Sekitar Kita

Pansus DPR RI RUU Kewirausahaan Cari Masukan ke Bali

Penyerahan kenang-kenangan dari Pansus DPR RI ke Asisten I

 

Dalam upaya mendukung percepatan UMKM di Indonesia, DPR RI sedang menyusun RUU Kewirausahaan Nasional yang ditargetkan menjadi UU dalam masa persidangan terakhir DPR RI.
Untuk menyerap berbagai masukan dalam pembentukkan RUU Kewirausahaan Nasional, Pansus DPR RI melakukan dialog dengan pemangku kebijakan dalam bidang wirausaha baik pemerintah daerah dan swasta, Senin (15/7) di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali. Anggota Pansus diterima Asisten I Ida Bagus Subiksu mewakili Gubernur Bali.
Ketua Pansus Gde Sumarjaya Linggih mengatakan, Bali ini luar biasa karena bisa menumbuhkan wirausaha melebihi daripada rata-rata nasional. “Sekarang ini sekitar 77,2% wirausaha di Bali tentu ini tidak terlepas daripada kebijakan-kebijakan dari pada pemerintah daerah provinsi Bali yang keberpihakannya sangat tinggi,” ujar anggota Fraksi Golkar ini.
Ia mengatakan, dalam menyusun RUU Kewirausahaan ini, mereka perlu mendapat masukan dari berbagai pemangku kepentingan baik pemda dan swasta.
Ia melihat saat ini masih kurangnya database jumlah para pengusaha dan kurang sinkronnya data antara pemerintah provinsi dan kabupaten, akhirnya menyebabkan pemberdayaan kepada wirausaha baru itu begitu saja. “Para wirausaha baru ini belum bisa naik kelas hanya pada posisi itu-itu saja,” kata Sumarjaya.
Selama ini, kata dia, pengusaha-pengusaha itu tidak pernah mendaftarkan dirinya dan akhirnya kekurangan database termasuk juga belum tersinkronisasi antara data provinsi dengan kabupaten.
Ia berharap, pemerintah dapat memberi kemudahan-kemudahan dalam persyaratan untuk menjadi wirausaha baru. Misalnya, dapat insentif dari pemerintah seperti insentif tentang bantuan peralatan dan bantuan modal termasuk juga pajak.
Ia mengatakan, dalam undang undang nanti akan dicantumkan dengan jelas apa insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap wirausaha baru ini.
“Saya berharap untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dan bersatu bersinergi berkolaborasi hingga pemberdayaan kepada para wirausaha tepat sasaran dan percepatannya semakin tumbuh,”ucapnya.
Percepatan akan tumbuh juga wirausaha ini diberikan kemudahan-kemudahan termasuk dalam pemasaran, baik itu dibantu pemerintah maupun secara virtual.
Ia berharap, aplikasi-aplikasi online yang dimiliki pemerintah diperbanyak untuk memasarkan produk-produk UMKM. “Saya melihat masih banyaknya wirausaha kurang pengetahuan soal pemasaran lewat virtual,” ujarnya.
Dengan undang-undang ini juga diharapkan akan ada kemudahan kebijakan mengenai pengambilan keputusan melalui anggaran pemerintah maupun kebijakan-kebijakan perbankan antara OJK dengan BI. (Wirati)

To Top