Buleleng

Dana Desa Bisa untuk Pencegahan Covid-19

cybertokoh.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Buleleng mempersilakan pemerintah tingkat desa di Buleleng menggunakan Dana Desa untuk penanganan kasus Covid-19. Kebijakan ini didasari Surat Edaran (SE) dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI nomor 8 Tahun 2020.

Kepala Dinas PMD Buleleng, Made Subur saat dikonfirmasi, Selasa (31/3) siang menegaskan, jika mengacu pada SE Menteri Desa PDTT tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, maka desa diperbolehkan menggunakan dana desa untuk pencegahan Covid-19.

Anggaran penanganan bencana di tingkat desa sejatinya sudah terpasang di bidang lima yang khusus menangani bidang kebencanaan. Bahkan, postur anggaran yang sudah diatur tersebut bisa di-review jika anggarannya berkurang.

“Kalau di desa itu namanya keadaan mendesak, non alam juga bisa. Apabila ada musibah yang menyebabkan kematian maka dana desa bisa digunakan. Kami juga sudah buatkan surat pedoman untuk menggunakan dana desa. Besaran yang digunakan tergantung muyawarah desa. Tergantung analisa kebutuhan,” ujar Subur.

Jika anggarannya terbatas, pemerintah desa bisa menggunakan panjar (UP). Teknisnya, pemerintah desa bisa melakukan review APBDes-nya. Selanjutnya membuat pertanggungjawaban, barulah mengubah lagi APBDes-nya.

Subur menyebut dana desa tersebut bisa digunakan untuk mendanai kegiatan satgas Covid-19 yang dibentuk di tingkat desa. Bahkan kendatipun relawan tidak digaji tapi untuk operasionalnya itu dianggarkan di APBDes. Namun dibuatkan RAB (Rancangan Anggaran Belanja) selama penanggulangan Covid-19. Pihaknya juga menyarankan agar dana desa digunakan untuk pembelian sembako bagi keluarga yang terpapar Covid-19.

“Misalnya ada warga yang baru datang dari kapal pesiar, supaya ga keluar karena diisolasi, ya bisa dibantu sembakonya. Jadi dana desa bukan sekedar untuk melakukan pengadaan disinfektan saja,” imbuh Subur.

Di sisi lain, Subur tak menampik sejumlah program di desa terkena imbas Covid-19. Selama ini, informasi terkait kebijakan pemerintah kabupaten, maupun provinsi pihaknya sampaikan dengan press conference secara online. Koordinasi terhadap 129 desa di Buleleng itu pihaknya lakukan setiap hari Senin dan Kamis.

Bahkan, pembangunan fisik di desa yang sudah direncanakan sebut Subur tetap jalan. “Misalnya ada pola padat karya tunai seperti rabat jalan, maka pola pekerjaannya membatasi orang. Jadi kalau dulu melibatkan seratus orang, sekali bekerja. Sekarang paling dibtuhkan lima orang, tapi durasinya diperpanjang,” pungkasnya. (Wiwin Meliana)

To Top