Kata Hati

Siswa Miskin dan PPDB Daring

Pandemi Covid-19 yang terus melanda dunia menyebabkan terganggunya berbagai mekanisme tatanan kehidupan di dunia. Pada era sekarang ini sering disebut dengan tatanan kenormalan baru atau new normal. Kenormalan baru ini juga melanda dunia pendidikan. Berbagai mekanisme baru juga terus diterapkan di dunia pendidikan seperti pembelajaran dalam jaringan (daring), seminar dengan online, dan yang akan dilakukan sekarang adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan cara daring.

Sesuai dengan juknis PPDB yang dikeluarkan pemerintah provinsi Bali Nomor : 422.1/22471/BPTEKDIK/DISDIKPORA tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2020/2021 menyatakan bahwa untuk PPDB SMA alokasi melalui jalur afirmasi sebanyak 15 %. Jalur afirmasi merupakan jalur Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat.

Tahun ini PPDB ibaratkan suatu penyakit kronis yang kambuh setiap awal tahun ajaran baru. Untuk itu, perlu dirumuskan kebijakan PPDB yang lebih komprehensif mulai dari proses sosialisasi pelaksanaan pengawasan hingga evaluasi sehingga orang tua siswa merasa ada jaminan transparansi.

Selama ini pola pendaftaran PPDB masih sangat kurang sosialisasinya sehingga masyarakat menjadi kebingungan. Apalagi di tengah kondisi ekonomi Covid-19 yang serba terbatas. pemerintah diharapkan memiliki kewajiban untuk memperhatikan sekolah-sekolah swasta. Diharapkan aturan tentang PPDB dibuat semudah mungkin sehingga bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan dengan mudah saat ini panduan PPDB sangat terbatas sehingga anak-anak yang naik jenjang sekolah banyak yang kesulitan termasuk anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau mencari sekolah sendiri banyak yang kesulitan apalagi bagi anak yang pasif mereka harus dituntun orang tua sementara kita para orangtua kurang mendapatkan informasi yang komprehensif.

Presentase PPDB untuk afirmasi yang minimal 15 % dirasa masih belum mampu menyerap siswa miskin yang ada di Bali ataupun Indonesia pada umumnya.  Apalagi kondisi sekarang dengan keadaan yang serba online menyebabkan siswa miskin akan menjadi lebih serius lagii untuk mencari informasi melalui media online.  Seleksi PPDB jalur afirmasi dapat dioptimalkan untuk membantu calon siswa kurang mampu sehingga pemerintah mampu meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan di Bali.

Niat pemerintah untuk mengakomodir siswa miskin untuk mengenyam pendidikan dirasa masih jauh panggang dari api. Kuota minimal 15% ini belum mencukupi. Seharusnya kuota minimal yang harus diberikan kepada siswa miskin/jalur afirmasi adalah 50%. Sehingga anak-anak dari siswa miskin mendapatkan sentuhan layanan pendidikan yang selayaknya. Pada keadaan inilah negara hadir. Fungsi negara/pemerintah akan menjadi maksimal manakala pemerintah dapat mengangkat harkat dan derajat siswa miskin ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bukan dari pantauan jarak semata.

Kelemahan dari sistem zonasi bagi siswa miskin adalah siswa miskin yang berada relatif jauh dari sekolahnya akan kalah bersaing dengan siswa menengah yang dekat dengan sekolah. Padahal satu-satunya akses pendidikan sekolah negeri siswa miskin tersebut adalah sekolah itu. Tentu saja ini menjadi paradoks yang harus kita evaluasi bersama dalam PPDB tahun depan.

Keberpihakan pemerintah untuk siswa miskin ini sudah ada, namun proporsi ini tentu saja tidak cukup karena memang siswa miskin ini tentu harus selalu dipastikan mendapatkan pendidikan yang layak. Siswa yang sudah mampu diharapkan bisa untuk memilih sekolah swasta sehingga rasa keadilan bagi masyarakat miskin bisa terakomodir. Perjuangan untuk mengakomodir siswa miskin dapat mengenyam pendidikan harus terus digalakan. Permasalahan utamanya adalah bagaimana siswa dapat berperan serta membangun sistem pendidikan bagi kebebasan mereka. Pendidikan siswa miskin adalah sebuah perangkat agar mereka mengetahui secara kritis bahwa humanisasi melalui pedagogi layak untuk dilakukan agar mampu menjadikan mereka sebagai manusia seutuhnya.

Solusi masalah pemberian pendidikan yang berkualitas bagi siswa miskin  seperti ini tidak dapat dicapai melalui janji-janji idealistik. Agar siswa miskin dapat melakukan perjuangan untuk kebebasannya mereka harus memahami realitas bahwa tangan-tangan pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka. Kalau bukan pemerintah yang melakukan inisiasi lalu siapa lagi?

Pendidikan bagi siswa miskin harus dijiwai oleh kedermawanan sejati  serta kemurahan hati humanis dari pemerintah. Pendidikan bagi siswa miskin  jangan hanya dijadikan sebagai komoditi politik  dengan kepentingan kaum tirani semata.  Pendidikan bagi siswa miskin menjunjung tinggi pendidikan yang humanis dan mampu membebaskan mereka dari belenggu kesengsaraan serta lingkaran jerat kemiskinan di generasi selanjutnya. Keberpihakan pemerintah yang mutla akan menjadi pisau tajam yang mampu memutus rantai kemiskinan mereka.

Untuk itu, pada penerimaan peserta didik baru memang harus perlu dievaluasi lagi terutama dari sisi zonasi.  Siswa miskin yang mungkin saja jauh dari sekolah tapi satu-satunya akses ke sekolah tidak mampu mengenyam pendidikan yang selayaknya mereka dapatkan. Jika mereka bersekolah di sekolah swasta maka mereka perlu kembali merogoh kocek yang lebih dalam lagi dan itu akan terus menjerumuskan mereka ke dalam lubang kemiskinan kembali. Berbagai macam kelemahan tersebut perlu perlu dievaluasi lagi bagaimana pelaksanaan PPDB tahun 2021 bisa menjadi lebih baik lagi.

 

I Kadek Darsika Aryanta

(Guru SMAN Bali Mandara)

 

To Top