Indonesia

Selama Covid-19 Masih Ada, PPKM Tetap Diberlakukan

Jakarta (cybertokoh.com) –

Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia terus mengalami perbaikan. Hal ini dapat terlihat dari angka positivity rate yang terus menurun juga testing dan tracing yang terus meningkat.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per-15 September 2021 jumlah kasus aktif terus mengalami penurunan, totalnya sisa 84.963 atau terjadi penurunan 7.365 kasus dibanding kemarin. Jumlah kasus positif hanya bertambah 3.948 kasus, kesembuhan bertambah 11.046 kasus, dan kematian bertambah 267 kasus.

Capaian ini merupakan buah dari kerja keras berbagai pihak, di antaranya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah juga masyarakat yang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.
“Pemerintah masih akan terus melakukan upaya pengendalian semaksimal mungkin. Selama Covid-19 masih ada di Indonesia, pemerintah secara tegas akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan melakukan monitoring dan evaluasi tiap minggu,” tegas Prof Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dalam keterangan pers Perkembangan Civid-19 di Indonesia, di Graha BNPB yang disiarkan via kanal youtube BNPB Indonesia, kemarin.

Saat ini, ungkap Prof Wiku, tugas besar yang harus dilakukan adalah menjaga agar tidak kembali terjadi lonjakan kasus. Untuk itu pelaksanaan kebijakan PPKM perlu terus ditingkatkan. Satgas berharap masyarakat tidak lelah dalam menerapkan protokol kesehatan. Karena apa yang dilakukan adalah demi kepentingan semua.

Detail perubahan maupun evaluasi yang dilakukan setiap minggunya, lanjut Prof Wiku, merupakan kebijakan yang bersifat adaptif, menyesuaikan dengan kondisi perkembangan virus yang dinamis.
Kebijakan yang diambil juga akan bertumpu pada data terkini untuk memastikan kebijakan yang diputuskan dapat menjawab perkembangan di lapangan.

Sebagai catatan, lanjut Prof Wiku yang juga Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19, pada minggu lalu masih terdapat 80 kabubaten/kota dengan kepatuhan rendah dalam memakai masker dan 95 kabupaten/kota dalam menjaga jarak.

Pengawasan prokes, tegas Prof Wiku, menjadi kunci mencegah terjadinya lonjakan kasus kembali.
“Tidak bosan saya ingatkan bahwa Satgas Posko di tingkat desa atau kelurahan dan fasilitas kesehatan menjadi sarana yang penting untuk mendukung implementasi pengawasan prokes,” ujarnya sembari menambahkan, saat ini baru sekitar 41% desa/kelurahan di Indonesia yang membentuk posko. (Diana Runtu)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Terkini

To Top