Connect with us

Bali

MDA Ingatkan Penerapan Prokes saat Kegiatan Keagamaan

Published

on

Denpasar (cybertokoh.com) –

Majelis Desa Adat Provinsi Bali mendukung Surat Edaran yang dikeluarkan Gubernur Bali nomor 01 tahun 2021 untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh segenap masyarakat Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Bandesa Agung, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, Selasa (12/1).

Bendesa Agung MDA Bali mengungkapkan kegiatan dharma agama yang meliputi adat dan budaya maupun dharma negara harus dijalankan secara seimbang. Dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, pihaknya ingin semua umat menyamakan persepsi bahwa segala bentuk kebijakan yang diambil untuk kebaikan semua.

“PPKM ini memang sudah sangat tepat dilakukan untuk menekan terjadinya penyebaran Covid-19 secara masif,” ungkapnya.

Advertisement

Di awal pandemi, MDA Bali bersama PHDI Bali telah mengeluarkan edaran terkait pembatasan kegiatan keagamaan dan upacara yadnya. Kegiatan agama maupun yadnya yang sifatnya penting dan tidak bisa ditunda agar dibatasi maksimal 25 orang dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Selama ini di Bali belum pernah ada PSBB yang berarti melarang kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan, sehingga kegiatan yadnya maupun keagamaan dapat dilakukan secara terbatas dan menerapkan prokes tetapi kalau ada kegiatan yang bisa ditunda sebaiknya ditunda,” jelasnya.

BACA  Vaksin Bukan Obat tapi Upaya Terakhir Menanggulangi Covid-19

Hingga saat ini, pihaknya kembali mempertegas edaran yang dikeluarkan MDA Bali bersama PHDI Bali untuk tetap melakukan pembatasan kegiatan agama dan upacara yadnya di Bali. Bahkan menjelang hari raya keagamaan, persembahyangan di Pura-Pura hanya dapat dilakukan 30 persen dari kapasitas Pura. “Jadi orang-orang yang ada di Pura adalah orang-orang yang memang dibutuhkan untuk kelangsungan upacara,” tambahnya. (Wiwin Meliana)

Advertisement

Bali

Ini Syarat Terkini PPDN dan PPLN di Masa Pandemi

Published

on

Pemeriksaan dokumen kesehatan sebelum berangkat di bandara Ngurah Rai untuk memastikan penumpang layak untuk terbang. (cybertokoh/Eka Adhyasa)

Badung (cybertokoh.com) –

Bandara Ngurah Rai memberlakukan aturan baru untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). Calon penumpang yang akan melakukan penerbangan bisa menggunakan hasil uji tes negatif antigen jika telah divaksinasi dosis 2. Sedangkan untuk penumpang yang divaksin dosis 1 wajib menunjukan hasil negatif uji tes swab PCR.

General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali Herry A.Y. Sikado mengimbau kepada seluruh calon penumpang agar betul-betul memperhatikan syarat yang diberlakukan saat ini. “Semoga dengan diimplementasikannya persyaratan penerbangan yang lebih mudah di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dapat lebih meningkatkan jumlah wisatawan menuju ke Pulau Bali, dibarengi dengan disiplin protokol kesehatan,” ujarnya Jumat (5/11).

Ia juga menegaskan pihaknya bersinergi dengan KKP maupun maskapai penerbangan, agar seluruh calon penumpang wajib diperiksa dokumen kesehatannya sebelum berangkat secara digital dan memastikan hasil tes Covid-19 layak untuk terbang. Hal ini sangat penting melihat kondisi Covid-19 sudah menurun yang harus dijaga.

Advertisement

“Saat ini terdapat 10 unit fasilitas self checking PeduliLindungi, jadi semua dokumen kesehatan telah terdigitalisasi, saya mengimbau kepada calon penumpang agar dapat memastikan dokumen kesehatannya terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi sehingga saat di bandara tidak mengalami kendala,” harapnya.

BACA  Pasien Positif Covid-19 di Denpasar Bertambah Satu Orang

Berkaitan dengan ketentuan wisatawan mancanegara telah dilakukan perubahan persyaratan sesuai Addendum SE Satgas Nasional Nomor 20 Tahun 2021, khususnya ketentuan masa karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), wisatawan mancanegara, yaitu menunjukan kartu vaksinasi, hasil negatif swab berbasis PCR (H-3), karantina selama 3 hari bagi yang sudah divaksinasi suntik ke-2/vaksinasi lengkap, hari ketiga dilakukan exit test, karantina selama 5 hari bagi yang baru divaksinasi suntik ke-1, hari keempat dilakukan exit test.

Sementara itu, mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19 yang ditemukan di sejumlah negara, pemerintah memperketat pemeriksaan kesehatan bagi pendatang yang berasal dari luar negeri. Sejalan dengan itu, vaksinasi dan penguatan protokol kesehatan juga tetap digencarkan.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi menjelaskan munculnya varian baru bisa melalui dua cara, yakni dibawa pelaku perjalanan dan melalui mutasi. “Ada dua langkah antisipasi pemerintah untuk cegah tangkal varian baru ini,” tutur Nadia dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN, Kamis (4/11).

Pertama adalah pengetatan pintu masuk negara. Beberapa upaya yang dilakukan seperti kewajiban vaksin lengkap minimal 14 hari sebelum keberangkatan, PCR dengan hasil negatif yang diambil maksimum 3×24 jam sebelum keberangkatan, serta karantina 3 hari di mana pada hari pertama dan ketiga dilakukan entry dan exit test. Indonesia juga membatasi negara yang warganya bisa masuk ke Indonesia, yaitu hanya negara level 1 dan 2 dengan tingkat positivity rate di bawah 5%.

Advertisement

Kedua, di dalam negeri upaya pemantauan terus dilakukan, disertai percepatan vaksinasi untuk menekan virus supaya tidak berkembang lebih lanjut. Saat ini, menurut Nadia, sudah hampir 200 juta dosis vaksin disuntikkan di Indonesia dengan cakupan sekitar 57% dari sasaran vaksinasi. Meski setidaknya sudah ada perlindungan, namun karena belum mencapai 70% maka dinilai belum cukup untuk menahan bila ada varian baru.

BACA  Kolaborasi PKK dan BPOM, Efektifkan HATINYA PKK

Kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane menjelaskan proses mutasi pada virus sudah berlangsung cukup lama, yang harus diperhatikan adalah bagaimana varian baru tidak tersebar antar negara.

Mutasi adalah proses adaptasi virus ketika masuk ke tubuh inang dan akan terus dilakukan sampai menuju kestabilan, melemah, atau bermutasi kembali. “Jadi yang paling harus diwaspadai adalah masuknya varian-varian pertama,” ujar Masdalina.

Ia mengambil contoh varian Delta yang memiliki tingkat penularan dan penyebaran lebih tinggi daripada varian lainnya, di mana 1 kasus dapat menularkan pada 6-8 orang. Di banyak negara, kasus varian Delta turun sendiri atau disertai intervensi masing-masing negara, setelah 8-14 minggu. Virus tersebut tidak hilang, melainkan melemah atau bermutasi lagi. “Yang penting virus tersebut tidak menyebabkan kematian atau kesakitan yang tinggi,” tuturnya.

Karena munculnya virus baru sebagai akibat mutasi adalah sesuatu yang alami, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mencegah varian baru virus tersebar antar negara. Masdalina menyebutkan, selain pengetatan pintu masuk, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah memperbanyak sequencing pada pelaku perjalanan terutama yang berasal dari negara-negara yang terinfeksi berat. (Ngurah Budi)

Advertisement

Continue Reading

Bali

Kepala BNPB: Buktikan Kepada Dunia Kita Mampu Selenggarakan Event Internasional

Published

on

Gianyar (cybertokoh.com) –

Presiden Joko Widodo telah meminta agar semua pihak mengantisipasi lonjakan gelombang Covid-19 menjelang KTT G-20 di Provinsi Bali. Sebab dalam waktu dekat, Bali akan menjadi pusat perhatian dunia.

Selain akan menjadi tempat berlangsungnya KTT G20, sejumlah agenda penting juga akan dihelat di Pulau Seribu Pura ini antara lain tuan rumah ajang Bulu Tangkis internasional pada akhir November 2021. Juga tuan rumah Konvensi tentang bahaya merkuri, COP-4 Minamata Convention pada Maret 2022 dan Pertemuan G-20 pada Oktober 2022.

Untuk itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPP) Pusat merangkap Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan pihaknya telah menyiapkan strategi untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan sejumlah event internasional sesuai prosedur dan protokol kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan WHO.

Advertisement

“Kita harus bisa membuktikan kepada dunia, bahwa Bangsa Indonesia sanggup untuk melaksanakan event tersebut dengan tetap memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan sesuai standar dari WHO,” ucap Ganip Warsito saat memberikan arahan dalam deklarasi Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan deklarasi Gojek Peduli Bencana se Bali di Gedung Krisna Oleh-Oleh Bali di Banjar Blangsing, Gianyar, Selasa (26/10).

Sejumlah pejabat dan tokoh yang diundang antara lain Gubernur Bali Wayan koster yang diwakili Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Para Walikota/Bupati se Bali, Konjen Australia di Bali, FKPD Kabupaten Gianyar, jajaran BMKG Bali, Owner Krisna Oleh-oleh Bali Gusti Ngurah Anom beserta komunitas dunia usaha.

BACA  Jadikan Pelanggan sebagai Sahabat, Ini Terobosan PLN

Ketua FPRB Bali Gede Sudhiarta, Perwakilan komunitas dan champion-champion dalam upaya pengurangan risiko, mitra GO-JEK Peduli Bencana serta seluruh peserta konferensi yang hadir baik secara langsung maupun di ruang virtual.

Menurut Ganip dalam siaran pers BNPB, permintaan Presiden sangat beralasan karena seperti diketahui, Pemerintah bersama-sama Pemerintah Provinsi Bali, telah memutuskan untuk membuka kembali pariwisata di Bali, sejak tanggal 14 Oktober 2021.

Keputusan ini diambil atas pertimbangan dan evaluasi penanganan Covid-19 di Bali, yang kita anggap baik dan siap untuk mulai menerima kembali, wisatawan dan menyelenggarakan event-event, baik skala nasional maupun yang berskala internasional.

Advertisement

“Keputusan ini tentu saja memiliki implikasi, bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha, benar-benar harus menyiapkan diri sebaik mungkin, agar pembukaan kembali kegiatan ekonomi, bisa berjalan berkelanjutan dengan didukung penerapan disiplin protokol kesehatan yang tinggi,” ucap jenderal bintang tiga ini.

Ganip mengatakan semua pihak patut bersyukur bahwa pengendalian Covid-19 di Indonesia berjalan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga, yang masih berjibaku dengan kenaikan kasus, akibat serangan varian-varian baru Covid-19.

BACA  Vaksin Bukan Obat tapi Upaya Terakhir Menanggulangi Covid-19

“Strategi utama pengendalian Covid-19 dari Pandemi menuju Endemi, yaitu dengan disiplin 3M yang kuat, pelaksanaan 3T yang tinggi, dan cakupan serta percepatan vaksinasi yang luas, wajib menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

BNPB sendiri, menurut Ganip pada bulan Mei 2022 nanti akan menjadi pengampu satu perhelatan internasional di bidang penanggulangan bencana yakni Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR), yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali.

Selain ancaman Covid-19, Ganip menjelaskan tantangan yang ada, tidak semata-mata terbatas pada bagaimana semua pihak bisa mengendalikan Covid-19, yang termasuk bencana non-alam.

Advertisement

“Kita juga mengetahui bahwa Bali juga sarat dengan potensi bencana alam yang kompleks, yang juga bisa berdampak sangat signifikan terhadap pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya,” sebut mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI ini.

Masih segar dalam ingatan, bencana alam Letusan Gunung Agung pada tahun 2017 yang lalu, telah menimbulkan kerugian, setidaknya ada 40 ribu orang harus dievakuasi. Bandara I Gusti Ngurah Rai, harus ditutup dengan membatalkan setidaknya 400 penerbangan, dan berdampak pada sedikitnya 59 ribu calon penumpang.

BACA  Ny. Putri Koster Apresiasi Perhatian untuk Relawan Covid-19

Tingginya potensi bencana alam di Bali, juga diingatkan kembali Ganip Warsito saat 3 warga di Kabupaten Bangli dan Karangasem menjadi korban dari gempa berkekuatan Magnitudo 4.8, yang menyebabkan longsor di Desa Trunyan, Karangasem, pada tanggal 16 Oktober 2021 yang lalu.

“Untuk itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita semua, harus dilakukan untuk semua jenis bencana, yang berpotensi terjadi di wilayah Bali,” pesannya.

Secara khusus Ganip mengucapkan terima kasih kepada Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bali karena telah menyediakan wadah kolaborasi, yang mempersatukan dukungan semua pihak dalam kerangka Pentahelix, untuk bersama-sama mengurangi potensi risiko bencana di Bali.

Advertisement

Peran komunitas sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di daerah sangat krusial. Tidak hanya pada saat terjadi bencana, namun pada saat sebelum bencana pun, komunitas dan relawan bisa berperan sangat penting, dalam mengedukasi masyarakat dengan cara dan metoda berkomunikasi, sesuai dengan adat dan budaya masyarakat, sehingga pesan kesiapsiagaan bisa lebih cepat dan tepat tersampaikan.

“Saya mengharapkan Deklarasi Forum Pengurangan Risiko Bencana se-Provinsi Bali ini, akan terus berlanjut dengan kegiatan-kegiatan nyata dan berkesinambungan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tentunya akan memberikan dukungan melalui sinergi dengan kegiatan-kegiatan di unit kerja yang sedang dan akan berjalan,” kata Ganip.

Continue Reading

Bali

Pandemi Covid-19 Belum Selesai, Solusinya Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Published

on

Denpasar (cybertokoh) –

Bali dikenal dengan berbagai upacara adat, tradisi, dan kearifan lokal. Di masa pandemi Covid-19, pelaksanaannya pun harus disesuaikan, tanpa mengurangi makna. Hal ini bertujuan mencegah penyebaran Covid-19. Bagaimana masyarakat Bali menyikapi kondisi ini?

Masyarakat Bali tak bisa lepas dari upacara yang menghadirkan banyak orang. Hal ini terjadi karena semangat kekeluargaan dan rasa suka-duka. Namun, di tengah pandemi Covid-19, harus ada saling pengertian.

Hal ini dialami I Gusti Made Adi ketika ayahnya meninggal dunia di usia 101 tahun. “Banyak keluarga dan kerabat yang ingin menghadiri upacara ngaben. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum,” ujarnya. Pihak keluarga pun melapor dan berkoordinasi dengan Bendesa Adat Samu, Desa Mekar Bhuwana, Badung, I Gusti Ngurah Wiratera.

Advertisement

“Kami sangat memahami keinginan keluarga dan kerabat untuk ikut menyaksikan pengabenan. Namun, sesuai anjuran pemerintah, tentu harus ada penyesuaian. Kami siap untuk mendampingi bersama prajuru dan Bhabinkamtimbas. Tujuannya tentu agar pelaksanaan upacara ngaben berjalan lancar dan semua disiplin prokes,” ujar Bendesa yang juga anggota Polri ini.

Akhirnya, upacara pengabenan pun berjalan sesuai rencana. Saling pengertian diantara masyarakat juga menjadi modal untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penggunaan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir menjadi kuncinya. Pihak desa adat bahkan menyiapkan tempat cuci tangan berukuran besar yang biasa digunakan di balai banjar untuk digunakan di rumah duka.

BACA  Ini Pesan Ketua TP. PKK Bali kepada Lansia yang Ikut Vaksinasi

Belum lama ini di Sanur, Denpasar juga adakan upacara palebon  Ida Pedanda Nabe Gede Dwija Ngenjung, sulinggih dari Griya Keniten, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan. Prosesi palebon yang disertai pengarakan sarana lembu putih dan padmasana diawasi langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Putra ketiga Ida Pedanda Nabe Gede Dwija Ngenjung, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, mengatakan kedatangan pihak Kemenkes untuk mengawasi langsung penerapan protokol kesehatan saat prosesi palebon, terutama ritual pengarakan lembu putih dan padmasana menuju Setra Desa Adat Sanur.
Masyarakat umum tidak begitu banyak yang menonton, kecuali para krama Bali pengayah.

Ritual diawali  prosesi  pengarakan lembu putih setinggi 10 meter dan padmasana setinggi 16 meter. Ini  potensial memicu kerumunan, karena akan jadi tontonan warga. Partha Adnyana mengatakan pengayah sudah di-swab antigen. “Kami dibantu dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk swab antigen ini. Upacara besar ini juga menjadi contoh penerapan protokol kesehatan. Kalau  dijalankan secara benar maka akan menjadi semacam contohlah. Baik buat Bali ke depannya. Pandemi ini belum selesai, maka kita mesti taat prokes,” tegasnya.

Advertisement

Situasi pandemi Covid-19 yang membaik dan dorongan untuk memulai adaptasi kehidupan baru berdampingan dengan Covid-19, membuat pemerintah secara bertahap mulai melakukan beberapa penyesuaian aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Termasuk aktvitas adat dan keagamaan tertentu yang biasanya dihadiri masyarakat luas, salah satunya ngaben/palebon. Ngaben tidak hanya merupakan bagian dari warisan budaya dan prosesi keagamaan yang diagungkan, melainkan juga telah menjadi salah satu ikon peristiwa pariwisata yang dituju oleh wisatawan.

BACA  Gubernur Koster Tegaskan Tak Ada Potongan Bansos

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, dr. Reisa Broto Asmoro menyatakan, data monitoring kepatuhan prokes Bali yang selalu tercatat tinggi diatas 90% menjadi modal dasar membaiknya penanganan Covid-19, turunnya level PPKM, dan dibolehkannya upacara besar seperti ngaben/palebon

Guna mengoptimalkan perlindungan kesehatan dan menekan risiko transmisi dalam situasi yang makin terkendali, prokes di Sanur diterapkan dengan sangat ketat sepanjang pelaksanaan palebon. Masyarakat terpantau patuh mengenakan masker. Panitia juga menyediakan sarana penunjang seperti tempat cuci tangan dan hand sanitizer di tempat upacara. Selain itu, warga yang belum mendapatkan vaksinasi tidak diperbolehkan masuk ke lokasi. Untuk memastikan status vaksinasi tersebut, panitia upacara mengharuskan pengunjung melakukan scan QR Code PeduliLindungi di pintu masuk.

“Kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Bali yang membuktikan adaptasi kebiasaan baru dapat diterapkan dalam upacara adat besar seperti palebon tokoh besar seperti Ida Pedanda Nabe Gede Dwija Ngenjung,” ujar dr. Reisa

Promotor Prokes Covid-19 asal Bali, Dr. dr. Ni Wayan Eka Cipta Sari menambahkan, adaptasi kebiasaan baru diterjemahkan dengan memakai masker, pemeriksaan suhu, penyediaan tempat cuci tangan dan cairan pembersih tangan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi, mengurangi jumlah tamu dan panitia kapasitas sampai dengan 75 persen, mengadakan rapid test antigen untuk ratusan panitia yang terlibat, penempatan Satgas Kota Denpasar di tiap titik prosesi kremasi, penempatan spanduk dan baliho peringatan taat prokes dan penugasan MC yang selalu mengingatkan peserta untuk taat prokes.

Advertisement

“Kepatuhan yang tinggi dalam penerapan prokes, kesadaran masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, serta cakupan vaksinasi yang baik, mencerminkan semangat bahwa Bali siap bangkit. Bali Bangkit artinya Bali dengan tatanan kehidupan baru, bertujuan menunjukkan ke dunia, bahwa Bali bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan (clean, healthy, safe, and environmentally friendly). Diharapkan, semangat ini juga dapat memberikan motivasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus aktif bergerak dengan tetap mewaspadai virus corona yang hidup berdampingan dengan kita,” jelas dr. Eka Cipta. (Ngurah Budi)

BACA  Ny. Putri Koster Apresiasi Perhatian untuk Relawan Covid-19

Continue Reading

Tren