku, menjadi indikator pertama untuk dicermati. “Saat ini, meskipun kasus mingguan mengalami penurunan, namun jika dilihat pada kasus aktif ternyata sempat mengalami peningkatan 4 hari berturut-turut,” ujar Wiku.

Berdasarkan data, terjadi kenaikan pada 23 ke 24 November 2021. Angkanya dari sekitar 7.900 menjadi 8.000, kemudian di hari berikutnya meningkat lagi menjadi sekitar 8.000 dan terakhir meningkat menjadi 8.200 pada 27 November. Bahkan di Jawa Bali, terjadi peningkatan selama 6 hari berturut-turut, dari 23 November sekitar 3.600 kasus, hingga 28 November sekitar 3.800 kasus aktif.

Indikator selanjutnya adalah BOR ruang isolasi di RS rujukan. Angkanya meningkat pada 2 hari terakhir, dari 2,94% menjadi 3,07%. BOR di wisma atlet juga meningkat di bulan November, dari 1,76% menjadi 2,2%.

BACA  Di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Kinerja Bisnis XL Axiata

“Meskipun peningkatan terbilang kecil, namun perlu diwaspadai karena peningkatan BOR mengindikasikan adanya kenaikan kebutuhan treatment pada gejala sedang-berat,” jelas Wiku yang juga Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19.

Indikator selanjutnya, Rt atau angka reproduksi efektif. Meskipun saat ini angkanya masih di bawah 1, namun perlu diwaspadai trennya dalam 5 minggu terakhir meningkat dari 0,96 menjadi 0,98.

Advertisement

Hal yang sama juga terjadi pada tingkat pulau yang angkanya mendekati 1. Hampir semua pulau mengalami kenaikan, kecuali Maluku yang mengalami penurunan dan Nusa Tenggara dengan nilai Rt tidak berubah. Rt di tingkat pulau saat ini berkisar antara 0,95-0,99.

Indikator berikutnya yang juga penting, lanjutnya, adalah mobilitas penduduk. Berdasarkan data, mobilitas kereta api meningkat 5 kali lipat dalam 5 bulan terakhir. Jumlah perjalanannya per Juli lalu sekitar 100 ribu perjalanan. Pada November lalu, meningkat hampir mencapai 600 ribu.

Mobilitas dengan pesawat terbang juga meningkat mencapai 350% dalam 5 bulan terakhir. Per Juli lalu, jumlah perjalanannya sekitar 350 ribu, namun pada November meningkat hingga sekitar 1,6 juta penerbangan.
Yang juga menjadi perhatian adalah indicator laju vaksinasi Covid-19. Data menunjukkan penurunan jumlah suntikan harian selama 4 minggu terakhir. “Sebagai catatan, meskipun capaian dosis 1 vaksin hampir 70%, namun capaian dosis 2 baru mencapai 45%,” tambahnya.
Pembelajaran yang didapat dari negara lain, ternyata peningkatan jumlah kasus tetap berpotensi terjadi bahkan di negara-negara dengan cakupan dosis 2 yang tinggi. “Karena itulah, meningkatkan cakupan vaksin harus dilakukan segera. Agar dapat memproteksi masyarakat dengan maksimal,” tegasnya.

BACA  Thailand Jadi Contoh Keberhasilan Melawan Covid 19

Menurutnya, capaian pada indikator-indikator tersebut harusnya menjadi refleksi bagi semua pihak, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat untuk kembali waspada. Kepada Pemda hendaknya terus memonitor penerapan Prokes dan cakupan vaksinasi di daerahnya masing-masing dan juga daerah sekitarnya. Sementara masyarakat hendaknya disiplin menerapkan Protokol Kesehatan

“Penerapan Protokol Kesehatan adalah cara utama kita untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita,” lanjutnya.
Hal yang tak kalah pentingnya adalah vaksinasi. Semakin banyak orang divaksin maka semakin banyak yang terlindungi. “Vaksinasi juga akan mencegah timbulnya gejala berat bagi mereka yang tertular Covid-19 sehingga dapat mengurangi kebutuhan perawatan di rumah sakit,” ucapnya. (Diana Runtu)

Advertisement

Continue Reading

Indonesia

Vaksinasi Covid-19 Ditarget Selesai Maret 2022

Published

on

Vaksinasi Covid-19 terus digencarkan untuk mewujudkan herd immunity (cybertokoh/Humas Pemkab Badung)

Badung (cybertokoh.com) –

Presidensi Indonesia di G20 menjadi momentum Indonesia untuk menumbuhkan optimisme dan bertindak konkret untuk mendorong pemulihan global. Tema “Recover Together, Recover Stronger” yang diusung dalam ajang G20, juga sejalan dengan semangat Indonesia yang tangguh menghadapi berbagai tantangan.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, menyambut Indonesia sebagai Presidensi 2022, dari sisi penanganan pandemi, vaksinasi ditargetkan selesai pada Maret 2022. “Kita berharap 80 persen vaksinasi dosis pertama akan tercapai Desember 2021 dan 60 persen dosis lengkap. Dengan makin bertambahnya vaksin diharapkan masyarakat agar segera mau divaksin,” ujarnya dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Jumat (3/12).

Selain itu Nadia menyampaikan, apresiasi datang dari berbagai negara atas membaiknya situasi pandemi di Indonesia. “AS dan Uni Eropa mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang aman dikunjungi. Tidak ada imbauan pelarangan dari negara mereka,” ujarnya.

Advertisement

Ia menambahkan, Indonesia harus pulih bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga karena dalam era saat ini, kita tidak bisa lepas dari hubungan dengan negara-negara lain baik dalam hal mobilitas, interaksi, transaksi ekonomi dan sebagainya. Virus tidak mengenal wilayah. Karena itu, penting bagi Indonesia untuk segera pulih mengingat kita adalah bagian dari kegiatan global.

BACA  Di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Kinerja Bisnis XL Axiata

Mengenai munculnya varian baru Omicron, Nadia menekankan pentingnya masyarakat dalam menjaga prokes 3M, vaksinasi, membatasi mobilitas, dan penguatan 3T. “Hal ini penting dilakukan. Dengan Presidensi G20 2022 kita tunjukan bagaimana Indonesia bisa bekerja dengan baik. Kalau bisa, Indonesia menjadi negara pertama yang keluar dari situasi pandemi. Ini perlu kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong mengatakan prinsip gas dan rem yang diterapkan pemerintah terbukti sangat baik mengendalikan pandemi Covid-19. Demikian juga kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sangat sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, yang dapat memulihkan kesehatan juga roda ekonomi kembali berputar.

Presidensi 2022 menurut Usman menjadi momentum Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia mampu menyelenggarakan berbagai pertemuan tingkat tinggi meski dalam situasi pandemi, secara aman dan terkendali.

“Salah satu hal penting yang akan dibahas adalah Global Health Architecture. Presiden Jokowi ingin mengajak dunia ciptakan arsitektur kesehatan global yang inklusif, merata bagi semua negara, baik negara maju, berkembang, dan negara lainnya,” ujarnya.

Advertisement

Terkait ancaman varian Omicron, Usman mengatakan jika pemerintah sudah melakukan antisipasi yang sifatnya luwes. “Saat ini kita mengetatkan, kalau situasinya relatif membaik maka akan dilonggarkan. Gas dan rem akan diterapkan,” jelas Usman.

BACA  Dr. Sukma Sahadewa, S.H., M. Kes., CHt: Sosialisasi Bahaya Narkotika di Kalangan Seniman

Ia mengingatkan, dalam konteks antisipasi, kondisi tahun depan ditentukan oleh perilaku masyarakat dalam satu atau dua bulan ini, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemerintah menetapkan PPKM Level 3 di semua wilayah Indonesia pada 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022 sebagai upaya pengendalian.

Mengenai dampak positif Presidensi G20, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, mengatakan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 sebuah kesempatan besar untuk menampilkan apa yang kita miliki. Menyampaikan potensi dan kemampuan Indonesia ke dunia global, juga melakukan banyak hal untuk dalam negeri maupun bagi dunia.

“Isu terkait arsitektur kesehatan global bisa dikatakan sangat tertinggal dibandingkan arsitektur keuangan global misalnya. Bila ada krisis ekonomi di suatu negara, sudah ada lembaga IMF dan Bank Dunia. Sedangkan untuk masalah kesehatan, kita tidak punya protokol kesehatan global. Indonesia bisa menginisiasi, meskipun jujur tantangan akan sangat berat karena isu kesehatan global memang tidak mudah,” ujarnya. (Ngurah Budi)

Advertisement
Continue Reading

Indonesia

Was-was Varian Omicron: Masyarakat Diminta Hati-hati Termasuk Para Penyintas Covid

Published

on

Ilustrasi (unsplash.com)

Jakarta (cybertokoh.com)-

Meski saat ini kasus Covid-19 di Indonesia terkendali, namun masyarakat diminta tetap berhati-hati dan disiplin menjalankan Protokol Kesehatan. Apalagi yang dikhawatirkan saat ini bukan hanya liburan Natal dan Tahun Baru tapi juga keberadaan varian baru Omicron yang dikabarkan lebih menular dibanding Delta.

Varian Omicron merupakan mutasi dari virus Covid-19 yang awalnya ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Variant Under Monitoring atau VUM pada 24 November 2021. Namun dua hari kemudian, WHO menetapkan varian ini sebagai Variant of Concern atau VOC.
“Varian ini pertamakali dilaporkan berada di Afrika Selatan, kemudian di Hong Kong dan Botswana pada bulan Nov 2021,” jelas Prof Wiku
Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Selasa (30/11/2021).

WHO menyebut bahwa efektivitas vaksin, testing dan obat-obatan terhadap varian Omicron masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut. Namun, lanjut Prof Wiku, disebutkan bahwa bukti awal menunjukkan mungkin ada peningkatan risiko tertular kembali untuk orang yang sudah pernah mengalami Covid-19 dibandingkan dengan varian lainnya.

Advertisement

Varian baru Omicron atau B.1.1.529 ini dikabarkan telah menyebar di sejumlah negara dan menyebabkan lonjakan kasus yang tajam. Sejauh ini beberapa negara yang telah terkonfirmasi adanya kasus Omicron adalah Italia, Jerman, Belanda, Inggris, Australia, Kanada dan Israel.

Dari tujuh negera tersebut, ujar Prof Wiku, enam negara di antaranya saat ini tengah menunjukkan kenaikan kasus. Bahkan Italia, Jerman dan Belanda mengalami kenaikan kasus yang sangat tajam. Hanya Israel yang saat ini belum menunjukkan tren kasusnya.
Banyak negara, baik yang belum ditemukan adanya varian Omicron maupun sudah, telah mengambil sikap atas adanya varian baru Covid-19 ini. Negara-negara tersebut langsung mengeluarkan kebijakan pengetatan mobilitas serta pembatasan perjalanan luar negeri. Termasuk mewajibkan kembali penggunaan masker. Salah satunya adalah Inggris.

BACA  Denpasar Siap Siaga Hadapi Bencana Alam

Seperti negara lain, Indonesia pun melakukan antisipasi masuknya varian Omicron ini dengan mengkaji ulang kebijakan pembatasan pada pintu masuk negara, meningkatkan WGS (Whole Genome Sequencing) untuk mendeteksi adanya varian Omicron serta memastikan mobilitas masyarakat dilakukan dengan aman. Juga, memasifkan testing dan tracing, utamanya pada pelaku perjalanan luar negeri.
Namun dari semua itu, Prof Wiku mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan Protokol Kesehatan dimana pun berada. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi interaksi dan mobilitas.

“Jangan lengah. Sekalipun kasus Covid kita saat ini menurun atau terkendali, Prokes harus tetap ketat,” tegasnya.
Apalagi, tak lama lagi periode Natal dan Tahun Baru tiba, dimana aktivitas masyarakat berpotensi meningkat, begitu juga penularan Covid-19. “Sekali lagi, jangan lengah! Kita belajar dari kejadian sebelumnya, periode Idul Fitri lalu ada varian Delta. Apabila tidak dipersiapkan dengan baik dan dibiarkan menyebar luas di masyarakat, terlebih mobilitas tinggi, tidak disiplin menerapkan Prokes, varian ini dapat kembali meningkatkan kasus Covid-19,” kata Wiku yang juga Ketua Tim Pakar Satgas Covid-19.
Peringatan Prof Wiku ini bukan hanya kepada masyarakat tapi juga berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dalam penegakan aturan juga pengawasan pelaksanaan Prokes di lapangan.

Stategi Pengendalian Covid Jelang Nataru
Jelang Natal dan Tahun Baru, lanjutnya, pemerintah mengantisipasi potensi kenaikan kasus dengan menerapkan sejumlah kebijakan. Di antaranya; pembatasan mobilitas domestik secara situasional. Yaitu, menerapkan system genap-ganjil di wilayah aglomerasi ibukota provinsi, area tempat wisata dan wilayah lainnya yang disesuaikan dengan peningkatan mobilitas setempat. Melakukan pembatasan mobilitas domestik dengan skrining kesehatan ketat, baik untuk perjalanan jarak jauh, rutin maupun logistik.

Advertisement

“Posko cek poin di daerah masing-masing oleh instansi pelaksana bidang perhubungan, Satpol PP bersama TNI dan Polri untuk melakukan random testing serta memantau mobilitas pada jalur yang seringkali lolos dari pengawasan,” ujarnya.

BACA  Ancaman Gelombang Ketiga: Mobilitas Tinggi, Prokes Rendah

Hal lainnya adalah, penyesuaian aktivitas sosial masyarakat dengan mengatur operasional dan pengetatan Protokol Kesehatan pada jenis aktivitas ibadah, termasuk imbauan untuk perayaan atau silaturahmi secara virtual saja. Pengaturan aktivitas di tempat wisata dan di fasilitas publik serta peniadaan cuti Nataru, mudik dan libur sekolah. Juga, pemantauan aktivitas sosial masyarakat dengan menetapkan kewajiban pembentukan Satgas Prokes 3M di fasilitas publik sebagai syarat perizinan operasional di masa Nataru dan mengoptimalisasi kembali Satgas Covid di tiap wilayah administratif daerah dari tingkat provinsi hingga desa atau kelurahan.

“Jika belum terbentuk maka pemerintah daerah dan desa, menindaklanjuti pembentukannya, segera, dan pastikan untuk melapor pemantauannya ke sistem yang terpusat di Satgas Covid-19 Nasional,” tegasnya.

Selain itu, kata Wiku, pemerintah juga terus memantau dinamika Covid-19 secara global mengingat keterkaitan antara negara yang tidak dapat dipisahkan. Buktinya, importasi kasus dan persebaran varian baru di suatu negara dapat menembus lintas teritorial negara.
Terkait hal tersebut, pemerintah melakukan antisipasi-antisipasi. Di antaranya; memperpanjang durasi karantina setelah kedatang di pintu masuk Indonesia menjadi 14 hari bagi warga negara Indonesia yang selama 14 hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara yang diketahui mengalami transmisi kasus dengan varian Omicron yang berasal dari beberapa negara tetangga. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Botswana dan Hong Kong, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mosambik, Namibia, Eswatini dan Lesotho.
Sedangkan untuk WNI ataupun WNA yang selama 14 hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara di luar dari negara yang sebutkan sebelumnya, memiliki kewajiban karantina selama 7 hari.

BACA  Pengawasan Pelaksanaan Prokes harus Ditingkatkan, Tindak Tegas yang Melanggar

Penundaan sementara kedatangan WNA kecuali bagi mereka yang berasal dari negara dengan skema perjanjian bilateral dengan Indonesia, pemegang visa diplomatic dan dinas sejajar menteri ke atas beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan. Pemegang Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas) atau Kitap (Kartu Izin Tinggal Tetap) serta turis asing dengan riwayat perjalanan dari negara yang tidak berisiko memiliki kasus varian Omicron serta dapat memenuhi syarat berwisata di Indonesia lainnya.

Advertisement

“Pelaku perjalanan yang masuk atas dasar kesepakatan diplomatic juga akan dibebaskan dari kewajiban karantina, akan tetap dipantau dengan Prokes yang ketat yaitu implementasi system bubble,” kata Prof Wiku.

Selain ketentuan itu, upaya skrining pelaku perjalanan internasional lainnya tetap dilakukan. Seperti skrening berkas, kondisi kesehatan umum serta tes ulang, tetap dilakukan dimana entri tes dilakukan di hari yang sama saat kedatangan dan exit test pada hari keenam untuk mereka wajib karantina 7 hari dan pada hari ke-13 untuk mereka yang wajib karantina 14 hari.

Selain itu, lanjut Prof Wiku lebih jauh, guna mencegah bobolnya garda pertahanan, pemerintah mewajibkan specimen dari pelaku perjalanan asal negara dengan transmisi komunitas Omicron untuk di-sequencing dan diimbau juga untuk specimen dari negara lainnya diintensifkan sequencing-nya.

“Mari kita berjuang bersama, baik unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta dan media untuk tetap mengendalikan kasus Covid-19 di Indonesia dengan mematuhi setiap butir peraturan yang ada. Jika kita dapat meredam kasus di dalam negeri maka hal ini akan memberikan dampak besar bagi perkembangan kasus di tingkat global,” tutupnya. (Diana Runtu)

Advertisement
Continue Reading

Tren