Indonesia

Gencar Vaksinasi Covid-19, Perjuangan Menuju “Herd Immunity”

Jakarta (cybertokoh.com) –

Presiden Joko Widodo berharap Pulau Jawa bisa segera mencapai herd immunity. Karenanya Presiden terus mendorong agar vaksinasi Covid-19 terus digencarkan. Jangan kendur. Apalagi stok vaksin yang ada mencukupi untuk terus melanjutkan program vaksinasi.

Berdasarkan data per 18 Juli 2021, dari target sasaran 208.265.720, yang telah divaksin mencapai 41.673.464 orang (20,01%) dosis pertama dan 16.274.150 orang (7,81%) dosis kedua.

Adapun Pulau Jawa, yang saat ini menjadi episentrum Covid 19 di Indonesia, capaian vaksinasi Covid-19 masih relatif sedikit. Hanya Jakarta yang sudah capai 72,31%, sedang provinsi lainnya masih di bawah 50%, bahkan beberapa masih belasan persen.
Padahal provinsi-provinsi di Jawa — Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Banten—berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid nasional.

Berdasarkan data per-18 Juli 2021, pertambahan kasus Covid nasional adalah 44.721. Lebih rendah dibanding empat hari berturut-turut tembus 50.000 an kasus Covid per-hari. Dimulai sejak 14 Juli dengan 54.517, 15 Juli sebanyak 56.757 kasus baru, 16 Juli dengan 54.000 kasus dan 17 Juli sebanyak 51.952 kasus. Dari jumlah tersebut, 70% lebih kasus Covid berasal dari Pulau Jawa.

Karenanya, dengan semakin menggilanya Covid-19 di Tanah Air, khususnya di Pulau Jawa yang berpenduduk 151,59 juta jiwa, vaksinasi harus lah semakin digencarkan. Vaksinasi, sebagaimana disampaikan World Health Organization, merupakan salah satu kunci dalam mengendalikan Covid-19, selain upaya lainnya.

Hal ini juga disinggung Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 sekaligus evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka, baru-baru ini.

Presiden meminta agar program vaksinasi Covid terus digencarkan. Dipercepat. Jangan melakukan stok vaksin tapi harus segera digunakan. “Tidak ada stok untuk vaksin. Artinya, dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan, karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya,” tegas Jokowi.

“Tolong dilihat betul angka-angkanya. Karena yang saya lihat, data yang masuk, baik itu berupa vaksin jadi maupun bulk, itu yang sudah masuk ke negara kita sudah 137 juta. Padahal yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi itu kurang lebih 54 juta,” kata Jokowi.
Artinya, stok yang ada, baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di provinsi, di kabupaten, di kota, di rumah sakit, di puskesmas-puskesmas, terlalu besar.

Presiden yakin, kalau sebelumnya bisa menyuntikkan 2,3 juta orang dalam sehari maka 5 juta pun bisa.
Dengan gencarnya vaksinasi Covid-19, sekitar Agustus atau paling lambat pertengahan September, kata Presiden, Pulau Jawa sudah bisa masuk ke herd immunity. “Bali sudah 81% dosis yang disuntikkan. DKI Jakarta sudah 72%. Saya kira Agustus sudah akan selesai, masuk ke herd immunity,” tambahnya.

Data Kementerian Kesehatan terkait vaksinasi Covid-19, terlihat bahwa di antara 34 provinsi, vaksinasi tertinggi adalah di Bali yakni 81,35%, sedang di Pulau Jawa yang tertinggi vaksinasinya adalah DKI Jakarta yakni 72,31%. Sementara provinsi lain di Jawa, masih tergolong rendah.
Yogyakarta baru 32,55%, Jawa Timur 20,56%, sementara Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten masih belasan persen. Rinciannya, Jateng 14,47%, Jawa Barat 12,17% dan Banten 13,92%.

Tantangan Vaksinasi Covid-19
Keinginan Presiden agar Indonesia atau setidaknya Pulau Jawa bisa segera masuk ke herd immunity, tidak semudah kelihatannya. Karena faktanya di lapangan masih banyak warga yang menolak divaksin.

Alasannya macam-macam, mulai dari takut jarum suntik, tidak percaya Covid, meragukan kualitas vaksin, dll. Belum lagi soal hoaks-hoaks yang beredar terkait vaksin yang ternyata dipercaya oleh sebagian orang. Ini memang tantangan yang tidak mudah.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi dalam seminar online ‘Penerimaan Vaksin dan Imunisasi Covid-19 di empat wilayah di Indonesia’ yang digelar atas kerjasama Universitas Padjajaran dengan Kemenkes RI, menyebutkan, sebanyak 33% masih belum yakin, bahkan menolak vaksin dalam upaya pencegahan Covid 19.

Angka persentase tersebut diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Balitbangkes Kemenkes RI, April hingga Mei 2021. Dari hasil survei tersebut, hampir 99 persen responden sudah mengetahui informasi perihal vaksinasi Covid-19. Akan tetapi sekitar 7,6 % responden masih menolak vaksin.

“Ini apakah karena terlalu banyak baca hoaks sehingga menambah ketidakyakinan akan vaksin atau bagaimana,” ujar Nadia dengan nada bertanya.

Sebelumnya survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut presentasi tertinggi warga yang menolak vaksin berada di DKI Jakarta sebanyak 33%, Jawa Timur 32% dan Banten 31%, Jawa Tengah 20%. Survey tersebut dilakukan pada 28 Februari sampai 8 Maret 2021.
Persentase penolakan yang masih tinggi ini tentunya harus menjadi perhatian serius, apalagi mereka adalah warga yang berada di Pulau Jawa, episentrum penularan Covid 19.

Harus dicari jalan keluar agar warga mau divaksin. Misalnya dengan semakin menggencarkan sosialisasi vaksin Covid 19, mengajak semakin banyak ulama terlibat dalam sosialisasi Covid 19 maupun pentingnya vaksinasi, dll.
Vaksinasi jemput bola atau door to door sebagaimana yang dilakukan BIN, mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat pada vaksinasi.

Mencapai herd immunity tidak mudah tapi jika dikerjakan bersama-sama, pasti bisa. Masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif, setidaknya harus bersedia divaksin dan menjalankan secara ketat protokol kesehatan. Yakni, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi.
Jika ini semua dijalankan, Insyaallah, herd immunity bisa segera dicapai, khususnya di Pulau Jawa yang diharapkan Presiden bisa masuk herd immunity pada Agustus atau paling lambat pertengahan September 2021. (Diana Runtu)

To Top