Buleleng

Selesai Karantina, BST di Bondalem Bisa Didistribusikan

Buleleng (cybertokoh.com) –

Masa karantina Desa Bondalem berakhir pada 17 Mei. Setelah genap dilakukan selama 14 hari, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) akan segera didistribusikan jika sudah tidak ada lagi penambahan kasus Covid-19 di Desa Bondalem.

Tercatat ada 14 desa dari 129 desa di Buleleng saat ini sudah siap untuk menyalurkan BLT-DD. Sisanya dalam minggu kedua ini akan dituntaskan. Namun, untuk Desa Bondalem yang masih menjalani karantina desa, pendistribusian bantuan terhadap warga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditunda hingga Desa Bondalem benar-benar tidak ada penambahan kasus Covid-19 lagi. Bantuan bisa disalurkan minggu depan sesuai dengan skemanya.

“Saya harap mereka tetap disiplin, sehingga disisa 3 hari ini mereka bisa menyelesaikan karantina dan bantuan akan segera tersalurkan,” ujar Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd saat memberikan keterngan pers melalui video conference bersama dengan awak media terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Buleleng, Kamis (14/5).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, lanjut Sekretaris GTPP Covid-19 Buleleng yang juga Sekda Buleleng ini, juga sedang melakukan pendataan kepada masyarakat yang masuk dalam DTKS namun tidak masuk dalam usulan penerima bantuan.

Sebanyak 76 ribu lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Buleleng yang masuk dalam DTKS akan mendapat BST yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat. Dari total KPM tersebut, sebanyak 5.404 KPM ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng. Dari jumlah tersebut, seluruh Perbekel Desa di Buleleng diminta untuk melakukan pendataan sehingga mendapat hasil sebanyak 2.202 KPM yang layak menerima bantuan.

Namun pendataan kembali dilakukan untuk 3.202 KPM yang tidak masuk dalam usulan dan juga pendataan terhadap warga yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan program pemerintah serta tidak mendapat bantuan dari berbagai sumber.

“Yang 2.202 KPM itu sumber dananya dari APBD, sekitar 71 ribu itu dari pusat, dan 3.202 akan diverifikasi dan validasi kembali agar benar-benar tidak ada yang tercecer,” tambah Suyasa. (Wiwin Meliana)

To Top