Buleleng

Dinas PMD Buleleng Siap Dukung Buleleng Raih WTP

kegiatan Bimtek pengelolaan keuangan dan aset desa yang diikuti oleh sejumlah perangkat desa dan staf kecamatan yang membidangi keuangan desa, di ruang rapat Dinas PMD Kab.Buleleng

Gerak cepat dilakukan oleh Dinas PMD Kab.Buleleng di bawah kendali Made Subur untuk menjawab perintah Bupati Buleleng dalam mempertahankan status WTP yang sudah diraih oleh Pemkab Buleleng selama empat kali berturut-turut. Dimasukannya komponen pengelolaan keuangan desa oleh BPK nantinya dalam memberikan opini pengelolaan keuangan pemerintah daerah, membuat Dinas PMD Buleleng terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset desa.

Hal itu tampak pada kegiatan Bimtek pengelolaan keuangan dan aset desa yang diikuti oleh sejumlah perangkat desa dan staf kecamatan yang membidangi keuangan desa, di ruang rapat Dinas PMD Kab.Buleleng pada Selasa (16/10/2018) lalu.

Subur  mengungkapkan kegiatan bimtek ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa yang menyasar para Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kaur Perencanaan. Ia juga menjelaskan maksud pelaksanaan bimtek tersebut adalah untuk mempersiapkan desa-desa yang akan menjadi objek pemeriksanaan BPK nantinya. “Karena desa ini nantinya menjadi objek pemeriksaan BPK, dimana desa menggunakan dana yang dialokasikan dari APBD untuk kegiatan pembangunan di desa, maka sudah sepatutnya kami perlu lakukan penguatan kapasitas,” ungkap mantan kepala pelaksana BPBD ini.

Selain itu, birokrat asal Desa Banyuatis ini juga menuturkan bahwa dasar pengelolaan keuangan desa saat ini mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari Permendagri tersebut, maka perlu ada ruang-ruang pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. “Oleh karena demikian, kami buat ruang di forum sekolah desa untuk penguatan kapasitas pengelola keuangan desa bagi sekretaris desa, bendahara, dan perencana,” ujarnya.

Aspek administrasi menjadi aspek yang sangat strategis dan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga hal itu harus menjadi perhatian seluruh pelaku pengelola keuangan di desa. “Seluruh proses pengelolaan keuangan desa diawali dengan perencanaan, setelah itu pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban. Dan ini (perangkat desa) kami coba kuatkan kapasitasnya melalui sekolah desa,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa Gusti Mastika yang ditemui di sela-sela kegiatan Bimtek menjelaskan, pelaksanaan Bimtek tersebut dilaksanakan selama sembilan hari yang akan berakhir di tanggal 30 Oktober mendatang. Pemberian materi untuk peserta dari masing-masing kecamatan dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang sudah ditentukan. “Materi Bimtek yaitu pengelolaan aset desa yang mengacu pada Permendagri nomor 1 Tahun 2016, dan pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018,” jelasnya.

Sebelumnya, pada penerimaan penghargaan dari Menteri Keuangan yang diserahkan oleh Kepala KPPN Singaraja, Selasa (9/10) lalu di Kantor Bupati Buleleng, Bupati Agus Suradnyana mendorong Dinas PMD untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. “Kita masih berusaha untuk mencapai hal tersebut (WTP). Namun ada hal yang berat disini yaitu laporan dana desa masuk ke laporan keuangan kabupaten sehingga saya terus berdiskusi dengan Dinas PMD,” kata Bupati Agus. (Wiwin Meliana)

To Top