Sekitar Kita

Perda HIV/AIDS Perlu Direvisi

Dari kiri: Musnitarini, Made Suprapta, Wayan Suwira, dan moderator

Kasus HIV dan AIDS di Bali terus meningkat. Sejak pertama kali kasus HIV di temukan di Bali tahun 1987 sampai dengan Desember tahun 2018, jumlah kumulatif kasus HIV-AIDS di Indonesia adalah sebasar 20.471, terdiri dari terdiri dari 8.183 kasus AIDS dan 12.228 kasus HIV.
Sejalan dengan peningkatan kasuas HIV-AIDS, segenap pihak di Bali terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Untuk melihat implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2006, KPA Provinsi Bali menggelar, Lokakarya Evaluasi Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2006 dalam mendukung upaya penanggulangan AIDS di Bali, Kamis, ( 14/9) di Gedung Wiswasabha , Kantor Gubernur Denpasar.

Ketua Harian KPA Prov. Bali, drh. I Made Suprapta mengatakan, pemerintah dan masyarakat Bali terus melakukan upaya penanggulangan AIDS melalui KPA Provinsi Bali.

Ia mengatakan, upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS di Bali didasarkan pada berbagai kebijakan, baik kebijakan pusat maupun daerah. Diantara kebijakan pusat adalah (1) Kepres RI No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS, dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

Selain kebijakan nasional, pencegahan dan penanggulangan AIDS di Bali juga didasarkan pada kebijakan daerah, yaitu Komitmen Sanur 2004 dan Perda Pemerintah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tentang penanggulangan AIDS.
Sebagai kelanjutan dari Komitmen Sanur 2004, Perda Pemerintah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 memiliki beberapa fungsi.
Pertama, sebagai dasar kelembagaan atau pijakan dalam pembentukan Komisi Pennaggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali yang bertugas melakuan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS di Bali. Dalam melakukan tugas kelembagaannya, KPA Provinsi Bali didukung oleh sektor terkait, lembaga swasadaya masyarakat, dan masyarakat Bali sesuai Pasal 20/Perda No.3/2006. Kedua, sebagai dasar dalam pengalokasian APBD untuk penanggulangan AIDS di Bali. Alokasi APBD dari Pemerintah Provinsi Bali ini diperoleh setiap tahun anggaran, baik untuk kendukung pembiayaan sekretariat KPA Provinsi Bali, mapun untuk mendukung pelaksanan program pencegahan dan penanggulangan AIDS di Bali (Pasal 21/Perda No.3/2006).
Ketiga, sebagai dasar pengembangan dan pelaksanaan program penanggulangan AIDS di Bali. Penanggulangan HIV-AIDS di Bali meliputi: promosi, pencegahan, konseling dan tes suka rela, pengobatan, perawatan dan dukungan (Pasal 4/Perda No.3/2006).
Perda Pemerintah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 memiliki peran dan fungsi yang vital dalam penanggulangan AIDS di Bali. Disamping sebagai pijakan hukum dalam pengembangan kelembagaan KPA, kebijakan daerah ini berfungsi dalam pengalokasian anggaran serta pengembangan program penanggulangan AIDS di Bali.

Made Suprapta mengatakan tujuan lokakarya ini untuk selain mendukung upaya penanggulangan AIDS di Bali, termasuk untuk evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2006. “Tujuannya salah satunya adalah menggali isu-isu terkini, untuk melengkapi perda Nomor 3 tahun 2006 yang belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan bersama terutama ODHA,” ujarnya.
Sudiana dari Majelis Desa Adat yang juga staf ahli DPRD Provinsi Bali ini menilai, Perda Nomor 3 Tahun 2006 ini belum mengakomodir banyak kepentingan, utamanya soal sanksi. Untuk pencegahan HIV/AIDS ini perlu dari hulu ke hilir dan secara komprehensif. Ia berharap, ke depan, akan ada diskusi lebih tajam untuk merevisi perda tersebut.
Suprapta sepakat dan menilai bukan hanya lembaga dinas kesehatan yang harus bertanggungjawab dalam hal sanksi, tapi juga lembaga lain, misalnya dunia usaha yang sudah jelas terjadi kasusnya, alangkah tidak fair jika hanya diberatkan pada lembaga dinas kesehatan saja.
Sementara, Drs. I Wayan Suwira dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengatakan, budaya kearifan lokal menjadi salah satu cara yang sangat ampuh dalam membantu pencegahan HIV/AIDS.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Luh Putu Musnitarini mengatakan, dinas kesehatan sudah membentuk 120 layanan VCT di 9 kabupaten kota dan klinik untuk memberikan perawatan dan dukungan kepada ODHA, kecuali di Bangli, karena keterbatasan SDM. (Wirati)

To Top