Connect with us

Sekitar Kita

Ini Tiga Kebijakan BI Dukung Perppu No.1 Tahun 2020

Published

on

cybertokoh.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, sebagaimana dikutip oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, menyampaikan tiga hal terkait perkembangan terkini dan kebijakan yang ditempuh sesuai kewenangan Bank Indonesia, khususnya terkait penerbitan Perppu No.1 Tahun 2020.

Pertama, nilai tukar rupiah saat ini memadai. BI terus memperkuat intensitas triple intervention baik secara spot, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar sekunder. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar.

BI meyakini bahwa nilai rupiah bergerak stabil dan akan cenderung menguat ke level 15.000 per dolar AS pada akhir tahun ini. Melalui koordinasi dengan pemerintah, BI juga meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan lebih rendah dari 2,3% pada 2020.

Advertisement

“Dampak nilai tukar terhadap inflasi rendah. Ke depan akan tetap rendah karena permintaan masyarakat rendah. Sehingga inflasi inti yang disebabkan kesenjangan output juga rendah. Selain itu ekspektasi inflasi masih terjaga, seiring terjaganya pasokan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kecenderungannya tidak akan pass through depresiasi rupiah terhadap inflasi, karena permintaannya rendah,” ujar Trisno.

BACA  Melawan Covid-19 dengan Tetap Berlari

Kedua, pembelian SBN oleh BI di pasar perdana adalah sebagai The Last Resort. BI menegaskan bahwa perluasan kewenangan bagi BI untuk dapat membeli SBN, dalam hal ini SUN/SBSN jangka panjang di pasar perdana untuk membantu pemerintah dalam membiayai penanganan dampak penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan yang diatur dalam Perppu No.1 Tahun 2020 adalah sebagai ”last resort”, bukan dalam rangka bail-out atau BLBI.

BI hanya akan membeli apabila pasar tidak bisa menyerap (antara lain karena yield tinggi dan tidak rasional). BI akan seminimal mungkin melakukan pembelian SBN di pasar primer, sehingga dampak terhadap inflasi juga rendah.

Fokus sekarang yang akan dilakukan adalah bagaimana SBN dapat diserap pasar domestik maupun global. Apabila lebih banyak diterbitkan di global maupun dibeli oleh investor asing di dalam negeri, maka akan terjadi capital inflows. Masuknya devisa ke Indonesia berarti menambah pasokan valas. Jika terjadi pasokan valas, maka rupiah akan meningkat.

“BI mendukung penerbitan Perppu di dalam kondisi extraordinary circumtance karena pandemi COVID-19. Saat ini dibutuhkan extraordinary measure berupa relaksasi perundangan (melalui penerbitan Perppu) dalam memitigasi dampak COVID-19 sebagai landasan langkah antisipatif bersama Pemerintah, OJK, dan LPS,” ujar Trisno.

Advertisement

Ketiga, BI tidak menerapkan kontrol devisa. Pengaturan pengelolaan lalu lintas devisa bagi Penduduk Indonesia yang diatur dalam Perppu No.1 Tahun 2020, bukan merupakan kebijakan kontrol devisa. Namun merupakan kebijakan pengelolaan devisa yang diberlakukan hanya bagi penduduk (tidak berlaku bagi non-penduduk/investor asing).

BACA  Putri Suastini Koster Dorong PKK Gianyar Kemandirian Pangan

Investasi asing dalam bentuk portofolio (saham, obligasi) dan PMA masih dibutuhkan bagi ekonomi Indonesia sehingga kebijakan lalu lintas devisa bebas bagi investor asing tetap berlaku.
Pengelolaan devisa bagi penduduk dapat berupa kewajiban konversi devisa hasil eskpor ke dalam rupiah, namun saat ini belum terdapat rencana untuk diberlakukan. Saat ini ketentuan devisa hasil ekspor masih berlaku untuk eksportir dan importir. Pengelolaan devisa tersebut diperlukan dalam mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk stabilitas nilai tukar rupiah.

Pengaturan devisa bagi penduduk tersebut masih konsisten dengan prinsip pengeloaan makroekonomi secara prudent yang berlaku secara internasional, khususnya dalam kondisi ekonomi dalam tekanan seperti akibat pandemi COVID-19.

“BI akan terus berkoordinasi dalam melakukan langkah tersebut bersama Pemerintah, OJK, dan LPS untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Termasuk langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan,” tegas Trisno Nugroho. (rls/Ngurah Budi)

BACA  Terkait Banyaknya "Layon" Dititip di RS, Gubernur Koster Harap Masyarakat Ikuti Keputusan PHDI

Advertisement

Sekitar Kita

Waspadai Hoaks dan Tetap Disiplin Prokes

Published

on

Vaksinasi merupakan salah satu upaya pengendalian Covid-19. Jangan mudah terpancing hoaks tentang Covid-19 (cybertokoh/Humas Pemkot Denpasar)

Denpasar (cybertokoh.com) –

Hoaks dan disinformasi masih menjadi kendala dalam pengendalian Covid-19. Banyaknya informasi yang beredar di masyarakat, baik informasi dari mulut ke mulut maupun media sosial membuat masyarakat abai. Namun, yang terpenting adalah masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Dalam salah satu pesan layanan masyarakat yang disiarkan di radio, ada percakapan seorang ibu dengan putranya. Sang ibu dengan percaya diri akan pergi arisan di mall. Putranya melarang sang ibu untuk pergi karena ibunya belum vaksin Covid-19. Ibu itu mengatakan mendapat berita dari media sosial, vaksinasi itu tidak perlu. Akhirnya sang putra pun memberikan penjelasan tentang apa yang didapat dari media sosial belum tentu kebenarannya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai menjelaskan masyarakat agar tidak mudah terpancing hoaks. Kendati kasus Covid-19 di Denpasar sudah semakin menurun dan melandai namun penularan Covid-19 masih ditemukan. “Yang penting adalah masyarakat agar jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan. Jika lengah dan abai dengan prokes tidak menutup kemungkinan kasus covid sewaktu waktu bisa kembali meningkat, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat, kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM ,” ujarnya Minggu (5/12).

Advertisement

Lebih lanjut Dewa Rai mengatakan bahwa berbagai upaya terus dilaksanakan guna mendukung upaya penurunan zona resiko, penurunan tingkat penularan, meningkatkan angka kesembuhan pasien dan mencegah kematian. Hal ini dilaksanakan dengan menggelar operasi yustisi protokol kesehatan, penyekatan, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan secara rutin dengan menggunakan mobil calling atau door to door, memaksimalkan realisasi vaksinasi kepada masyarakat, dan vaksinasi menyasar anak anak usia sekolah 12-17 tahun, ibu hamil dan disabilitas. “Hindari kerumunan, selalu gunakan masker dan sesering mungkin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, ” tegasnya.

BACA  Sholat Ied di Masjid Terdekat

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi menyatakan bahwa hoaks dan disinformasi masih menjadi salah satu kendala utama pengendalian pandemi Covid-19. Penemuan variant of concern baru Omicron, menuntut seluruh elemen masyarakat untuk semakin waspada dan berhati-hati termasuk menyikapi hoaks dan disinformasi tentang varian tersebut yang mungkin timbul.

“Informasi tentang varian baru Covid-19 masih terus dipelajari. Pemerintah secara berkala akan memutakhirkan langkah antisipasi dan sosialisasinya. Kami berharap masyarakat waspada dan terus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin serta berhati-hati terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi tentang varian ini. Masyarakat kami minta untuk selalu mengakses informasi atau data dari sumber terpercaya,” papar Dedy.

Pemerintah telah melakukan tindakan cepat guna mengantisipasi varian baru Covid-19 yakni Omicron agar tidak masuk ke Indonesia. Sejalan dengan langkah tersebut, ujar Dedy, pemerintah meminta untuk tetap mengoptimalkan perlindungan kesehatan dengan disiplin protokol kesehatan, segera melakukan vaksinasi, dan mencari informasi dari sumber yang kredibel. Dedy memaparkan bahwa persebaran hoaks dengan beragam isu tentang Covid-19 masih ditemukan di media sosial. Kementerian Kominfo sejak Januari 2020 hingga 2 Desember 2021 telah mengidentifikasi berbagai hoaks dan disinformasi.

BACA  Tingkatkan Disiplin Prokes, Ini yang Dilakukan Satpol PP Denpasar

“Telah ditemukan sebanyak 2010 isu hoaks Covid-19 pada 5194 unggahan media sosial, dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 4493 unggahan,” ungkap Dedy. Ia melanjutkan, pemutusan akses telah dilakukan terhadap 5051 unggahan tersebut dan 143 unggahan lainnya sedang dalam proses tindak lanjut.

Advertisement

Sementara itu, untuk hoaks tentang vaksinasi Covid-19, telah ditemukan sebanyak 401 isu hoaks pada 2476 unggahan media sosial. Seperti halnya hoaks Covid-19, isu hoaks terkait vaksinasi ini juga terbanyak didapatkan pada platform Facebook yakni sebanyak 2284 unggahan. Pemutusan akses telah dilakukan terhadap 2476 unggahan hoaks vaksinasi Covid-19 ini.Sedangkan untuk hoaks terkait PPKM, ditemukan sebanyak 49 isu pada 1223 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 1205 unggahan. Dedy menambahkan, pemutusan akses dilakukan terhadap 1064 unggahan dan 159 unggahan lainnya sedang ditindaklanjuti.

Terkait pertambahan isu hoaks dan sebaran konten hoaks di sosial media minggu ini, Dedy mengatakan, jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya, pada minggu ini terdapat pertambahan baik di isu ataupun sebaran hoaks terkait Covid-19. Dari berbagai isu hoaks seputar Covid-19 yang beredar selama seminggu terakhir, Dedy menyebutkan beberapa contoh hoaks dan disinformasi yang perlu ditangkal bersama, di antaranya Pemerintah terapkan PPKM Level 4 pada 24 Desember 2021 karena ada varian baru Covid-19 (hoaks), 2.620 bayi meninggal akibat efek samping vaksin Covid-19 (disinformasi), varian Omicron tidak terdeteksi Tes PCR (hoaks).

BACA  Wabup Badung Pantau Pelaksanaan Vaksinasi di Kerobokan Kelod

Dedy menegaskan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti hoaks yang ada. Ia mencontohkan, informasi yang menyesatkan tentang vaksinasi, dapat menghambat upaya vaksinator melakukan vaksinasi di berbagai daerah. “Kami mengimbau peran aktif setiap individu untuk membantu penanganan pandemi ini dengan tidak membuat dan tidak menyebarkan informasi yang keliru. Mari kita pertahankan situasi yang terkendali ini dengan cara tetap disiplin prokes, vaksinasi, bersama-sama menangkal hoaks dan disinformasi,” pungkasnya. (Ngurah Budi)

Advertisement
Continue Reading

Sekitar Kita

Penyandang Disabilitas Masuk Prioritas dalam Vaksinasi Covid-19

Published

on

Vaksinasi untuk penyandang disabilitas di Kota Denpasar (cybertokoh/Humas Pemkot Denpasar)

Denpasar (cybertokoh.com) –

Hari Disabilitas Internasional dapat menjadi momentum percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas. Pemerintah memasukkan penyandang disabilitas dalam prioritas vaksinasi Covid-19 dalam kategori masyarakat rentan. Kerja sama seluruh pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan vaksinasi ini.

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro mengatakan, pemerintah memang menjadikan salah satu fokus penanganan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi dan diseminasi informasipun kerap dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat.

Melalui Keterangan Pers yang ditayangkan dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) –KPCPEN, Jumat (3/12), dr. Reisa mengutarakan bahwa selama 76 tahun Indonesia merdeka, undang-undang selalu menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, menjunjung prinsip bahwa setiap orang berhak atas akses pelayanan umum dan perlindungan, terutama di masa pandemi Covid-19.

Advertisement

“Pemerintah dari awal tahun ini sudah memasukkan kelompok disabilitas ke dalam prioritas vaksinasi Covid-19 dalam kategori masyarakat rentan. Arti masyarakat rentan adalah mereka yang harus pertama-tama dilindungi karena rentan mengalami komplikasi penyakit berat apabila tertular Covid-19,” lanjutnya.

BACA  Tutup Toko Sementara Demi Memutus Penyebaran Covid-19

Kementerian Kesehatan, ujarnya, memperkirakan lebih dari setengah juta atau 562.242 penyandang disabilitas di seluruh Indonesia telah masuk sasaran vaksinasi. Pemerintah dikatakannya menjamin penyandang disabilitas dapat dilayani di seluruh fasilitas kesehatan, sentra vaksinasi manapun dan tidak terbatas pada alamat domisili KTP.

Kegiatan vaksinasi pun dikatakan Reisa dapat berjalan salah satunya dengan gotong-royong bersama berbagai komunitas, organisasi, dan pihak swasta untuk memobilisasi penyandang disabilitas dan juga lansia.

Karena pandemi belum usai, ia juga mengingatkan bahwa informasi pencegahan dan perkembangan terkini Covid-19 harus dipastikan sampai ke semua orang di seluruh pelosok Indonesia, termasuk mereka yang merayakan International Day of Disabled Persons pada 3 Desember 2021 ini.

“Pemerintah khususnya KPCPEN dan Satgas Penanganan Covid-19 sejak awal pandemi Covid-19 di awal 2020 lalu selalu memastikan juru bahasa isyarat selalu ada untuk membantu menyampaikan pesan-pesan pemerintah diterima dengan baik oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat,” kata Reisa.

Advertisement

Pada kesempatan ini Reisa juga menyebutkan tentang varian baru Omicron dan betapa banyak yang belum diketahui tentang varian tersebut. Varian baru ini, katanya, masih dipelajari dan makin banyak negara-negara di dunia yang melaporkan adanya varian ini di pasien mereka. Ia tegaskan, pencegahan ketat lebih baik daripada penyesalan kemudian.

BACA  Gerai Khusus Mandiri Inhealth di Siloam Hospitals Denpasar

“Yang kita ketahui adalah cara pencegahannya sama. Disiplin protokol kesehatan terutama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” ujarnya.

Mengingat akan datangnya libur Nataru, Reisa juga mengajak masyarakat dukung pemerintah mengatur perjalanan luar negeri, menerapkan karantina yang sesuai, dan patuhi peraturan PPKM selama Nataru. Tak kalah penting, Reisa meminta masyarakat untuk mempercepat vaksinasi.

“Ayo vaksinasi bagi yang belum. Semua vaksin yang ada di Indonesia dijamin aman, bermutu, dan berkhasiat, karena disetujui Badan POM dan WHO. Terutama bagi kelompok disabilitas, partisipasi kita semua dalam program vaksinasi Covid-19 menunjukkan respon pandemi negeri ini inklusif tidak membeda-bedakan,” tegasnya.

Di Bali, perhatian bagi penyandang disabilitas khususnya untuk vaksinasi Covid-19 melibatkan TP. PKK. Ketua TP. PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster bahkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan vaksinasi. “Kalau penyandang disabilitas tidak bisa datang ke sentra pelayanan vaksinasi, petugas kesehatan yang datang ke rumah penyandang disabilitas. Kita lakukan sistem “jemput bola” agar mereka terlayani,” ujar perempuan yang dikenal sebagai seniman multilatenta ini.

Advertisement

Tak hanya Ketua TP PKK Provinsi yang turun ke lapangan. Para Ketua TP PKK Kabupaten/Kota yang juga istri Bupati/Walikota juga ikut turun langsung bersama tim ke masyarakat. Hal ini merupakan bentuk perhatian terhadap penyandang disabilitas. Selain divaksinasi di rumah, penyandang disabilitas juga diberikan bantuan sembako. Pesan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan cegah Covid-19 pun terus disampaikan untuk semua kalangan. (Ngurah Budi)

BACA   APD bagi Tenaga Medis harus Diperhatikan

Continue Reading

Sekitar Kita

Tetap Waspada dan Terapkan Prokes, Solusi Cegah Omicron

Published

on

Selalu memakai masker merupakan cara untuk mencegah penyebaran Covid-19 (cybertokoh/Humas Pemkab Badung)

Denpasar (cybertokoh.com) –

Omicron menjadi trending topic di masyarakat. Belum usai Delta, kini muncul varian baru yang bernama Omicron. Berbagai kalangan pun memperbincangan varian yang disinyalir berkembang di Afrika Selatan ini.

“Saya selalu menonton berita di televisi tentang perkembangan Covid-19. Saat penanganan varian Delta sedang dilakukan, muncul varian Omicron. Ini membuat kita harus meningkatkan kewaspadaan,” ujar S.P. Udiyana, warga Dalung, Badung, Jumat (3/12).

Pensiunan ASN yang juga mantan kepala lingkungan ini menuturkan, perkembangan Covid-19 membuatnya terus meningkatkan kewaspadaan. Penerapan protokol kesehatan di lingkungan keluarga menjadi kewajiban. Memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas merupakan hal wajib yang mereka terapkan. “Menjaga keluarga tetap aman merupakan hal priotitas. Kami sekeluarga juga sudah vaksinasi Covid-19 kecuali cucu karena usianya baru 10 tahun,” ungkap Udiyana.

Advertisement

Omicron juga menjadi topik bahasan Abhi dan Narendra sembari bermain game online. Dua siswa SMP di Denpasar ini mengetahui Omicron dari media sosial. Mereka berharap varian ini tidak sampai di Bali. “Kami sudah rindu bertemu langsung dengan teman-teman. Jangan sampai gara-gara Omicron, kelas online diperpanjang lagi. Kadang bosan juga di rumah terus, tapi mau gimana lagi, masih pandemi Covid-19,” ujar Abhi.

World Health Organization (WHO) telah menetapkan varian baru Covid-19, B.1.1.529 atau Omicron sebagai Variant of Concern (VOC) atau varian yang menjadi perhatian pada 26 November 2021. “Keputusan ini didasarkan pada bukti yang diberikan kepada TAG-VE bahwa Omicron memiliki beberapa mutasi yang mungkin berdampak pada perilakunya, misalnya, seberapa mudah menyebar atau tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkannya,” demikian penjelasan WHO.

BACA  Gerai Khusus Mandiri Inhealth di Siloam Hospitals Denpasar

TAG-VE adalah the advice of WHO’s Technical Advisory Group on Virus Evolution atau Kelompok Penasihat Teknis WHO tentang Evolusi Virus. WHO menjelaskan saat ini saat ini para peneliti di seluruh dunia sedang melakukan penelitian untuk lebih memahami seluk beluk varian Omicron.

WHO mengungkapkan berdasarkan bukti awal menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya peningkatan risiko infeksi ulang dengan Omicron, yaitu orang yang sebelumnya terinfeksi Covid-19 dapat terinfeksi lagi dengan lebih mudah dibandingkan dengan varian lainnya. WHO pun bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengetahui dampak potensial dari varian Omicron pada tindakan pencegahan yang ada, termasuk vaksinasi. WHO memandang vaksinasi Covid-19 tetap penting dan efektif untuk mengurangi penyakit parah dan kematian, termasuk melawan varian dominan yang beredar, Delta.

WHO mengingatkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 jangan lupa selalu menjaga jarak fisik minimal 1 meter dari orang lain, memakai masker yang pas, membuka jendela untuk meningkatkan ventilasi, menghindari ruang yang berventilasi buruk atau ramai, menjaga tangan agar tetap bersih, batuk atau bersin ke siku atau tisu yang tertekuk dan melakukan vaksinasi.

Advertisement

Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk mencegah Omicron masuk ke Indonesia. Varian baru dari Afrika Selatan ini terkonfirmasi sudah menyebar di banyak negara dan dinyatakan WHO sebagai variant of concern. Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dan memperketat protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi.

BACA  Sinyal Jadi Salah Satu Kendala Belajar Online

Epidemiolog Masdalina Pane mengatakan WHO telah memasukkan Omicron sebagai variant of concern (VoC). Dengan tambahan varian ini, maka total VoC yang saat ini diketahui di seluruh dunia mencapai lima VoC. Meski kemunculan varian baru Covid-19 Omicron ini membuat masyarakat resah, pemerintah memastikan telah mengambil langkah cepat sebagai antisipasi, salah satunya dengan memperketat perbatasan dan kedatangan dari luar negeri. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah waspada untuk mencegah atau menghambat varian Omicron masuk ke Indonesia.

Epidemiolog mengapresiasi dan menilai baik kebijakan cepat yang diambil pemerintah tersebut. “Memang semua harus dilakukan cepat. Yang telah dilakukan pemerintah saat ini seperti menutup pintu masuk, sudah memadai,” ujar Masdalina.
Pemerintah telah dan akan mengambil langkah guna mencegah masuknya varian Omicron ke Indonesia. Memberlakukan larangan masuk bagi WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hongkong. Daftar negara-negara bisa bertambah atau berkurang berdasarkan evaluasi berkala oleh Pemerintah.

Memberlakukan karantina 14 hari bagi WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara di atas. Meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri diluar dari 11 negara tersebut menjadi 10 hari. Meningkatkan tindakan genomic sequencing, terutama dari kasus-kasus positif yang dari riwayat perjalanan ke luar negeri untuk mendeteksi varian omicron ini.
Selain kebijakan tersebut, Masdalina menambahkan ada beberapa hal yang juga perlu dilakukan untuk mencegah varian Omicron, di antaranya meningkatkan surveilans di daerah dengan sistem active case finding, mempercepat vaksinasi untuk mengejar target 70% cakupan pada akhir tahun, serta penguatan 3T, termasuk isolasi pasien dan karantina bagi kontak erat.

BACA  9 Srikandi DPRD Bali 6 dari PDIP

Selain itu, ia mengatakan bahwa semua pihak juga harus meningkatkan kewaspadaan dan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan acara berskala internasional. “Harus ada surveilans khusus dan pembatasan mobilitas peserta hanya di venue acara,” ujarnya.
Apabila Omicron masuk, maka pembatasan tentu harus kembali diberlakukan. Masyarakat harus meningkatkan prokes 3M, dengan pemakaian masker dua atau tiga lapis. Selain itu, perlu menambah kapasitas ICU, juga memastikan akses obat serta oksigen harus tercukupi. (Ngurah Budi)

Advertisement

Continue Reading

Tren