Connect with us

Indonesia

Vaksinasi Harus Dibarengi Prokes 3M dan Penguatan 3T

Published

on

Jakarta (cybertokoh.com) –

Indonesia kembali kedatangan vaksin Covid-19 berupa 1.808.040 dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi, Selasa (14/09) siang, di Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Vaksin ini diperoleh pemerintah melalui jalur kerja sama multilateral COVAX Facility.

Kehadiran vaksin tahap ke-61 ini merupakan bukti nyata  pemerintah terus berupaya memenuhi keperluan vaksinasi nasional melalui jalur bilateral maupun multilateral. “Kehadiran 1,8 juta dosis vaksin produksi Sinovac ini memastikan stok vaksin sudah aman,” kata Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto dalam keterangan pers menyambut kedatangan vaksin.

Dengan kedatangan ini total vaksin yang dimiliki Indonesia mencapai lebih dari 243 juta dosis vaksin, baik vaksin dalam bentuk jadi maupun bahan baku. Pemerintah terus melakukan percepatan dan perluasan pelaksanaan vaksinasi agar semakin mempercepat terbangunnya kekebalan komunal atau herd immunity.

Advertisement

Asops Kapolri mengatakan, pelaksanaan vaksinasi dibarengi dengan disiplin protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) serta penguatan 3T (testing, tracing, dan treatment) adalah langkah penting mempercepat pemulihan kesehatan, membangkitkan produktivitas, dan mengakhiri pandemi. “Penurunan tingkat penularan yang terjadi belakangan ini jangan sampai membuat kita lengah. Perlu tetap bersama melakukan berbagai upaya melawan pandemi, termasuk penerapan disiplin protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi,” ujarnya.

BACA  Jangan Anggap Situasi Sudah Aman, Wajib Perketat Prokes dan 3 T

Asops Kapolri menyampaikan, hingga saat ini sekitar 73 juta penduduk telah mendapatkan vaksinasi atau sekitar 35 persen dari target vaksinasi nasional yang berjumlah 208 juta orang. Untuk itu, masih diperlukan upaya dan kerja keras untuk bisa lebih meningkatkan percepatan dan perluasan vaksinasi, khususnya untuk kelompok umur lanjut usia (lansia) dan remaja.

“Polri bersama TNI telah mendapatkan amanah langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendukung program penanganan Covid-19 termasuk program vaksinasi nasional,” ujarnya.

Tak hanya mendukung pengamanan stok maupun distribusi vaksin, Polri bersama dengan TNI juga gencar melakukan vaksinasi bagi masyarakat. “Dalam mendukung upaya tersebut, Polri bersama TNI melakukan sejumlah program, di antaranya Serbuan Vaksin, Vaksin Merdeka, Vaksinasi Mobile, dan berbagai kegiatan yang bekerjasama dengan stakeholder terkait, seperti pondok pesantren, tempat ibadah, universitas, komunitas, dan lain sebagainya,” jelas Imam.

Asops Kapolri mengungkapkan, jumlah vaksin yang sudah terdistribusi ke Polri sejak Februari 2021 hingga September 2021 mencapai 36,7 juta dosis, dengan jumlah orang yang sudah divaksinasi mencapai 22 juta orang. “Guna mendukung Serbuan Vaksinasi, Polri menurunkan personil Polri sebagai tenaga vaksinator sebanyak 5.371 personil, dengan gerai presisi Polri sebanyak 2.153 gerai,” imbuhnya.

Advertisement

Menutup keterangan persnya secara daring ini Asops Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan serta mematuhi ketentuan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh pemerintah. “Kami berharap semua pihak untuk mematuhi kebijakan PPKM yang dikeluarkan pemerintah, karena kebijakan tersebut adalah upaya untuk melindungi kita semua dan menekan laju penularan COVID-19,” tandasnya. (Ngurah Budi)

BACA  Klaster Baru Bermunculan, Masyarakat Diminta Berhati-hati

Indonesia

Was-was Varian Omicron: Masyarakat Diminta Hati-hati Termasuk Para Penyintas Covid

Published

on

Ilustrasi (unsplash.com)

Jakarta (cybertokoh.com)-

Meski saat ini kasus Covid-19 di Indonesia terkendali, namun masyarakat diminta tetap berhati-hati dan disiplin menjalankan Protokol Kesehatan. Apalagi yang dikhawatirkan saat ini bukan hanya liburan Natal dan Tahun Baru tapi juga keberadaan varian baru Omicron yang dikabarkan lebih menular dibanding Delta.

Varian Omicron merupakan mutasi dari virus Covid-19 yang awalnya ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Variant Under Monitoring atau VUM pada 24 November 2021. Namun dua hari kemudian, WHO menetapkan varian ini sebagai Variant of Concern atau VOC.
“Varian ini pertamakali dilaporkan berada di Afrika Selatan, kemudian di Hong Kong dan Botswana pada bulan Nov 2021,” jelas Prof Wiku
Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Selasa (30/11/2021).

WHO menyebut bahwa efektivitas vaksin, testing dan obat-obatan terhadap varian Omicron masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut. Namun, lanjut Prof Wiku, disebutkan bahwa bukti awal menunjukkan mungkin ada peningkatan risiko tertular kembali untuk orang yang sudah pernah mengalami Covid-19 dibandingkan dengan varian lainnya.

Advertisement

Varian baru Omicron atau B.1.1.529 ini dikabarkan telah menyebar di sejumlah negara dan menyebabkan lonjakan kasus yang tajam. Sejauh ini beberapa negara yang telah terkonfirmasi adanya kasus Omicron adalah Italia, Jerman, Belanda, Inggris, Australia, Kanada dan Israel.

Dari tujuh negera tersebut, ujar Prof Wiku, enam negara di antaranya saat ini tengah menunjukkan kenaikan kasus. Bahkan Italia, Jerman dan Belanda mengalami kenaikan kasus yang sangat tajam. Hanya Israel yang saat ini belum menunjukkan tren kasusnya.
Banyak negara, baik yang belum ditemukan adanya varian Omicron maupun sudah, telah mengambil sikap atas adanya varian baru Covid-19 ini. Negara-negara tersebut langsung mengeluarkan kebijakan pengetatan mobilitas serta pembatasan perjalanan luar negeri. Termasuk mewajibkan kembali penggunaan masker. Salah satunya adalah Inggris.

BACA  Gojek dan Tokopedia Bentuk GoTo, Ini Kekuatannya

Seperti negara lain, Indonesia pun melakukan antisipasi masuknya varian Omicron ini dengan mengkaji ulang kebijakan pembatasan pada pintu masuk negara, meningkatkan WGS (Whole Genome Sequencing) untuk mendeteksi adanya varian Omicron serta memastikan mobilitas masyarakat dilakukan dengan aman. Juga, memasifkan testing dan tracing, utamanya pada pelaku perjalanan luar negeri.
Namun dari semua itu, Prof Wiku mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan Protokol Kesehatan dimana pun berada. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi interaksi dan mobilitas.

“Jangan lengah. Sekalipun kasus Covid kita saat ini menurun atau terkendali, Prokes harus tetap ketat,” tegasnya.
Apalagi, tak lama lagi periode Natal dan Tahun Baru tiba, dimana aktivitas masyarakat berpotensi meningkat, begitu juga penularan Covid-19. “Sekali lagi, jangan lengah! Kita belajar dari kejadian sebelumnya, periode Idul Fitri lalu ada varian Delta. Apabila tidak dipersiapkan dengan baik dan dibiarkan menyebar luas di masyarakat, terlebih mobilitas tinggi, tidak disiplin menerapkan Prokes, varian ini dapat kembali meningkatkan kasus Covid-19,” kata Wiku yang juga Ketua Tim Pakar Satgas Covid-19.
Peringatan Prof Wiku ini bukan hanya kepada masyarakat tapi juga berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dalam penegakan aturan juga pengawasan pelaksanaan Prokes di lapangan.

Stategi Pengendalian Covid Jelang Nataru
Jelang Natal dan Tahun Baru, lanjutnya, pemerintah mengantisipasi potensi kenaikan kasus dengan menerapkan sejumlah kebijakan. Di antaranya; pembatasan mobilitas domestik secara situasional. Yaitu, menerapkan system genap-ganjil di wilayah aglomerasi ibukota provinsi, area tempat wisata dan wilayah lainnya yang disesuaikan dengan peningkatan mobilitas setempat. Melakukan pembatasan mobilitas domestik dengan skrining kesehatan ketat, baik untuk perjalanan jarak jauh, rutin maupun logistik.

Advertisement

“Posko cek poin di daerah masing-masing oleh instansi pelaksana bidang perhubungan, Satpol PP bersama TNI dan Polri untuk melakukan random testing serta memantau mobilitas pada jalur yang seringkali lolos dari pengawasan,” ujarnya.

BACA  Jangan Anggap Situasi Sudah Aman, Wajib Perketat Prokes dan 3 T

Hal lainnya adalah, penyesuaian aktivitas sosial masyarakat dengan mengatur operasional dan pengetatan Protokol Kesehatan pada jenis aktivitas ibadah, termasuk imbauan untuk perayaan atau silaturahmi secara virtual saja. Pengaturan aktivitas di tempat wisata dan di fasilitas publik serta peniadaan cuti Nataru, mudik dan libur sekolah. Juga, pemantauan aktivitas sosial masyarakat dengan menetapkan kewajiban pembentukan Satgas Prokes 3M di fasilitas publik sebagai syarat perizinan operasional di masa Nataru dan mengoptimalisasi kembali Satgas Covid di tiap wilayah administratif daerah dari tingkat provinsi hingga desa atau kelurahan.

“Jika belum terbentuk maka pemerintah daerah dan desa, menindaklanjuti pembentukannya, segera, dan pastikan untuk melapor pemantauannya ke sistem yang terpusat di Satgas Covid-19 Nasional,” tegasnya.

Selain itu, kata Wiku, pemerintah juga terus memantau dinamika Covid-19 secara global mengingat keterkaitan antara negara yang tidak dapat dipisahkan. Buktinya, importasi kasus dan persebaran varian baru di suatu negara dapat menembus lintas teritorial negara.
Terkait hal tersebut, pemerintah melakukan antisipasi-antisipasi. Di antaranya; memperpanjang durasi karantina setelah kedatang di pintu masuk Indonesia menjadi 14 hari bagi warga negara Indonesia yang selama 14 hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara yang diketahui mengalami transmisi kasus dengan varian Omicron yang berasal dari beberapa negara tetangga. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Botswana dan Hong Kong, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mosambik, Namibia, Eswatini dan Lesotho.
Sedangkan untuk WNI ataupun WNA yang selama 14 hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara di luar dari negara yang sebutkan sebelumnya, memiliki kewajiban karantina selama 7 hari.

BACA  Percepat Cakupan Vaksinasi Usia 12-17 Tahun, Ini yang Dilakukan Kejari Denpasar

Penundaan sementara kedatangan WNA kecuali bagi mereka yang berasal dari negara dengan skema perjanjian bilateral dengan Indonesia, pemegang visa diplomatic dan dinas sejajar menteri ke atas beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan. Pemegang Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas) atau Kitap (Kartu Izin Tinggal Tetap) serta turis asing dengan riwayat perjalanan dari negara yang tidak berisiko memiliki kasus varian Omicron serta dapat memenuhi syarat berwisata di Indonesia lainnya.

Advertisement

“Pelaku perjalanan yang masuk atas dasar kesepakatan diplomatic juga akan dibebaskan dari kewajiban karantina, akan tetap dipantau dengan Prokes yang ketat yaitu implementasi system bubble,” kata Prof Wiku.

Selain ketentuan itu, upaya skrining pelaku perjalanan internasional lainnya tetap dilakukan. Seperti skrening berkas, kondisi kesehatan umum serta tes ulang, tetap dilakukan dimana entri tes dilakukan di hari yang sama saat kedatangan dan exit test pada hari keenam untuk mereka wajib karantina 7 hari dan pada hari ke-13 untuk mereka yang wajib karantina 14 hari.

Selain itu, lanjut Prof Wiku lebih jauh, guna mencegah bobolnya garda pertahanan, pemerintah mewajibkan specimen dari pelaku perjalanan asal negara dengan transmisi komunitas Omicron untuk di-sequencing dan diimbau juga untuk specimen dari negara lainnya diintensifkan sequencing-nya.

“Mari kita berjuang bersama, baik unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta dan media untuk tetap mengendalikan kasus Covid-19 di Indonesia dengan mematuhi setiap butir peraturan yang ada. Jika kita dapat meredam kasus di dalam negeri maka hal ini akan memberikan dampak besar bagi perkembangan kasus di tingkat global,” tutupnya. (Diana Runtu)

Advertisement
Continue Reading

Indonesia

Jika Prokes Turun, Pasca Libur Nataru Kasus Covid Diperkirakan Naik 430%

Published

on

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Dr. Sonny Harry B Harmandi (foto tangkapan layar Katadata)

Jakarta (cybertokoh.com)-

Bukan menakut-nakuti. Tapi kalau masyarakat tidak patuh protokol kesehatan (prokes) serta pengawasan terhadap pelaksanaan aturan termasuk prokes tidak berjalan baik serta vaksinasi melambat maka diramalkan kasus Covid-19 di Indonesia akan meningkat tajam hingga 430% pasca libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Peringatan yang disampaikan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Dr. Sonny Harry B Harmandi bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Namun untuk kewaspadaan semua, baik pemerintah maupun masyarakat. Bukan hanya prokes, yang juga harus diperkuat adalah cakupan vaksinasi Covid-19 serta testing dan tracing.

“Sekarang jangan ‘halu’ dulu. Terus patuhi peraturan kesehatan, pandemi belum berlalu,” tegas Sonny dalam acara webinar Katadata x Google News Initiative ‘Jangan Halu, Pandemi Belum Berlalu’, Senin (22/11/2021).

Advertisement

Pada libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 lalu, lanjutnya, selama 13 minggu terjadi kenaikan kasus sebanyak 398%. Pasca Idul Fitri kenaikan kasus hampir 900%.

“Nah perkiraan terburuk, kasus akan naik sekitar 430% sampai 1 Maret 2022 jika kita tidak melakukan upaya-upaya pengetatan. Jika protokol kesehatan masyarakat lemah, cakupan vaksinasi tidak mencapai target serta testing dan tracing menurun maka kasus akan melonjak. Jadi peran serta dan dukungan masyarakat sangat kita perlukan,” ungkapnya.

Bersyukur saat ini Indonesia masih dapat mempertahankan kasus rendah. Per 21 November jumlah kasus aktif sekitar 8.000-an atau turun hampir 99% dari puncak kasus aktif pada Juli 2021. Kasus terkonfirmasi positif di angka 314. “Artinya terus mengalami penurunan,” tambahnya.

BACA  RUPS Tahunan 2021 XL Axiata Bagikan Dividen, Segini Nilainya

Dalam kondisi demikian kita bersyukur namun tetap tidak boleh lengah. Sebagian masyarakat mungkin berpikir pandemi sudah berlalu, padahal belum. Justru keadaan sekarang harus disikapi dengan semakin waspada, memperketat prokes. “Kita minta tetap disiplin prokes. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, harus terus menerus dilaksanakan,” ucapnya.

Mobilitas dan Pengetatan Prokes
Saat ini seiring dengan penurunan kasus, banyak pelonggaran diberikan sehingga mobilitas masyarakat pun meningkat, terutama mereka yang pergi ke grosir dan farmasi. Mobilitas di stasiun transit juga sudah meningkat meski masih rendah dibanding situasi normal. Begitu pula retail dan rekreasi yang meningkat bahkan sudah mendekati normal. Begitu juga di tempat kerja.

Advertisement

Kondisi inilah yang harus disikapi secara hati-hati oleh semua pihak. Masyarakat misalnya, ketika beraktivitas harus memastikan bahwa prokes dilaksanakan dengan baik. Kepatuhan masyarakat melaksanakan prokes, ujar Sonny yang juga seorang demographer, meningkat terus sejak Juli hingga Oktober.

Namun di bulan November, secara perlahan terjadi penurunan prokes di masyarakat. Ini tantangan buat semua. Penurunan prokes mungkin karena sebagian masyarakat berpikir pandemic sudah berlalu.

“Seminggu lalu sempat terjadi penurunan sehingga kita berupaya mendorong kepatuhan prokes melalui berbagai cara. Hari ini, 22 November, kepatuhan masyarakat melaksanakan prokes sudah sedikit naik dibanding minggu lalu,” tuturnya.

Kepatuhan melaksanakan prokes, adalah salah satu hal yang sangat penting dilakukan, khususnya dalam menghadapi kemungkinan lonjakan kasus. Saat ini sejumlah negara sedang berhadapan dengan Gelombang Empat dan Lima. Hal ini terlihat dari peningkatan kasus harian yang naik secara dratis, begitu juga kasus aktif.

BACA  Gojek dan Tokopedia Bentuk GoTo, Ini Kekuatannya

Data dalam seminggu terakhir kasus di dunia bertambah sekitar 3,3 juta kasus, 2,1 juta di antaranya berasal dari negara-negara di Eropa. Swiss, misalnya. Negara kecil yang berpenduduk jauh lebih sedikit dari Indonesia, kasus hariannya mencapai 6.000 an dengan kasus aktif sekitar 70.000.

Advertisement

Jerman, bahkan sempat menyentuh 56.000 kasus harian. Bahkan Singapura yang penduduknya hanya sekitar 1,5% dari pendududk Indonesia, jumlah kasus aktif-nya sekitar 15.000.
Indonesia juga pernah mengalami lonjakan seperti itu. Bayangkan, kasus harian mencapai 56.000 lebih, kemudian kasus aktif mencapai puncaknya yakni 574.000 lebih.

“Jangan sampai terjadi lagi. Ini tantangan kita bersama. Bayangkan, ketika Gelombang Kedua, 2,2 juta orang terkonfirmasi positif hanya dalam waktu singkat. Sebanyak 82 ribu orang meninggal dalam waktu singkat,” tegas Sonny.

Bersyukur, Indonesia bisa menurunkan kasus dengan cukup cepat yakni 2,5 bulan dan kondisi rendah kasus bisa dipertahankan hingga sekarang. Kondisi baik saat ini adalah hasil kerja keras semua pihak. Indonesia belajar dari kejadian di negara lain.

Karenanya, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tetap diterapkan secara disiplin dan konsisten. Sekalipun pelonggaran aktivitas sudah dilakukan, namun seiring dengan itu prokes diperketat. Bahkan menambah prokes digital melalui aplikasi PeduliLindungi. Orang tetap diwajibkan memakai masker, menjaga jarak serta melarang kerumunan. Di berbagai tempat juga disediakan tempat-tempat mencuci tangan.

“Kita belajar dari negara lain yang ketika lonjakan kasus berhasil dikendalikan, kasus melandai, ada pelonggaran aktivitas yang diikuti pelonggaran prokes. Akibatnya terjadilah pelonjakan kasus. Belajar dari sana, pengetatan prokes sangat penting dalam situasi rendah kasus seperti sekarang,” jelas Sonny seraya menambahkan, bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid terus membangun kesadaran masyarakat akan prokes lewat berbagai cara.

Advertisement

Upaya lain yang dilakukan adalah tetap meningkatkan testing dan tracking. Saat kondisi melandai, testing terus ditingkatkan agar bisa menemukan secepatnya orang yang terkonfirmasi positif guna menghindari penularan.

BACA  Hamida Soetadji: Biasa Dampingi Orang Sakit

Sementara beberapa negara yang kini kembali mengalami lonjakan kasus, justru testing dan tracking-nya ikut turun ketika kasus-nya melandai. Akibatnya kasus Covid-19 di negaranya melonjak kembali.

Hal yang tak kalah penting dalam menjaga kondisi tetap terkendali seperti sekarang adalah cakupan vaksinasi yang semakin luas. Sekarang ini sudah lebih 134 juta orang menerima vaksinasi Covid-19 dosis pertama. Itu setara dengan sekitar 49% penduduk Indonesia. Atau 64% dari target vaksinasi 208 juta orang.

Menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru yang segera tiba, Sonny mengingatkan lagi agar masyarakat waspada dan tetap taat prokes. Peran serta masyarakat untuk bersama menjaga kondisi tetap baik, sangat lah diperlukan.

“Kondisi Juli 2021 ekstrem sekali, memang. Kita berharap hal ini tidak terjadi lagi. Kita tahu bahwa saat ini ada sub varian Delta AY.4.2 yang kabarnya sudah di Singapura dan Malaysia. Itu tentunya berisiko kalau tidak dikendalikan,” ujarnya. (Diana Runtu)

Advertisement

Continue Reading

Indonesia

Ancaman Gelombang Ketiga: Mobilitas Tinggi, Prokes Rendah

Published

on

Ilustrasi (Uriel Mont/pexels.com)

Jakarta (cybertokoh.com) –

Ancaman gelombang ketiga Covid-19 sudah di depan mata seiring dengan makin dekatnya libur Natal dan Tahun Baru 2022. Jika Pemda maupun masyarakat tidak berhati-hati maka ancaman itu akan menjadi kenyataan, Indonesia akan kembali diterpa lonjakan kasus Covid.

Saat ini mobilitas penduduk terus mengalami peningkatan dibanding saat lonjakan gelombang kedua Covid pada Juli 2021 lalu. Peningkatan tersebut terjadi setidaknya di lima titik yakni pusat perbelanjaan, ritel dan rekreasi, ruang terbuka publik atau taman, perkantoran dan lokasi transit.

“Peningkatan mobilitas saat ini hampir sama dengan peningkatan yang terjadi pada periode libur Idul Fitri 2021 lalu yang menjadi kenaikan mobilitas masyarakat tertinggi sepanjang pandemi,” papar Prof Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dalam keterangan pers perkembangan Covid-19 di Indonesia, Kamis (18/11).

Advertisement

Peningkatan mobilitas ini perlu diwaspadai mengingat pengalaman periode libur Idul Fitri 2021 lalu, mobilitas tinggi menjadi salah satu pemicu lonjakan kasus kedua (gelombang kedua). Hal ini, tegas Prof Wiku, harus dikendalikan agar tidak memicu kenaikan kasus ke depannya.
Masyarakat diminta berhati-hati dalam berkegiatan di luar rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan (prokes) yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan juga mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Di sisi lain, kondisi mobilitas tinggi juga harus dibarengi dengan peningkatan screening Covid dengan memasifkan testing.

BACA  Perkembangan Covid-19 di Berbagai Negara dan Keunikan Indonesia

Yang memprihatinkan, saat ini ada empat provinsi yang ternyata lebih dari 40% kabupaten/kota melaporkan kepatuhan prokes-nya rendah, yakni, memakai masker dan menjaga jarak. Empat provinsi tersebut adalah Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

“Empat provinsi ini termasuk dalam 22 provinsi yang memiliki persentase cakupan vaksinasi dosis lengkap yang lebih rendah dari angka nasional yaitu 40,42%. Cakupan vaksinasi yang rendah terlebih tidak didukung dengan Prokes maka dapat meningkatkan potensi penularan Covid-19 di tengah masyarakat,” ujar Prof Wiku.

Karenanya Satgas meminta agar gubernur, bupati, walikota dari empat provinsi tersebut—Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara, Maluku—agar segera berkoordinasi untuk meningkatkan cakupan vaksinasi juga kepatuhan prokes di wilayahnya. Juga, dibentuk posko-posko Satgas di tingkat desa atau kelurahan maupun di tempat fasilitas umum guna memantau pelaksanaan prokes.

Menurut Wiku, jika semua pihak—Pemda dan masyarakat- bahu-membahu dalam menjaga mobilitas penduduk, meningkatkan cakupan vaksin dosis kedua serta melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, bukan tidak mungkin potensi kenaikan kasus pada periode libur Natal dan Tahun Baru dapat ditekan.

Advertisement

Hal yang sama juga disampaikan Suryopratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura dalam webinar yang bertemakan ‘Libur Nataru dan Varian Baru Strategi Cegah Gelombang ke-3 Pandemi Covid-19 yang digelar Kementerian Kesehatan, (16/11).

“Pelajaran paling berharga bagi kita sebagai bangsa tentunya adalah kasus di bulan Juli 2021. Penularan kasus per-hari begitu tinggi, bagaimana nakes kerepotan melakukan upaya penyelamatan, oksigen susah didapat, begitu juga kamar perawatan yang susah didapat,” ujar Suryopratomo.

BACA  Percepat Cakupan Vaksinasi Usia 12-17 Tahun, Ini yang Dilakukan Kejari Denpasar

Kondisi yang begitu menakutkan jangan sampai terulang kembali. Untuk itu, katanya, peran serta masyarakat menjadi sangat penting. Bagaimana kita menjaga kesehatan dengan berolahraga yang lebih teratur, mengonsumsi makanan yang lebih sehat, juga yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perilaku keseharian kita yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Prokes, tegas Suryopratomo, harus melekat pada diri kita. “Ibaratnya, kalau kita keluar rumah tidak memakai masker, itu sama dengan kita tidak membawa ponsel. Seperti ada sesuatu yang hilang. Itu yang dimaksud dengan kata ‘melekat’. Kalau tidak perlu membuka masker, ya jangan dibuka. Makan dan minum misalnya, kita perlu membuka masker. Tapi setelahnya, memakai kembali. Juga menjaga jarak serta memakai handsanitizer. Prokes harus nomor satu untuk diri kita, keluarga juga lingkungan kita,” papar Suryopratomo yang mantan wartawan ini.

Jika semua orang melaksanakan prokes dengan ketat, maka dirinya yakin penularan kasus dapat ditekan. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan berbagai peraturan untuk mengantisipasi lonjakan ketiga.

Advertisement

“Jadi upaya preventif yang dilakukan pemerintah harus didukung dengan kedisiplinan kita menerapkan prokes. Kalau kita bisa melakukannya, insyaalah kita bisa melewati Tahun Baru dengan aman. Dan kita pantas bersiap bahwa perekonomian kita akan jauh lebih baik karena masyarakat sudah tahu bagaimana cara menghindari agar tidak terinfeksi Covid-19,” tutupnya.

BACA  Ini Perbedaan Isolasi Mandiri dan Karantina Mandiri

Strategi Kebijakan Pengendalian Covid
Mengantisipasi lonjakan kasus di akhir tahun dan di awal 2022, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan. Di antaranya adalah larangan cuti atau libur bagi ASN, TNI/Polri, Karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun. Juga, peniadaan cuti bersama pada 24 Desember dan larangan pengambilan jatah cuti akhir tahun.
Hal ini, tegas Wiku, semata-mata untuk meminimalisir pergerakan masyarakat yang tidak mendesak. “Juga ada pengaturan pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Nantinya, penyesuaian cara berpergian akan diatur dalam Surat Edaran Satgas maupun Kementerian Perhubungan terbaru. Strategi ini ditetapkan untuk menjamin orang yang berpergian adalah orang yang benar-benar sehat dan terproteksi serta mencegah importasi kasus,” papar Wiku yang juga Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19.

Strategi lainnya adalah pengetatan penerapan Prokes pada kegiatan masyarakat di seluruh fasilitas public melalui penyetaraan PPKM level 3 secara nasional dan intensifikasi pembentukan Satgas Prokes 3 M di fasilitas publik.

Penetapan ini, tambahnya, guna menjamin peningkatan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat di berbagai sektor dapat tetap terkendali dan aman seiring kecenderungan peningkatan mobilitas. (Diana Runtu)

Advertisement
Continue Reading

Tren