Connect with us

Pelesir

Aston Solo Siap Kembali Buka 1 Juli 2020

Published

on

Surakarta (cybertokoh.com) –

Setelah operasional yang terhenti sementara sejak 8 April 2020 hingga 30 Juni 2020, karena Covid-19, Aston Solo Hotel siap buka dan melayani para tamu kembali pada tanggal 1 Juli 2020. Dengan berjalannya kembali operasional hotel, pihak Aston Solo Hotel akan menerapkan protokol kesehatan baik bagi tamu maupun seluruh karyawan hotel dengan cara tetap menggunakan masker, mengecek suhu tubuh, dan menyediakan hand sanitizer di setiap public area hotel serta menjaga jarak.

“Aston Solo telah dibekali berbagai SOP yang dirancang oleh kantor pusat Archipelago International untuk kesehatan keselamatan tamu dan karyawan karyawati,” ujar Paulina Yuga Delfia, Public Relations Aston Solo Hotel.

Untuk menyambut The New Normal, Aston Solo Hotel menawarkan berbagai promo spesial bagi para tamu yang sudah rindu untuk staycation bersama keluarga, yaitu paket room only untuk tipe kamar superior dengan harga Rp 438.000 nett, deluxe Rp 568.000 nett dan kamar suite dengan harga Rp 958.000 nett. Selain itu kami juga menyediakan paket lengkap mulai dari Rp 548.000 nett sudah termasuk dengan sarapan, makan malam, laundry, penjemputan gratis dari Bandara atau stasiun, dan diskon 15% untuk food & beverage di Cashmere Restaurant Aston Solo.

Advertisement

“Bukan hanya promo kamar saja yang kami tawarkan, Aston Solo juga menyediakan berbagai pilihan menu siap antar dengan harga yang terjangkau yaitu Mie Goreng, Nasi Goreng, Nasi Ayam Goreng, Nasi Ayam Crispy dengan harga Rp 24.000 dan Salad Buah Keju dengan harga Rp 20.000,” imbuh Paulina Yuga Delfia. (rls/Ngurah Budi)

BACA  Perlu Pendekatan Khusus untuk Vaksinasi Penyandang Disabilitas

Pelesir

Agenda Liburan Pun Dijadwal Ulang

Published

on

Ubud merupakan salah satu lokasi yang diminati saat liburan Nataru di Bali (cybertokoh/Ngurah Budi)

Denpasar (cybertokoh.com) –

Liburan Natal dan Tahun Baru menjadi perhatian pemerintah. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah naiknya angka kasus Covid-19. Salah satunya pelarangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan karyawan swasta selama periode libur Nataru ini.

“Om, kami positif batal ke Bali. Daddy tidak boleh cuti. Salam sehat untuk semuanya.” Begitu pesan singkat yang dikirim Jonathan Hutaruk kepada Mahendra, Om-nya yang tinggal di Bali, Rabu (1/12).

“Sejak September lalu kami sudah merancang agenda liburan, menyewa villa di Ubud, naik sepeda keliling Ubud, dan kulineran. Namun, semua harus dibatalkan. Kami mematuhi aturan pemerintah, demi keamanan dan kesehatan kita semua,” ungkap Mahendra.

Advertisement

Ia menambahkan, Jonathan dan keluarga di Surabaya sudah mempersiapkan diri untuk liburan ke Bali. Mereka juga sudah vaksinasi Covid-19 dosis lengkap. Agenda malam pergantian tahun yang akan dirayakan dengan membakar ikan pun sudah dirancang. “Awalnya mereka akan ke Bali pertengahan Desember, kebetulan pas dengan masa liburan kampus. Dari Surabaya naik mobil, lalu menginap sehari di Banyuwangi sambil jalan-jalan ke Ijen. Ternyata, ipar saya (ayahnya Jonathan) yang tidak diperkenankan cuti oleh kantor pusat. Mereka mengikuti aturan pemerintah. Agenda liburan pun kami jadwal ulang,” ujar Mahendra.

Liburan ke Bali sebelum pandemi Covid-19 menjadi tradisi bagi Jonathan dan keluarga. Mereka liburan sekaligus merayakan Natal dan Tahun Baru di Pulau Dewata. Namun, sejak pandemi, mereka hanya di Surabaya saja. Untuk mengobati rasa rindu dengan keluarga di Bali, mereka kerap melakukan video call.

Larangan cuti bagi ASN yang berimbas pada pembatalan liburan diakui Yenny, warga Denpasar yang mengelola restoran di Ketapang, Banyuwangi. “Kami awalnya optimis liburan Nataru bisa menambah omzet. Ini berdasarkan pengalaman setelah Juli-Agustus 2021, mulai ada peningkatan konsumen. Tetapi begitu ada aturan dilarang cuti, kami mulai pesimis. Mau gimana lagi, kami hanya berharap pandemi Covid-19 ini segera berlalu,” ujarnya.

BACA  Gubernur Bali Keluarkan SE tentang PPKM Darurat, Ingatkan Kewajiban tentang Protokol Kesehatan

Restoran Yenny menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas. Cek suhu tubuh, penggunaan masker, menjaga jarak aman, dan selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir menjadi prosedur wajib untuk konsumen dan staf restoran.

Yenny juga menuturkan ketika terjadi gelombang kedua Covid-19 di Indonesia sekitar Juni-Juli 2021 pergerakan masyarakat dibatasi. “Saya mau ke Denpasar dari Ketapang harus menunjukkan surat vaksin dosis kedua. Kalau ndak punya surat itu, ndak dikasi masuk ke Bali. Setelah vaksin kedua, saya balik lagi ke Ketapang. Penyeberangan sepi saat itu,” ungkapnya.

Advertisement

Sembari menunggu kepastian datangnya wisatawan yang berlibur, Yenny pun rehat sejenak. Ia pulang ke Denpasar untuk menengok rumahnya sekalian bertemu beberapa anggota keluarga. Yenny berencana kembali ke Ketapang pertengahan Desember.

Peniadaan Aktivitas Seni Budaya dan Olahraga
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, dr. Reisa Broto Asmoro mengatakan Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 adalah ajang pembuktian, masyarakat Indonesia sendiri yang dapat menentukan kapan pandemi dapat berakhir di Tanah Air. Caranya dengan melakukan semua tindakan pencegahan, tetap disiplin protokol kesehatan agar tetap aman dari ancaman penularan Covid-19.

“Tetap gencarkan tes, lacak, dan isolasi atau 3T, testing, tracing, treatment, agar indikator PPKM tetap merefleksikan level 1 atau terkendali dan percepat program vaksinasi agar mencapai 70% sasaran di akhir tahun ini,” imbau dr. Reisa.

Ia percaya, masyarakat dapat beradaptasi dengan berbagai pengaturan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022. Inmendagri tersebut menyatakan selama periode Natal tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022 (Nataru) pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, semua pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, sampai dengan ke tingkat terbawah—seperti di tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)—bekerja maksimal dan dalam kapasitas penuh.
Inmendagri juga meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya, dapat bekerja sama lebih erat dalam menyuarakan langkah pencegahan dan penegakan disiplin prokes.

BACA  Bupati Buleleng Ingatkan Masyarakat Tetap Lakukan Protokol Kesehatan

“Bagi para pekerja, kami meminta menjadwal ulang tradisi pulang kampung atau mudik saat Natal dan Tahun Baru, untuk memastikan bahwa sirkulasi virus tidak berpindah dari kota ke desa, karena potensi kerumunan di berbagai moda transportasi akan berpotensi menimbulkan klaster baru kampung halaman, bahkan terlebih bahaya lagi, menciptakan klaster-klaster keluarga yang baru bermunculan,” tegas dr. Reisa.

Advertisement

Ia mengingatkan, bahwa sudah terbukti, dampak mudik Lebaran 2021 dan mobilitas tinggi di Nataru tahun lalu menimbulkan siklus penularan baru. Libur Idulfitri 2021 mencatatkan penambahan kasus harian sampai dengan kisaran 50 ribu atau naik lebih dari seribu persen dari periode bulan sebelumnya. Sedangkan libur kolektif Maulid Nabi dan Natal 2020 telah menambah lebih dari 5 ribu kasus harian baru, atau naik 100 persen dari bulan sebelumnya.

Karena itu, Inmendagri melakukan pelarangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan karyawan swasta selama periode libur Nataru. Inmendagri juga meminta Pemda meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022, dan mengatur aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak.

Kemudian Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemadam kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Termasuk mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul, kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama Nataru.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menambahkan pemerintah telah mewajibkan Aparat Sipil Negara (ASN) menunda cuti pada Desember. Pihak keluarga ASN dan masyarakat secara umum diharapkan dapat memberikan dukungan implementasi salah satu kebijakan pengendalian Covid-19 tersebut.

BACA  Bergaya di Jalan Braga

“Kami mengharapkan para ASN dan semua pihak yang terkait dengan kebijakan ini dapat mengerti kebijakan ini semata diambil untuk mendukung pengendalian Covid-19 di Indonesia. Kami berharap sanksi tegas yang sudah disiapkan tidak perlu diberikan kepada ASN manapun,” ujar Johnny.

Advertisement

Berdasarkan SE Menpan-RB No 13 Tahun 2021, ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan hari libur nasional baik sebelum maupun sesudah mulai 20 Desember 2021. Selain itu, berdasarkan SE Menpan-RB No. 26 Tahun 2021 ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah selama periode Hari Raya Natal 2021 dan tahun baru 2022, yakni pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022.

“Hal ini tentunya dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Nataru,” katanya.

Disamping itu Menkominfo mengatakan bahwa pemerintah mengimbau seluruh ASN untuk tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah mengajak semua pihak untuk sama-sama saling mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum selesai.

Sedangkan bagi umat Kristen yang akan beribadah dan merayakan Hari Raya Natal 2021, pemerintah meminta agar gereja membentuk Satuan Tugas protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 daerah, guna menjamin keamanan dan keselamatan jemaat selama pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal.

Dokter Reisa kembali mengajak masyarakat untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga kenaikan kasus, dengan tetap taat protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. “WHO menjelaskan bahwa fungsi vaksin tidak hanya diukur dari efikasi namun dari kemampuan vaksinasi memberikan memori kepada sel tubuh kita untuk selalu membangun benteng pertahanan atau imunitas setiap kali virus yang sama datang menyerang. Ayo pakai masker, ayo segera vaksin bagi yang belum vaksin,” tegasnya.(Ngurah Budi)

Advertisement

Continue Reading

Pelesir

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 saat Libur Nataru, Ini Strateginya

Published

on

Suasana pantai Kuta yang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Kuta merupakan destinasi favorit saat liburan Natal dan Tahun Baru (cybertokoh/Febrian Putra)

Badung (cybertokoh.com) –

Pemerintah tengah menyusun strategi untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus menjelang libur akhir tahun. Hal ini sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 gelombang ketiga. Masyarakat pun diminta bijak bermobilitas, disiplin protokol kesehatan, dan melakukan vaksinasi.

“Aktivitas dan mobilitas masyarakat mulai ramai. Ini terlihat di jalan menuju Kuta. Kuta tetap menjadi lokasi favorit wisatawan domestik. Apalagi nanti liburan Nataru, bisa tambah ramai,” ungkap Made Saputra, seorang pekerja swasta di Kuta.

Ia pun berharap mobilitas ini dibarengi dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baginya kesehatan dan ekonomi harus berjalan bersama. “Minimal pakai masker ketika bertemu orang lain. Jaga diri, jaga orang lain, jaga masyarakat,” ujarnya.

Advertisement

Saputra ingin situasi ekonomi masyarakat khususnya yang bergerak di sektor pariwisata bisa bangkit. Karena itu, liburan Nataru bisa menjadi harapan untuk mengumpulkan rupiah tanpa mengabaikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sementara itu, dokter yang juga influencer kesehatan dr. Tirta Mandira Hudhi mengatakan kasus Covid-19 sering meningkat dengan bertambahnya mobilisasi. Namun dengan adanya vaksinasi, meskipun ada potensi kenaikan kasus, kasusnya mungkin naik namun gejalanya tidak berat.

Sebagai antisipasi naiknya kasus Covid-19 di akhir tahun, ia mendorong pengelola di area publik harus bertanggung jawab, bahkan berani menegur pengunjung yang abai terhadap prokes, misalnya tidak memakai masker. “Jika ada pengunjung yang tidak pakai masker, harus berani menegur. Akan sulit kalau hanya menyalahkan pengunjung namun pengusaha tidak mau kerja sama,” ujarnya dalam Dialog
Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN, yang dipantau dari Badung, Jumat (12/11)

BACA  Perlu Pendekatan Khusus untuk Vaksinasi Penyandang Disabilitas

Dia mengajak masyarakat jangan panik, namun tetap waspada dan jangan meremehkan Covid-19.
“Saat ini vaksinasi belum sesuai target. Dosis lengkap baru tercapai 39-40%. Meski berbagai tempat sudah dibuka namun Covid-19 belum hilang. Kita tidak mau ada gelombang ketiga,” tegas dr. Tirta.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry Harmadi menyampaikan, Indonesia berhasil mempertahankan momentum angka penularan Covid-19 tetap rendah sejak 15 Oktober 2021 di bawah 1000 kasus per hari, keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) di bawah 4%. Sedangkan jumlah orang yang divaksin mencapai 208 juta orang, dimana 80 juta sudah mendapatkan dosis lengkap.

Advertisement

“Dari segi kepatuhan masih sangat tinggi dengan skor 8,12 untuk pemakaian masker dari skala 1-10. Kepatuhan jaga jarak masih baik. Hanya saja memang 11% kabupaten/kota dengan skor pakai masker kurang dari 60%. Perlu menjadi perhatian kita untuk mendorong disiplin protokol kesehatan karena masih ada potensi gelombang ketiga, apalagi dengan adanya baru AY.4.2 meskipun belum masuk ke Indonesia,” ujar Sonny.

Ia berharap masyarakat tetap taat menjalankan prokes ketat. Selain itu, harus dibarengi dengan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi yang banyak digunakan oleh institusi. Kedisiplinan pakai aplikasi ini harus ditingkatkan.

BACA  Bupati Buleleng Ingatkan Masyarakat Tetap Lakukan Protokol Kesehatan

Guna mencegah lonjakan kasus akhir tahun, Sonny menegaskan pemerintah juga tidak pernah
kendor dalam hal melakukan testing. “Kita belajar dari negara lain, saat kasus landai, penurunan kapasitas testing bisa memicu terjadinya lonjakan. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat disiplin dalam prokes melalui berbagai komunikasi risiko,” ujarnya. Libur akhir tahun tidak hanya dirayakan di dalam negeri, namun juga luar
negeri. Untuk itu, ada skrining ketat bagi pelaku perjalanan internasional.

Terkait dengan antisipasi lonjakan kasus di akhir tahun, Asisten Deputi Kedaruratan dan
Manajemen Pasca Bencana, Nelwan Harahap menyampaikan pemerintah telah melakukan
sejumlah langkah antisipasi, antara lain memangkas cuti bersama yang diharapkan dapat
mengurangi pergerakan masyarakat untuk memanfaatkan libur akhir tahun. Pemerintah juga membuat kebijakan larangan cuti di momen akhir tahun untuk menunda niat masyarakat bepergian.

“Hal yang menjadi kata kunci adalah konsisten dengan prokes, peningkatan cakupan vaksinasi
untuk semua kelompok umur guna menekan laju perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia,” ujar Nelwan.

Advertisement

Untuk itu, sosialisasi harus terus digencarkan dengan menjangkau komunitas-komunitas
agar lebih efektif. Ia mengingatkan dan mendorong masyarakat menjaga kedisiplinan dan kesadaran di tingkat individu dalam menjaga prokes.

BACA  Ini Peran Mobil Calling dalam Penanganan Covid-19

Menyoroti potensi gelombang ketiga, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengatakan saat ini belum terlihat ada indikasi ke arah itu. “Kecuali kalau pintu masuk kita loss-kan (dibuka bebas) karena subvarian Delta ini sudah dekat dengan Indonesia,” ujarnya.

Masdalina menilai, seandainya ada kenaikan kasus, namun tahun ini berbeda dengan situasi tahun lalu. Tahun lalu belum ada vaksin, tahun ini sudah ada. Yang penting, sinyal-sinyal terus dipantau agar Indonesia stabil terhadap standar pengendalian yang benar. Epidemiolog ini mengapresiasi pemerintah dalam mengambil keputusan untuk meniadakan cuti maupun libur akhir tahun.

“Kita sementara waktu ini harus berhati-hati. Jangan dulu berlibur dalam satu waktu, jangan menumpuk di Nataru. Bagi institusi untuk sementara sebaiknya tidak memberikan libur/cuti bagi karyawannya. Hal ini akan membantu mengurangi kerumunan warga saat liburan,” tandasnya. (Ngurah Budi)

Advertisement
Continue Reading

Pelesir

Mau Liburan Nataru? Pantau Terus Perkembangan Regulasi

Published

on

Pantai Kuta merupakan salah satu tempat favorit saat liburan Nataru (tkh/Ngurah Budi)

Denpasar (cybertokoh) –

Desember merupakan bulan yang paling ditunggu-tunggu Triantini dan keluarganya. Liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dimanfaatkan untuk plesiran sekaligus pulang kampung ke Bali. Namun, sejak pandemi Covid-19 melanda, ia pun memendam asa untuk berlibur ke Pulau Dewata.

Dalam percakapan di WA grup keluarga, Tria sebenarnya sudah merancang untuk ke Bali pada Desember 2021 ini. Suami dan anak-anaknya pun sudah sepakat, mereka libur Nataru di Bali. “Sudah dua tahun kami tidak ke Bali. Semoga tahun ini bisa terealisasi,” ujar warga asal Buleleng yang menetap di Surabaya ini.

Tria menuturkan selama pandemi Covid-19 mereka jarang keluar rumah. Suaminya bekerja dari rumah sedangkan anak-anak belajar dari rumah. Mereka semua juga sudah vaksinasi Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan di rumah. Namun, adanya aturan mobilitas selama Nataru membuat Tria kembali harus bersabar. “Kami mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Ini juga sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19,” ujar ibu rumah tangga yang selalu menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir) di rumahnya.

Advertisement

Sementara itu, guna menekan potensi yang disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat, khususnya periode Nataru pemerintah melakukan beberapa penyesuaian terkait aturan perjalanan. Agar regulasi yang ditetapkan dapat memberikan dampak optimal, diperlukan kerja sama yang baik dari pemerintah selaku pembuat kebijakan, pihak swasta yang menyediakan layanan portasi, serta masyarakat sebagai pelaku perjalanan.

BACA  Gubernur Bali Keluarkan SE tentang PPKM Darurat, Ingatkan Kewajiban tentang Protokol Kesehatan

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN, Rabu (3/11) menjelaskan aspek mobilitas memberikan peranan besar terhadap terjadinya kasus Covid-19. Karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengatur mobilitas ini sesuai dengan perkembangan situasi pandemi terkini, melalui koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta mempertimbangkan berbagai parameter. Selain itu, evaluasi penerapan dilakukan setiap minggu

“Tujuan utamanya, agar kasus Covid-19 tetap terkendali atau bahkan lebih baik dari sekarang. Nataru identik dengan peningkatan mobilitas di sektor pariwisata dan kegiatan sosial keagamaan. Belajar dari tahun lalu, kali ini pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar mobilitas tidak memicu lonjakan serupa. Langkah tersebut bisa berupa pembatasan mobilitas atau pengetatan syarat. Meski sekarang suasananya berbeda, seperti vaksinasi sudah meluas, prokes sangat dipahami, dan kasus sudah melandai, tapi kewaspadaan harus tetap ditingkatkan,” ujar Adita.

Ia menekankan, pengendalian pandemi membutuhkan kerja bersama dan semua pihak diharapkan memahami peran masing-masing. Regulator membuat kebijakan sebagai rem sesuai dinamika yang terjadi, sebagai cara mencegah hal-hal tidak diinginkan. Masyarakat pun diharapkan menyadari regulasi tersebut ditetapkan untuk kepentingan bersama.

BACA  Bergaya di Jalan Braga

Terkait antisipasi mobilitas masyarakat dalam Nataru, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting menegaskan, selain penetapan kebijakan sebagai hasil kerja sama lintas lembaga dan kementerian terkait dalam menjaga mobilitas, PPKM juga digerakkan hingga level kabupaten/kota, desa/kelurahan untuk menjaga mobilitas supaya tidak terjadi kerumunan.

Advertisement

“Kebijakan ini harus disampaikan pada masyarakat terus-menerus. Komunikasi risiko memang harus selalu disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya bahwa varian virus baru masih ada dan bertransmisi. Selain itu, vaksinasi masih memerlukan kerja keras karena capaian di kelompok rentan belum seperti yang diharapkan. Kepatuhan akan protokol kesehatan 3M harus tetap dijaga, termasuk dalam sarana transportasi,” jelasnya.

Melakukan perjalanan dalam situasi pandemi, proteksi kesehatan memang harus menjadi prioritas utama, seperti diungkapkan tenaga medis yang juga traveler, Ratih C. Sari. Ia mengingatkan, Indonesia telah merasakan dampak gelombang kedua Covid-19, sehingga seharusnya semua orang tidak menginginkan hal tersebut terulang kembali dan mematuhi aturan yang ditetapkan.

“Vaksin dan protokol kesehatan adalah kombinasi yang sangat diperlukan. Perhatikan dan update dengan peraturan terbaru supaya kita bisa jaga diri dan sekitar, agar selalu sehat. Ketika kita lalai akan protokol kesehatan, berterimakasihlah bila ada yang mengingatkan,” ungkap Ratih. (Ngurah Budi)

BACA  Ini Sasaran Kelurahan Sesetan untuk Edukasi Prokes

Advertisement
Continue Reading

Tren