Sekitar Kita

Penegakan Hukum yang Humanis untuk Pengguna Narkoba Kecil

cybertokoh.com – Indonesia saat ini memiliki visi-misi pembangunan SDM unggul. Penurunan prevalensi risiko terpapar oleh narkoba dan obat-obat terlarang khususnya di kalangan generasi muda menjadi pusat perhatian Indonesia dan menjadi fokus utama visi pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pertemuan dengan delegasi GCDP (Global Commission on Drugs Policy) yang diketuai Ruth Dreifuss, Kamis (30/1).

Mendagri sepakat dengan Ruth Dreifuss bahwa sistem hukum yang represif, yang hanya berorientasi pada pemenjaraan pengguna narkoba tanpa memandang peran dan volume penggunaan, memang, tidak memiliki korelasi positif terhadap penurunan volume dan cakupan peredaran narkoba.

Dalam kesempatan itu Tito mengusulkan agar Komisi Global melakukan survei global di berbagai negara atas hipotesis nya itu guna menjadi bahan untuk advokasi reformasi hukum khususnya menyangkut pidana narkoba.

Delegasi sangat menyepakati usulan tersebut. Dengan lugas, Tito menerangkan kepada delegasi Komisi Global tentang adanya perbedaan menyolok atas sistem hukum di berbagai negara seperti Singapura, yang super ketat dan bahkan menyamakan pidana narkoba dengan pidana terorisme, lalu Filipina yang berfokus pada “punishment” yang eksesif dan Indonesia yang juga ketat dan bahkan mengadopsi sistem “death penalty” kepada pengedar besar seperti dalam kasus Bali Nine.

Ruth meminta agar Tito mendukung pradigma baru yang lebih humanis dengan penerapan sistem hukum alternatif, seperti kerja sosial dan rehabilitasi, terhadap pengguna narkoba yang tertangkap dengan jumlah yang kecil.

Tito berjanji akan memperhatikan rekomendasi tersebut sembari menerangkan bahwa paradigma tersebut sudah mulai diadopsi oleh Indonesia, khususnya dengan pendekatan assesment terhadap pelaku pidana narkoba untuk kemudian semaksimal mungkin dipertimbangkan untuk direhabilitasi.

Namun pendekatan “assesment-rehabilitasi’ ini ujar Tito, harus juga diikuti oleh kebijakan penurunan “suplay-demand” atas narkoba.

Pendidikan, pengetatan spot perbatasan jalur perdagangan narkoba lintas negara, penyediaan sarana ekspresi bakat bagi generasi muda adalah beberapa langkah yang baik dan harus dilakukan, ungkap Tito sembari menerangkan bahwa Kemendagri telah melakukan fasilitasi antara BNN dan Pemda untuk melakukan langkah-langkah tersebut. (Diana Runtu)

To Top