Bali

Ini Kebijakan Pembangunan Bali 2021

Denpasar (cybertokoh.com) –

Pemerintah Provinsi Bali melalui Bappedalitbang telah menyusun arah kebijakan  pembangunan tahun 2021. Sebelumnya, segala bentuk pembangunan  yang telah ditetapkan melalui APBD 2020 sempat terkendala karena harus direalokasi dan di-refocusing akibat darurat kesehatan Covid-19.  Hal tersebut diungkapkan Kepala Bappedalitbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra di ruang kerjanya, Senin (4/1).

Meski terdampak pandemi, secara umum rencana pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan. “Kita patut bersyukur program-program strategis pemerintah provinsi dapat berjalan lancar bergandengan dengan penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Sesuai dengan amanat pemerintah pusat, Wiasthana Ika memaparkan penetapan APBD tahun 2021 harus mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19. “Terlepas dari skema dan besaran anggaran yang belum turun dari pemerintah pusat kami sudah alokasi sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah,” imbuhnya.

Pihaknya telah mengalokasikan dana untuk OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial maupun BPBD untuk penanganan Covid-19. Selain itu, untuk program pemulihan ekonomi masyarakat pihaknya juga telah merancang program dengan mengalokasikan dana untuk instansti terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM. Dana yang dialokasi dimasing-masing OPD terkait, penanganan Covid-19 juga dapat dilakukan dari pos Belanja Tidak Terduga.

“Dilihat dari urgensinya, status kebencanaan baik alam maupun non alam, dan pandemi ini bisa memanfaatkan dana BTT ini,” jelasnya.

Selain program penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi Bali memiliki program pembangunan prioritas yang wajib mendapatkan anggaran terdepan. Tahun 2021 pihaknya telah mendata program prioritas pembangunan yang sifatnya prioritas dan urgen serta pembangunan prioritas dan tidak urgen. Pembangunan yang diprioritaskan adalah pembangunan yang sejalan dengan visi misi Provinsi Bali serta didukung dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.

Infrastruktur strategis yang menjadi pendukung prioritas pembangunan di antaranya pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas yang menghubungkan Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan; Pusat Kebudayaan Bali; Penataan Kawasan Suci Besakih; dan kelanjutan pembangunan titik 7 dan 8 shortcut jalan baru Mengwitani.

“Kami sudah rencanakan dengan hati-hati mana program yang harus dikerjakan di tahun 2021 dan pembangunan mana yang bisa dialokasikan di tahun 2022 sehingga target dari visi dan misi daerah dapat tercapai di tengah  penanganan pandemi secara serius,” ungkapnya.

Disamping pembangunan infrastruktur strategis di atas, pihaknya juga akan mengedepankan pembangunan insfrastruktur dasar seperti pembangunan 4 sekolah tiap tahun untuk mengejar program pemerintah pusat wajib belajar 12 tahun, perbaikan ruang kelas baru untuk SMK/SMA, pembayaran iuran peserta PBI, dan pemberdayaan adat.

Ika Putra juga menyampaikan target PAD Bali tahun 2020 mencapai Rp  3,4 triliun lebih, namun karena pandemi target tersebut tidak dapat terpenuhi. Sumber PAD Bali didominasi oleh pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Kemampuan membayar pajak masyarakat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, sedangkan kemampuan ekonomi saat ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

“Di tahun 2021 kami tidak mau terlalu optimis menargetkan PAD, ya targetnya moderat saja,” pungkasnya. (Wiwin Meliana)

To Top