Sekitar Kita

Sosialisasi Pergub Nomor 99 Tahun 2018 di Desa Pengotan Bangli

Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” mengeluarkan kebijakan strategis berupa Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, yang diluncurkan, Senin (7/1) di Desa Pengotan, Bangli.
Hal ini dilakukan untuk pengaturan yang mensinergikan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan rakyat.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan, pariwisata harus menjadi lokomotif bagi pertanian, perikanan, dan industri lokal sehingga sektor pariwisata dan pertanian dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama, bukan sebaliknya pariwisata bergerak maju sendiri dengan cepat meninggalkan pertanian. “Kalau kondisi ini terjadi berarti antara pariwisata dan pertanian hidupnya terpisah, sama artinya dengan pariwisata meminggirkan pertanian, hal ini tentu tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, antara pariwisata dengan pertanian harus dipertemukan, diberdayakan dan disinergikan sebagai strategi dalam membangun perekonomian Bali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, nelayan, dan pelaku serta pegiat industri lokal.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam : 1) memberikan kepastian dan kesinambungan dalam Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali; 2) memberikan kepastian harga jual terhadap produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali; 3) mengatur tata niaga produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali yang berpihak kepada masyarakat Bali; 4) meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi; 5) meningkatkan lapangan kerja; 6) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk ruang lingkup meliputi jenis produk, persyaratan teknis, pemasaran dan pemanfaatan, kelembagaan, kemitraan, sistem pembayaran, peran pemerintah provinsi, dan swasta, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penghargaan; dan pendanaan.
Jenis produk yang diatur adalah produk pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, dan peternakan; produk perikanan; dan industri lokal Bali meliputi; Industri pangan, Industri tekstil dan aneka industri.
Ia mengatakan, semua jenis produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali harus memenuhi persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya yang berbentuk sertifikat, register atau surat keterangan.
Peraturan Gubernur ini mewajibkan
Toko Swalayan membeli dan menjual dengan besaran masing-masing, produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan paling sedikit 60 % dari total volume produk yang dipasarkan. Produk perikanan lokal Bali dan industri lokal Bali paling sedikit 30 % dari total volume produk yang dipasarkan.
Setiap Hotel, Restoran dan Katering mengutamakan pemanfaatan dalam kegiatan usahanya dengan besaran masing-masing, produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan paling sedikit 30 % dari volume produk yang dibutuhkan.
Produk peternakan paling sedikit 30 % dari kebutuhan hotel dan restoran dan paling sedikit 10 % dari kebutuhan industri pengolahan/meat processing. Produk perikanan lokal Bali dan industri lokal Bali paling sedikit 30 % dari volume produk yang dibutuhkan. Produk industri lokal Bali paling sedikit 20 % dari volume produk yang dibutuhkan.
Pergub ini juga mewajibkan Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan bermitra dengan petani, subak, kelompok tani, usaha produktif, asosiasi profesi, UMKM, koperasi; atau badan usaha.
Mewajibkan Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan untuk membeli produk pertanian lokal Bali dengan harga paling sedikit 20 % di atas biaya produksi dari petani, kelompok tani, subak dan pelaku usaha tani.
Peraturan Gubernur ini juga mengatur sistem pembayaran ketika terjadi transaksi antara petani dengan pihak Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan.
Dalam hal Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan melakukan pembelian dari petani, subak, kelompok tani dan kelompok usaha produktif pembayaran wajib dilakukan secara tunai. Jika melakukan pembelian secara tunda bayar maka wajib melakukan pembelian produk pertanian lokal Bali melalui Perusahaan Daerah, paling lama 1 bulan harus sudah dibayar.
Dalam melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut, Pemerintah Provinsi Bali akan memfasilitasi para petani dan pengerajin meliputi sarana prasarana, akses pembiayaan, pembinaan merek, kemasan dan label, penyelenggaraan promosi, temu usaha, festival tematik, bimbingan teknis bagi petani dan pelaku UMKM, dan penyediaan informasi pasar.
Pemerintah Provinsi Bali juga mendorong partisipasi masyarakat dan Desa Adat/Pakraman untuk berperan aktif mensosialisasikan, mempromosikan, dan membangkitkan kebanggaan terhadap produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali dengan menggunakan slogan ”Cintai Produk dalam negeri gunakan produk daerah sendiri”.
Ia menegaskan, agar Peraturan Gubernur berjalan secara cepat dan efektif, maka harus dilakukan suatu gerakan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak.
Ia berharap, Bupati dan Walikota se-Bali agar mengambil peran sesuai kewenangan di wilayahnya..Begitu juga,
Parisada Bali dan Majelis Desa Pakraman serta Majelis Umat Beragama lainnya dan Paguyuban Masyarakat dari luar Bali agar mengeluarkan imbauan berupa Surat Edaran atau bentuk lain serta melakukan sosialisasi agar masyarakat Bali melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut secara tertib dan disiplin.
Ia mengajak semua komponen masyarakat lainnya untuk secara aktif berpartisipasi melakukan aksi nyata dalam melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut. “Saya mengimbau kepada para pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya yang menjalankan aktivitas usahanya di Bali agar memposisikan dan memerankan diri yang disertai dengan suatu tanggungjawab. Untuk membangun Bali, bukan membangun di Bali, demi mencapai kemajuan dalam meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia secara bersama-sama dan berkelanjutan,” kata Wayan Koster.
Pemerintah Provinsi Bali akan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang konsisten dan taat melaksanakan Peraturan Gubernur ini, serta memberikan sanksi bagi para pihak yang melanggar.
Untuk memastikan pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali agar dapat berjalan dengan baik maka Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan membentuk Tim yang anggotanya dari unsur instansi vertikal, perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, akademisi dan asosiasi. (Wirati).

To Top