Buleleng

Pengembangan Pariwisata Buleleng Berlandaskan Tri Hita Karana dan Budaya

Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Dinamika dan Perkembangan Pariwisata Bali Utara” di Gedung Seminar Universitas Pendidikan Ganesha

Pengembangan pariwisata di Buleleng terus digenjot melalui berbagai strategi. Pengembangan insfrastruktur sebagai penunjang pariwisata telah dilakukan. Selain insfrastruktur, pengembangan sumber daya manusianya pun harus dilakukan untuk menyeimbangkan pariwisata tersebut. Bahkan hal ini dilakukan dengan terus bersinergi secara berkelanjutan dengan stakeholder secara langsung.

Pariwisata di Buleleng dikembangkan dengan penerapan prinsip berlandaskan Tri Hita Karana dan budaya.  Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Ir. Nyoman Sutrisna, M.M. saat mewakili Bupati Buleleng menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Dinamika dan Perkembangan Pariwisata Bali Utara” di Gedung Seminar Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Rabu (19/12).

Sutrisna menjelaskan untuk dapat membuat pariwisata di Bali tetap ajeg, maka harus benar-benar diketahui secara jelas sumber daya manusia dan budayanya, sehingga pengembangan pariwisata berbasis budaya dapat memberdayakan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, prinsip pengembangan pariwisata Bali secara umum dan Buleleng secara khusus adalah Tri Hita Karana dan budaya. “Dengan ditambah bagaimana budaya ini dapat memberdayakan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Selain Tri Hita Karana dan budaya, pengembangan pariwisata juga tidak terlepas dari Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi (3A) sesuai dengan apa yang sering dipaparkan Menteri Pariwisata. Seluruhnya dari 3A tersebut harus dipenuhi guna menunjang pengembangan pariwisata. Selama ini, yang masih menjadi hambatan adalah aksesibilitas. “Aksesibilitas masih menjadi hambatan. Namun sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit diperbaiki,” ujar Nyoman Sutrisna.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR RI, Tutik Kusumawardhani yang juga didaulat menjadi narasumber pada FGD ini menyatakan kesepahamannya dengan Kepala Dinas Pariwisata Buleleng. Sebagai anggota Komisi XI yang membidangi pariwisata, pemberdayaan masyarakat dalam bidang pariwisata,   community based tourism sudah sering dilakukan. “Seperti yang sudah dilakukan pada Desa Wisata Munduk yang menjadi Desa Wisata Binaan TPAKD Provinsi Bali dan memperoleh CSR dari BRI,” ungkapnya.

Sementara itu, dari kalangan akademisi Undiksha, Prof. Dr. Nengah Bawa Atmaja mengatakan sudah ada upaya nyata untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan. Saat ini sudah ada gerakan-gerakan baru untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Salah satunya adalah pembangunan shortcut. Pembangunan shortcut ini bisa memecah permasalahan keterjangkauan yang selama ini terjadi. “Bagaimana gerakan-gerakan baru untuk memajukan Bali Utara dan mengurangi kesenjangan dengan Bali Selatan ada saat ini. Salah satu contoh usahanya adalah pembangunan shortcut untuk memecah permasalahan keterjangkauan,” pungkasnya. (Wiwin Meliana)

 

To Top