Indonesia

Menteri Luhut Minta Wisatawan yang Naik Pesawat ke Bali Wajib PCR H-2

Jakarta (cybertokoh.com) –

Sejak Jakarta memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Transisi, penambahan kasus Covid 19 di Jakarta terus meningkat. Rata-rata penambahan jumlah kasus baru harian dikisaran angka 1000 lebih. Bukan hanya Jakarta, tapi peningkatan signifikan juga terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah juga Jawa Timur.

Kekhawatiran semakin menjadi karena sebentar lagi akan ada libur Panjang Natal-Tahun Baru. Sebagaimana biasanya, kasus Covid 19 akan naik setelah masa liburan lantaran banyak orang memanfaatkan masa libur berkunjung ke tempat-tempat wisata, melakukan perjalanan ke luar kota ataupun mengadakan acara kumpul-kumpul.

Yang lebih memprihatinkan, banyak masyarakat lalai menerapkan protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Baik itu penggunaan masker, social distancing maupun cuci tangan atau gunakan handsanitizer.

Menyadari hal tersebut, maka jauh-jauh hari Pemerintah mewanti-wanti agar daerah melakukan antisipasi untuk mencegah kejadian berulang. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid 19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, yang dilaksanakan secara virtual, Senin (14/12), hal tersebut diingatkan oleh Wakil Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Luhut B Pandjaitan.

Luhut yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga meminta agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang. Luhut mengusulkan agar kegiatan dapat dilakukan secara daring.

Secara khusus Luhut meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home-WFH) hingga 75 persen. “Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan,” pintanya.

Agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mall, Wakil Ketua KPCPEN tersebut juga meminta kepada pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta agar memberikan keringanan sewa dan biaya layanan kepada para penyewa. “Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antara pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya,” ujarnya

Tidak hanya itu, Luhut juga meminta TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku. “Ini akan didahului dengan apel akbar TNI/POLRI yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk penguatan komitmen,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Luhut juga memberikan arahan kepada Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Arahan tersebut antara lain optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak).

“Pemerintah daerah saya minta juga mengetatkan pembatasan sosial berdasarkan konteks urban dan suburban/rural,” ujarnya.
Dalam konteks urban/perkotaan, lanjutnya, pemerintah daerah diminta untuk mengetatkan implementasi WFH dan pembatasan jam operasi tempat makan, hiburan, mal sampai pukul 20.00 waktu setempat.

Sementara itu, untuk di wilayah pedesaan, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Terakhir, untuk wilayah Provinsi Bali dan lainnya, Luhut berpesan agar ada pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata.

“Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes cepat antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali,” pungkasnya.

Untuk mengatur mekanismenya, Luhut meminta Menteri Kesehatan (Menkes), Kepala BNPB, dan Menteri Perhubungan (Menhub) untuk segera mengatur prosedurnya. “Saya minta hari ini SOP untuk penggunaan rapid test antigen segera diselesaikan,” perintahnya.

Hadir dalam Rakor virtual tersebut Menkes Terawan, Menhub Budi Karya Sumadi, Ketua BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster, perwakilan Gubernur Jawa Tengah, serta Pangdam dan Kapolda terkait. (Diana Runtu)

To Top