Sekitar Kita

Fraksi DPRD Bali Setujui Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Sesuai ketentuan yang ada, Rapat Paripurna ke-41 DPRD Provinsi Bali masa persidangan II tahun ini diketahui telah mencapai kuorum. Terdapat 5 fraksi yang terdiri atas Fraksi PDI Perjungan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Fraksi Panca Bayu, tercatat hadir dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Bali di Denpasar, Senin (12/8).

Di depan rapat, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terkait Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 dan juga terkait Raperda Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang pada umumnya mereka menyatakan setuju dan sangat mendukung sepenuhnya perubahan itu.

Salah satu  pembicara dari Fraksi PDI Perjuangan Diah Werdhi Srikandi, menyampaikan apresiasinya tehadap perubahan raperda tersebut. “Kami Fraksi PDI Perjuangan secara umum mendukung dan dapat menerima upaya yang Saudara Gubernur lakukan dalam rangka menyusun perangkat daerah yang lebih efektif dan responsif dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Provinsi Bali,” ujarnya,

Fraksi PDI Perjuangan percaya bahwa dalam melakukan perubahan ini Gubernur beserta jajarannya pasti sudah mempertimbangkan matang-matang seluruh aspek lanjutan, konsekuensi logis dan penatalaksabaan dari langkah perampingan penataan dan efektivitas.

Gubernur Bali Wayan Koster  mengatakan,  perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun Anggaran 2019, dikarenakan terjadinya perubahan tehadap proyeksi yang ditetapkan pada APBD Induk 2019 dan adanya dinamika perubahan kebutuhan yang mendesak. Selain itu, ada pula pergeseran anggaran, baik antarkegiatan maupun antarjenis belanja dan penetapan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2018.

Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 telah disusun dengan berpedoman pada Permendagri No.13 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, yang terakhir dengan Permendagri No.21 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No.13 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan mengenai Raperda Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, evaluasinya dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. “Dalam Raperda ini akan dilakukn perubahan perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, dengan dasar perimbangan, ” jelas Koster. (Wirati)

 

To Top