Edukasi

Mendesak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dilaporkan makin meningkat tiap tahun. Data dari Forum Pengada Layanan yang memiliki visi untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan tercatat sebagai berikut. Tahun 2007: 25,522. Tahun 2008: 54,425. Tahun 2009: 143,586. Tahun 2010: 105,103. Tahun 2011: 119,107. Tahun 2012: 216, 156. Tahun 2013: 279,688. Tahun 2014: 293,220. Tahun 2015: 321,752. Tahun 2016: 259,150. Tahun 2017: 348,446.

Menurut aktivis dari LBH Apik Jakarta, Veny Siregar, kemendesakan adanya RUU  Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) sangat penting. “RUU  Penghapusan Kekerasan Seksual adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan,” ujarnya, dalam diskusi yang digelar LBH Apik Bali, Kamis (23/8).

Veny  melihat, korban kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya. Kasus kekerasan seksual rata-rata mencapai 1/4 dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. “Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam aturan yang ada menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual terus berulang. Dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih  melakukan stigma dan diskriminasi,” tegasnya.

Apabila menggunakan istilah Kejahatan Seksual (crime) maka semua bentuk kekerasan seksual yang ada didalam RUU P-KS akan masuk menjadi tindakan pidana. Sedangkan, kata dia,   tidak semua bentuk kekerasan seksual menjadi kejahatan.

Contohnya, perkawinan anak itu adalah tindak kejahatan tetapi belum menjadi pidana karena sampai saat ini budaya hukumnya belum menjadikan tindakan pidana.  Selain itu, dalam RUU ini tidak semua kasus kekerasan seksual akan diselesaikan dengan pidana tetapi dengan edukasi, pemulihan, dan pencegahan yang terintegrasi dengan berbagai bidang. Sehingga istilah kejahatan tidak dapat digunakan.

Bagaimana dengan Istilah Kesusilaan?  Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (sexual crime) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan  terhadap laki-laki ataupun perempuan.

Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat  hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan, semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu birahi, dan bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa.

Perkembangan RUU P-KS yang sudah diwacanakan sejak tahun 2001 ini,  Draft RUU P-KS disusun oleh KP dan FPL dan Komite III DPD RI untuk kajian akademik, terdiri dari 15 Bab 184 Pasal. Naskah RUU P-KS disusun oleh legislasi DPR RI menjadi 15 Bab 152 Pasal. RUU P-KS disusun sector tim pemerintah leading sector KPPA menjadi 13 Bab 52 pasal.

Faktanya, RUU ini berangkat dari data dan fakta-fakta tindak kekerasan seksual yang terjadi diseluruh Indonesia. RUU ini bertujuan melindungi semua kelompok masyarakat yang menjadi korban kekerasan seksual. RUU ini bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak  pelaku, mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.

RUU ini mengatur larangan melakukan kekerasan seksual dalam bentuk apapun terhadap setiap orang tanpa melihat pilihan berpakaian korban.

Menurutnya, penanganan kekerasan seksual saat ini, korban dimintai keterangan berulang.  Korban mengumpulkan alat bukti sendiri. Sekitar kurang dari 10% kasus kekerasan seksual  yang  diproses hingga pengadilan. Sulit mengakses pemulihan dan perlindungan. Pembuktian tergantung pada pengakuan tersangka. Belum mengatur restitusi dan kompensasi. Rehabilitasi pelaku belum diatur. Hukuman hanya  pidana penjara  dan rendah

Ia berharap, ada perbaikan dalam penanganan, seperti, mengatur pencegahan  yang terintegrasi. Dalam hal pelaporan sudah ada identifikasi kebutuhan korban dan upaya penguatan  terhadap korban. Ada hukum acara yang memastikan akses keadilan dan perlindungan untuk korban. Pemulihan korban dari pelaporan hingga  pasca putusan pengadilan (berdasarkan kebutuhan korban). Restitusi diatur secara terperinci. Optimalisasi implementasi dalam pemantauan HAM independen

Saat ini Indonesia sedang memasuki tahun politik sehingga semua perhatian anggota dewan tersita, sehingga ini merupakan tantangan ke depan.  “Perlu sinergi antara advokasi daerah dan nasional,” sarannya.  Selain itu, tantangan lain, menguatnya isu LGBT dan perluasan zina di Komisi VIII. Dianggap menganut nilai-nilai feminis dan HAM Barat yang bertentangan dengan  agama dan  budaya Timur. Perspektif Panja RUU PKS terhadap isu kekerasan seksual masih minim.

Ia juga menilai, lobby ke pihak pemerintah belum optimal. Dukungan ormas keagamaan belum optimal. RUU P-KS belum menjadi Prioritas Pembahasan di Komisi VIII. Pemahaman tentang isi dari RUU PKS masih minim baik di CSO maupun KPPPA.

Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, melakukan diskusi media. Beberapa kali  melakukan SMS massal ke anggota Panja RUU P-KS. Melakukan diskusi jaringan untuk memperluas dukungan. Panja Berkomitmen akan membahas RUU P-KS dalam Kegiatan Laporan Tahunan FPL yang dilakukan di DPR. Melakukan audiensi ke DPP Partai Gerindra, Nasdem, Demokrat untuk memastikan Partai memantau kinerja anggota mereka yang ada di Panja RUU P-KS. (Wirati Astiti)

To Top