Sekitar Kita

Dengar Pendapat Pedofilia di DPRD Bali

Komisi IV DPRD Provinsi Bali menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan LSM Solidaritas Warga Anti Pedofilia ( SWAP)  dan instansi terkait untuk membahas telah terjadinya kasus pedofilia di Bali. Rapat dengan pendapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta, Selasa ( 12/2).

Parta mengatakan pihaknya akan menyerap aspirasi yang disampaikan dari LSM  SWAP  yang menyebutkan ada kasus pedofil terhadap anak-anak di sebuah asrham di Klungkung sekitar tahun 2015. “Namun kasus tersebut belum mendapatkan penanganan dan tindakan serius dari aparat kepolisian dan instansi terkait. Karena itu kami mengundang LSM SWAP guna mendapatkan keterangan terkait adanya kasus tersebut,” katanya.

Ia mengatakan dalam rapat dengar pendapat ini ada sejumlah lembaga yang berkaitan dengan perlindungan perempun dan anak.  “Kami mengundang mereka guna mendengarkan aspirasi itu. Kami berharap semua pihak agar peduli dengan kasus ini. Jika memang ada laporan dan bukti kuat dari  korban agar segera bisa ditindaklanjuti secara hukum. Bagi pelaku agar dijerat hukuman, dan bagi korban supaya mendapat penanganan lebih intensif,” ucap politikus asal Kabupaten Gianyar.

Ia  yakin aparat pasti akan bertindak jika ada bukti-bukti kuat dan korban bersedia melapor ke polisian terhadap tindakan pedofilia tersebut.

Sementara itu, penasehat hukum LSM SWAP Bali Siti Sapurah yang akrab Ipung mengatakan kasus tersebut telah terjadi tahun 2015, bahkan kasus pedofilia terhadap anak-anak di sebuah asrham Klungkung sangat santer, dan sempat juga diberitakan di media massa.

“Namun kasus itu tidak ada tindak lanjut. Bahkan tenggelam tanpa ada penelusuran terkait kasus pedofilia itu. Karena itu kami datang kesini menghadap anggota Dewan dengan tujuan kasus itu bisa ditindaklanjuti dan penelusuran dari aparat kepolisian,” ujarnya.

Ipung sangat konsen dan peduli dengan anak-anak, karena itulah pihaknya mendampingi SWAP datang ke DPRD Bali guna menyampaikan permasalahan pedofilia yang terjadi di Bali.

“Kami peduli terhadap anak. Jika mereka jadi korban pedofilia, sudah tentu trauma terhadap kasusnya dan dipastikan akan merusak kehidupan mereka. Jika tidak ada penanganan serius dari aparat, maka kami khawatir kasus pedofilia akan terjadi kembali di Bali,” kata Ipung. (Wirati)

 

To Top