Buleleng

Perangkat Desa Harus Pahami Pengelolaan Keuangan

Para kepala desa di Buleleng diharapkan untuk lebih inovatif, proaktif, dan memiliki inisiatif yang baik dalam mengelola Dana Desa. Dengan demikian Dana Desa yang dikelola itu akan mampu menggerakkan menggerakkan perekonomian desa. Harapan tersebut diungkapkan oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana saat memberikan sambutan dalam kegiatan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa, yang dilaksanakan di Gedung Mr. I Gusti Ketut Puja, Kamis (28/3).

Bupati PAS mengatakan,  aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Buleleng agar mampu memahami dalam membuat APBDes dengan melihat karakteristik dari desa masing-masing. Selain itu, baik Perbekel maupun BPD diharapkan mampu melihat keunggulan kooperatif dari seluruh komponen desa, baik itu sumber daya alam (SDA) maupun kemampuan masyarakatnya sendiri.

Dalam penyampaiannya, Bupati PAS juga mengapresiasi kegiatan workshop yang diselenggarakan untuk aparatur Pemerintah Desa dan  BPD itu. Menurutnya, workshop ini akan dapat meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap sistem keuangan desa.  Dengan demikian transparansi dan akuntabilitas dalam pemakaian keuangan desa sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014. “Mudah-mudahan dengan pertemuan ini semua aparatur desa bisa melakukan tanggung jawab yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa,”ucapnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Ari Dwikora Tono pada saat itu menjelaskan,  implementasi siskeudes versi 2.0 ini merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP dengan Kemendagri yang diberikan gratis kepada pemerintahan desa. Sehingga dapat berfungsi sebagai laporan yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Permendagri 20 tahun 2018.

Menurutnya, aplikasi ini dapat menjembatani tingkat kopetensi sumber daya manusia di desa dengan besarnya dana yang dikelola di desa. Dengan demikian sangat diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dimaksud. “Aplikasi versi 2 ini mudah sekali digunakan sehingga dapat digunakan oleh desa,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng I Made Subur, S.H. mengatakan, terkait perubahan aplikasi dari 1.0 ada penambahan satu bidang,  yaitu bidang penanggulangan bencana.  Sehingga bila terjadi bencana di desa,  Pemerintah Desa dapat mengeksekusi pembebanan pembiayaan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa juga bisa memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada korban bencana. “Kita mengajak para kepala desa dan BPD agar kedepannya tatakelola desa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik,“ katanya.

Dijelaskan Subur, dengan adanya workshop siskuedes ini diharapkan  kepada semua aparatur desa dapat mengelola keuangan desa yang sudah direncanakan dengan baik dan benar. (Wiwin Meliana)

 

To Top