Sekitar Kita

Pergub Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai

Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan kebijakan strategis Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Kebijakan ini sesuai dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yang diterapkan merujuk pada kearifan lokal Sat Kerthi. Masing-masing adalah Atma Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Segara Kerthi, Jana Kerthi dan Jagad Kerthi. “Ini adalah Pergub satu-satunya di Indonesia. Cuma di Provinsi Bali yang ada,” ujar Gubernur Koster, pada acara launching Pergub Nomor 97 Tahun 2018  dan konferensi pers di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin (24/12).

“Pergub ini sudah disahkan Kemendagri tanggal 21 Desember.  Hari ini tanggal 24 Desember resmi diterapkan di Bali sesuai dengan Hari Baik, penyajaan Galungan,” kata Gubernur Koster yang didampingi Sekda Dewa Indra dan Wagub Cok Ace.

Koster mengatakan,  tujuan dikeluarkannya  Pergub adalah untuk menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat, akibat dampak buruk dari pengunaan sampah plastik sekali pakai (PSP).

Adapun tiga jenis bahan mengandung bahan plastik yang dilarang adalah kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik.

Pergub Bali mewajibkan setiap produsen, distributor, pemasok dan setiap pelaku usaha untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok dan menyediakan pengganti plastik sekali pakai. Sekaligus melarang memproduksi, mendistribusikan, memasok dan menyediakan plastik sekali pakai.

Ia menyatakan, akan ada tim pemantau yang melakukan pengawasan agar Pergub ini berjalan lancar.   “Jika melanggar dan tidak mengikuti aturan, dikenai sanksi administrasi misalnya, izin tidak diperpanjang dsbnya. Sementara,  akan ada juga reward bagi yang disiplin menjalankan,” ujarnya.

Ia berharap, semua ikut perduli dengan usaha yang dilakukan untuk melindungi, menjaga keagungan kesucian dan taksu alam Bali.   “Saya  berharap kepedulian semua pihak, instansi pemerintah, BUMD, swasta, lembaga keagamaan, desa adat/desa pakraman, masyarakat, dan perorangan.

Pemerintah Provinsi Bali memberikan waktu enam bulan bagi produsen, pemasok, pelaku usaha, dan penyedia plastik sekali pakai untuk menyesuaikan usahanya terhitung sejak Pergub ini diundangkan. (Wirati)

Paling Populer

To Top