Bali

Ny. Putri Suastini Koster: Pakis Bali dan PKK Berjalan Beriringan

Denpasar (cybertokoh.com) –

Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berakar dari kearifan lokal memiliki peranan besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut disampaikan oleh Manggala Utama Pasikian Paiketan Krama Istri (Pakis) Bali Ny. Putri Suastini Koster dalam acara dialog interaktif Perempuan Bali Bicara di Bali TV dengan tema “Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali”.

Perda ini secara garis besar mengatur secara fundamental dan komprehensif mengenai berbagai aspek berkenaan dengan desa adat di Bali untuk menguatkan kedudukan, kewenangan, dan peran desa adat. Ini merupakan implementasi nyata dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Bali Era Baru.

Pasikian Paiketan Krama Istri merupakan lembaga yang ada di Desa Adat dan diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Mengemban tugas sebagai istri orang nomor satu di Provinsi Bali, tentu bukan tugas yang mudah. Didaulat menjadi ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Bali dengan beban tanggungjawab yang besar sempat membuat Ny. Putri Koster ragu mengemban tugas baru sebagai Manggala Pakis Bali. Setelah melalui berbagai pertimbangan, pihaknya sadar jika PKK dan Pakis merupakan dua organisasi yang berada dalam satu rumah yaitu desa. Maka untuk menyamakan persepsi antara kedua organisasi tersebut sebaiknya di provinsi dipimpin oleh orang yang sama.

“Biasanya di desa istri kepala desa akan menjadi ketua PKK sedangkan istri Jro Bendesa akan menjadi ketua Pakis  sehingga adanya kesamaan persepsi dan di bawah tidak berjalan masing-masing tetapi berjalan beriringan menjadi satu kesatuan,” jelasnya.

Pakis juga memiliki filosofi sebagai media tumbuhnya tanaman. Sehingga dengan dibentuknya Pakis ini diharapkan memberikan kontribusi di tengah masyarakat untuk mendukung program-program dari Majelis Desa Adat. “Pakis merupakan media kehidupan yang dapat menumbuhkan apa saja yang di dalamnya,” ungkapnya.

Ny. Putri Koster mengungkapkan dalam kepengurusan Pakis ingin anggotanya ringkas. Meski beranggotakan 19 orang, pihaknya ingin ketika bekerja semua anggota aktif dan gesit melakukan tugas sesuai dengan fungsinya. “Kami memang sengaja meringkas anggota agar ketika bekerja semuanya gesit, jangan anggota banyak tetapi ketika bekerja yang kerja orangnya itu-itu saja,” imbuhnya.

Sebelum membentuk Pakis, dirinya sempat meminta pertimbangan kepada Gubernur Bali. Setelah memaparkan fungsi dan tugas dari Pakis sebagai lembaga koordinasi dan konsultasi  krama istri di desa Adat, Gubernur Bali pun memberi dukungan. Pihaknya mempertegas bahwa fungsi dari Pakis untuk memperkuat dan memberdayakan krama istri mendukung program desa adat dan menjalankan swadharmaning agama dan negara.

“Desa Adat kan beragam dengan sistem adat yang berbeda-beda, keberagaman inilah yang akan kita rawat jangan sampai aturan mengubah apa yang sudah ada di desa adat,” paparnya.

Selain tugas dan fungsi pokok, ada lima bidang yang menjadi landasan gerak organisasi Pakis. Pertama bidang Adat, Agama, Tradisi Budaya, dan Kearifan lokal; kedua Pendidikan dan Olahraga; ketiga Kesehatan; keempat Ekonomi Adat; dan kelima Hukum Adat. “Bidang dan tugasnya tidak jauh berbeda dengan dengan PKK tetapi yang menjadi landasan bergerak dari Pakis adalah hukum adat seperti pararem dan awig-awig,” ujar perempuan yang juga seniman multitalenta ini. (Wiwin Meliana)

To Top