Indonesia

Pengawasan Pelaksanaan Prokes harus Ditingkatkan, Tindak Tegas yang Melanggar

Jakarta (cybertokoh.com) –

Kepatuhan masyarakat dalam memakai masker sudah meningkat. Hal ini dibuktikan dengan persentase desa/kelurahan yang tidak patuh berada di bawah 30% pada tujuh provinsi di Jawa-Bali.

Hanya saja untuk kepatuhan menjaga jarak masih rendah.
Berdasarkan evaluasi, kepatuhan menjaga jarak masih rendah. Terbanyak berada di desa/kelurahan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Banten. Di tiga provinsi ini lebih dari 30% desa/kelurahan tidak patuh menjaga jarak.

Menurut Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan serta kinerja Posko merupakan modal penting dalam kesiapan daerah menghadapi pembukaan bertahap PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat.

Terkait laporan kinerja Posko, jelas Prof Wiku, sebagian besar provinsi kurang dari 50% poskonya melaporkan kinerja. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.
“Saya apresiasi untuk DKI Jakarta, DIY dan Bali yang pelaporan kinerja poskonya sudah dilakukan oleh lebih dari 50% posko di daerah masing-masing,” kata Prof Wiku dalam keterangan pers ‘Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia’ di Media Center Graha BNPB, Kamis (22/7/2021).

Dalam kesempatan itu Prof Wiku meminta agar daerah-daerah yang masih rendah kepatuhan Prokes agar melakukan peningkatan. DKI Jakarta misalnya, agar meningkatkan desa/kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak, juga semakin meningkatkan kesembuhan.

Sementara untuk Pemda Jawa Tengah dan Banten, juga diminta untuk meningkatkan kepatuhan menjaga jarak serta menurunkan angka kematian. Dan, meningkatkan pelaporan kinerja posko pada posko-posko yang sudah terbentuk.

Sedang untuk Pemda Jawa Barat dan Jawa Timur, Wiku meminta untuk menurunkan angka kematian serta meningkatkan pelaporan kinerja posko pada posko-posko yang sudah terbentuk. Adapun Pemerintah DIY untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian,
“Kepada Pemerintah Bali saya meminta untuk menurunkan angka kasus positif, kematian, dan Bed Occupancy Ratio (BOR) isolasi,” tambahnya.

Menurut Wiku, angka kesembuhan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan menurunkan angka kematian dengan cara sedini mungkin pasien Covid-19 ditangani dan meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Penelusuran kontak juga penting agar kasus dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan.

Penurunan kasus positif, BOR, serta jumlah desa/kelurahan yang tidak patuh protokol kesehatan, tegasnya, dapat diupayakan dengan meningkatkan pengawasan dan tindak tegas pada pelanggaran protokol kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan.
Dengan upaya pencegahan, Prof. Wiku yakin penularan di tengah masyarakat dapat dikendalikan dan kasus dapat ditekan.
Yang terakhir, pelaporan kinerja posko dapat ditingkatkan dengan memastikan pembentukan posko di tiap desa/kelurahan, dan fungsi-fungsinya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur yang terlibat.

Pelaporan kinerja posko penting untuk melihat apakah pengendalian covid-19 hingga tingkat RT/RW sudah diimplementasikan dengan baik atau masih butuh perbaikan. Apabila seluruh indikator tersebut dapat segera diperbaiki, bukan tidak mungkin masing-masing wilayah nantinya dapat siap melakukan pembukaan kembali secara bertahap tanpa berdampak pada kenaikan kasus yang signifikan. (Diana Runtu)

To Top