Sekitar Kita

Corona Versus Baliho

Jakarta (cybertokoh.com) –

Pengendalian pandemi Covid-19 di Tanah Air mengalami jalan terjal, ketika Habib Rizieq pulang, Selasa (12/11/2020) lalu. Peristiwa terjadinya kerumuman setidaknya di tiga tempat: Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (Banten), Pondok Pesantren di Megamendung (Jawa Barat), dan Petamburan (DKI Jakarta).

Pendek kata, persoalan pengendalian pandemi beralih menjadi “ujaran kebencian” di ruang medsos. Program perubahan perilaku set-back. Banyak anggota masyarakat berkerumun tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Alih-alih mengapresiasi tindakan Ka Satgas BNPB membagikan 20.000 masker dalam kerumunan tadi, Doni Monardo justru di-bully atas kejadian yang sama sekali bukan di bawah kendalinya.

Seperti biasa, mantan Danjen Kopassus itu bak seorang khafilah yang terus berlalu. Untuk kesekian kalinya, ia melontarkan prinsip hidup dan prinsipnya memegang amanah: Salus populi suprema lex (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi).

Kebijakannya terbaru adalah memerintahkan semua Satgas Daerah, utamanya Ka Satgas Covid-19 DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk melakukan tracing terhadap siapa pun yang terlibat dalam kerumunan. Ia juga mengimbau supaya semua kepala daerah tegas melaksanakan Perda terkait Covid-19. Imbauan sama ia tujukan kepada aparat keamanan untuk bisa bertindak tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran protokol kesehatan.

Salah satu yang terjadi kemudian adalah aksi tegas aparat TNI/Polri dan Satpol PP, yang tidak lagi memberi ruang bagi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumuman massa. Upaya tracing juga dilakukan dengan gencar. Dampaknya, angka korban paparan Covid-19 di tiga provinsi tadi mengalami kenaikan signifikan.

Belum usai semua penanganan pasca kerumunan terjadi, dunia medsos kembali digaduhkan oleh aksi penurunan poster-poster Habib Rizieq Shihab (HRS). Aksi itu dilakukan oleh Satpol PP di-back-up aparat keamanan. Tidak hanya terjadi di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya, tetapi meluas hingga ke berbagai daerah. Salah satunya di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Kasus Lombok

Pemerintah, langsung-tak-langsung menaruh perhatian terhadap bermunculannya baliho dan banner HRS. Tidak sedikit di antaranya dibubuhi kalimat yang agak provokatif. Dari kacamata peraturan daerah, semua baliho tadi dinilai melanggar Perda yang mengatur ihwal media luar ruang.

Dari kacamata keamanan, narasi yang ada di baliho, ditengarai bisa mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa.

Penurunan baliho adalah salah satu sinyal keras, terhadap sikap pemerintah yang dipastikan bakal melarang agenda HRS keliling Indonesia. Tujuan mencegah HRS keliling daerah dengan dalih pengendalian Covid-19, kemudian menimbulkan riak-riak konflik.

Salah satu contoh terjadi di Lombok. Ratusan massa Front Pembela Islam (FPI) di Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram bersitegang dengan aparat Satpol PP Kota Mataram saat aparat menertibkan baliho bergambar Habib Rizieq, Minggu sore, 22 November 2020. Ratusan massa mempertahankan baliho.

Massa memekikkan takbir sembari berkata, “Ini Taliwang, panas woi.”
Sebelumnya, baliho tersebut berhasil diturunkan Satgas Reklame Perkim Mataram dibantu Satpol PP dan Polresta Mataram pada sore hari. Namun massa datang dan menolak. Bahkan massa bertahan menjaga baliho hingga malam hari.

Tak bisa tidak. Langkah itu harus dilakukan. Apalagi, Data Covid-19 di NTB masih menunjukkan jatuhnya korban baru setiap hari. Up date data terbaru dari sumber: https://corona.ntbprov.go.id/ menyebutkan, masih ada total kasus 4.633 di seluruh NTB. Data per 24 November 2020 pukul 21.00 WIB itu menyebutkan, pasien rawat 562 (12,7%), pasien sembuh 3.821 (82,47%), dan pasien meninggal 248 (5,35%).

Untung Ada Danrem
Adalah Danrem 162/WB Lombok, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, yang kemudian mengambil prakarsa jalan damai. Mengedepankan silaturahmi untuk meredam friksi. Ia bersama jajarannya menggelar silaturahmi bersama tokoh Front Pembela Islam (FPI) dan tokoh masyarakat Desa Karang Taliwang Cakranegara, Kota Mataram.

Melalui pertemuan kekeluargaan, pembahasan mengenai penurunan baliho HRS bermuara pada keputusan arif, dan bisa diterima semua pihak.

Silaturahmi yang berlangsung hari Minggu (22/11/2020) itu, didahului briefing oleh Danrem Brigjen Rizal, kepada Dandim 1606/Lobar, Kasi Intel Kasrem 162/WB, Pasi Intel Kodim 1606/Lobar, Dantim Intel Kodim 1606/Lobar dan Danramil Cakranegara. Acara digelar di Makodim 1606/Lobar.

Pertemuan yang memediasi antartokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat TNI itu menyusul perlawanan dan penolakan masyarakat Cakranegara atas tindakan pencopotan baliho HRS di wilayahnya. Dialog yang mengedepankan konsep “mempolong-merenten”, yakni kearifan lokal yang ada di Lombok terkait budaya kekeluargaan itu, berakhir dengan kesukarelaan warga menurunkan sendiri sisa baliho HRS yang masih terpsang.

Bahkan, dalam silaturahmi tersebut, Ketua FPI NTB H. Makmun Moerad menyampaikan ucapan terima kasih kepada Danrem 162/WB atas kedatangannya untuk bersilaturrahmi dengan tokoh FPI dan Masyarakat Karang Taliwang.

“Bapak Danrem datang dengan baik maka apa yang menjadi keputusan akan kami laksanakan dan kami akan patuh dengan hukum,” tandasnya

Solusi Danrem Wira Bhakti, kiranya bisa menjadi bukti bahwa sekaligus teladan, bahwa silarurahmi bisa menjadi solusi di tengah pandemi. Dalam kesempatan itu, Danrem Brigjen Rizal tidak saja berterima kasih, tetapi juga menaruh apresiasi yang tinggi terhadap masyarakat yang telah bersedia suka rela meredakan tensi atas nama kesatuan negeri.

Bukan hanya pandemi bisa kembali dikendalikan, friksi corona kontra baliho bisa diatasi, Danrem pun mendapat bonus bagus. Bonus berupa terciptanya kondisi yang stabil menjelang dilangsungkannya Pilkada di sejumlah daerah di NTB, Desember mendatang. Salut, jenderal! (Diana Runtu)

To Top