Indonesia

KPAI: Orangtua Dukung Vaksinasi Covid untuk Anak dan Berharap PTM segera Dibuka

Jakarta (cybertokoh.com) –

Para orangtua menyambut gembira digelarnya vaksinasi Covid 19 untuk anak usia 12-17 tahun. Bukan hanya demi agar anak terlindungi dari serangan Covid-19 tapi juga agar mereka aman ketika Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dibuka. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat melakukan pengawasan langsung ke sekolah-sekolah yang menggelar vaksinasi Covid 19.

“Nyaris tak ada penolakan vaksin anak di sejumlah sekolah yang didatangi KPAI, bahkan kehadiran peserta didik yang akan divaksin mencapai 80%, kalaupun tidak hadir lebih dikarenakan kondisi kesehatan anak. Ada juga yang hadir, namun saat di screening sedang dalam kondisi tidak bisa divaksin. Memang perlu kejujuran orangtua terkait kondisi kesehatan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”, ungkap Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan, (13/7).

Para orangtua, ucap Retno, bersemangat mendampingi anak-anaknya saat divaksin. Mereka ingin anaknya divaksin agar bisa memiliki kekebalan dari virus Corona. Kalaupun si anak tertular hanya bergejala ringan. “Dengan divaksin, anak bisa aman saat mengikuti PTM. Para orangtua berharap sekolah segera dibuka kembali karena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dirasakan kurang efektif,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah memulai program vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak berusia 12-17 tahun. Hal ini dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya anak-anak yang terinfeksi Covid-19, lalu mengalami kondisi yang parah dan memerlukan perawatan. Vaksinasi anak usia 12-17 tahun sudah dimulai pada 1 Juli 2021, di antaranya di Provinsi DKI Jakarta dan Bali.

Teknis pelaksanaan pemberian vaksinasi anak usia 12-17 tahun cukup efektif karena melibatkan satuan pendidikan dari jenjang SD sampai SMA/SMK. Ada sinergi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan di daerah. Pihak sekolah bertugas melakukan pendataan anak usia 12-17 tahun yang bisa di vaksin, lalu dilaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat.

“Pada jenjang SMA/SMK sebagian peserta didik ternyata ada yang sudah divaksin, yaitu yang usianya sudah 18 tahun. Ada juga sebagian peserta didik yang tidak bisa divaksin karena kondisinya sedang tidak sehat dan ada juga peserta didik yang sedang isolasi mandiri. Bahkan ada yang sedang di rawat di rumah sakit karena covid,” ungkap mantan Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta, itu.

KPAI mendatangi sejumlah sekolah yang menjadi tempat pemberian vaksin anak di wilayah DKI Jakarta. Pemberian vaksin berjalan lancar, tertib dan tidak ada penumpukan. Peserta didik diundang pihak sekolah secara bergelombang per tingkatan kelas, jadi jumlahnya dibatasi setiap harinya, bahkan ada sekolah yang hanya menjadwalkan 50 siswa per hari.

Lokasi pemberian rata-rata di aula sekolah. Ada 2 (dua) tenaga medis yang bertugas menyuntik vaksin pada anak. Sementara bagian pendaftaran, screening seperti pengukuran tensi, petugas observasi dan masalah administrasi lain menjadi tanggungjawab sekolah dan Dinas Pendidikan, bahkan di berberapa sekolah orangtua peserta didik ikut membantu.

Dalam kesempatan itu KPAI juga menyampaikan beberapa rekomendasi, di antaranya, pentingnya penguatan ketahanan keluarga untuk melindungi anak-anak karena tingginya kluster keluarga. “Orang dewasa di sekitar anak seharusnya mematuhi protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan ke anggota keluarganya, terutama anak-anak,” kata Retno.

Diharapkan, lanjutnya, penguatan 3T (tracing, testing dan treatment) yang secara signifikan dapat dijadikan indicator pencegahan penanganan dini anak-anak yang terinfeksi covid-19. Ketika skema 3T pada orang dewasa saja masih belum memadai maka kasus Covid-19 pada anak menjadi lambat terdeteksi.

Retno juga menyebut pentingnya melengkapi imunisasi dasar untuk Balita dan anak-anak karena program imunisasi pada anak menurun selama pandemi, sehingga bisa memicu wabah lainnya. “Program Pemerintah Indonesia dalam pembangunan kesehatan bukan masalah Covid-19 saja, tapi program rutin lain terkait anak tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

Keterbukaan data anak-anak yang terkonfirmasi covid 19 atau data terpilah khusus anak terkonfirmasi covid 19, katanya, agar dapat diakses publik sehingga memberikan informasi realtime yang dapat dijadikan dasar kebijakan yang jelas dalam penanganan anak-anak yang terinfeksi Covid-19

Retno juga mengingatkan, agar tidak terjadi insiden pasca vaksinasi maka pihak sekolah harus mengingatkan kepada orangtua maupun peserta didik untuk jujur terkait kondisi anaknya yang kurang baik atau kurang sehat. KPAI, lanjut Retno, menyampaikan apresiasi penundaan PTM di sejumlah daerah karena lonjakan kasus covid dan angka positivity rate yang tinggi. “Lonjakan kasus sangat tinggi dan positivity rate di sejumlah daerah jauh di atas 5 persen, sangat tidak aman membuka sekolah tatap muka. Karena sangat membahayakan keselamatan peserta didik maupun pendidik,” tegasnya.

KPAI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memenuhi hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak, yakni, harus memenuhi hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak Indonesia. “Kalau mau diurut maka hak yang pertama harus dipenuhi adalah hak hidup, kedua hak sehat dan ketiga hak atas pendidikan. Kalau anak masih sehat dan hidup maka ketertinggalan pelajaran masih dapat dikejar nantinya ketika kondisi sudah membaik dan aman,” ucapnya.

Terkait Pembelajaran Tatap Muka, lanjutnya, KPAI mendorong pembukaan sekolah tatap muka jika : positivity rate di bawah 5 persen, 70 persen siswa sudah divaksin dan 100 persen guru sudah divaksin. (Diana Runtu)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Terkini

To Top