Bumi Gora

NTB Kembali Raih Predikat WTP

Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan RI, Dr. Agus Joko Pramono, beberapa hari lalu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) Daerah pada Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2017, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTB. Pada kesempatan ini Agus Joko Pramono menyampaikan tahun ini Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Predikat WTP ini menjadi yang ketujuh sejak tahun 2011 berturut-turut, diterima Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Gubernur yang menerima langsung LHP BPK RI tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak, termasuk masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan program pembangunan dengan sukses. “Saya menyampaikan rasa syukur dan penghargaan setulus-tulusnya kepada warga masyarakat NTB dan DPRD Provinsi NTB, hal ini menunjukkan kita sudah sama-sama berikhtiar, tidak hanya WTP tetapi target kinerja dapat diraih secara optimal,” ungkap Gubernur NTB pada Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., M.H. itu.

Sebelumnya, pada saat yang sama anggota II BPK RI, Dr. Agus Joko Pramono mengungkapkan, BPK Perwakilan Provinsi NTB menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi NTB TA 2017 pada hari Jum’at 25 Mei 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB. Penyerahan tersebut dihadiri oleh Anggota II BPK RI, Gubernur NTB, OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Pejabat TNI dan Polri. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB TA 2017 merupakan laporan keuangan ketiga yang disusun Pemerintah Provinsi NTB sebanyak tujuh laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

BPK telah memeriksa Laporan Keuangan tersebut yang meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp 5, 083 triliun dari anggaran sebesar Rp 5,12 triliun, belanja dan transfer dengan realisasi senilai Rp 5,25 triliun dari anggaran senilai Rp 5,54 triliun, total aset senilai Rp 13,17 triliun serta jumlah kewajiban ditambah ekuitas senilai Rp 13,17 triliun. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2017 atas rekomendasi BPK RI untuk temuan pemeriksaan tahun 2017 dan sebelumnya, mengungkapkan bahwa terdapat 1.378 rekomendasi senilai Rp 94.946.438.344,95. Dari jumlah tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 1.227 rekomendasi, 98 rekomendasi belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut atau sebanyak 7,11%; sebanyak 29 rekomendasi belum ditindaklanjuti atau sebanyak 2,10% serta sebanyak 24 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Untuk itu, melalui kegiatan ini, BPK RI berharap mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan pemangku kepentingan dan pemahaman serta dukungan masyarakat terhadap BPK RI dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat Provinsi NTB.

 

Jaga Semangat Persaudaraan

Kasus pengerusakan dan pengusiran warga Ahmadiyah terjadi di Desa Greneng Lombok Timur 19 Mei 2018. Peristiwa ini disayangkan karena terjadi pada saat bulan puasa seperti ini. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dua hari kemudian datang menemui sekaligus berdialog dengan warga Dusun Grepek Tanak Eat, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Selain Warga Greneng, Gubenur NTB juga menemui warga Ahmadiyah yang ditampung  sementara di Mapolres Lombok Timur.

Kehadiran gubernur ini untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus pengrusakan sejumlah rumah dan pengusiran warga Ahmadiyah oleh sekelompok warga.  Kejadian itu mengundang keprihatinan banyak pihak termasuk gubernur. Apalagi peristiwa yang melibatkan delapan rumah dari 7 KK Ahmadiyah tersebut terjadi di bulan ramadhan.

Dalam dialog dengan masyarakat saat itu, Gubernur mengajak masyarakat Greneng untuk menjaga hal-hal baik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yaitu semangat persaudaraan, kekeluargaan dan kekerabatan. “Kalau kita tidak bisa menjaga persaudaraan dan kekeluargaan, maka yang muncul adalah kebencian,” ungkap Zainul Majdi.

Jika dirasa ada yang kurang pas,  warga diminta untuk menempuh cara-cara baik untuk menyelesaikannya, seperti melakukan musyawarah atau saling menasehati. Sebab, apa yang terjadi dalam diri manusia itu merupakan cerminan bagi orang lain. “Kalau ada yang salah, nasehati dia karena dia adalah cerminan kita. Semua kita adalah cerminan satu sama lain,” ungkapnya.

Meskipun kejadian ini sudah terjadi, Zainul Majdi berharap kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sebab, kalau terjadi akan berdampak pada pembangunan serta nama baik daerah. “Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi yang kita harapkan,” katanya sembari menjelaskan bahwa pemerintah akan mencarikan solusi terbaik untuk kasus tersebut, dengan mengundang sejumlah tokoh masyarakat untuk duduk bersama, bermusyawarah menyelesaikan permasalahan tersebut.

Di Mapolres Lombok Timur, Gubernur NTB juga berdialog dengan sejumlah warga Ahmadiyah yang ditampung sementara di sana. Saat itu, gubenur mengatakan akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, perlu waktu karena masalah tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan. Sehingga tidak mungkin untuk segera mengembalikan warga Ahmadiyah ke Desa Greneng ataupun memperbaiki rumahnya. “Sementara kita tunggu situasi mendingin,” ujarnya. Selain itu, ia meminta kepada Pemda Lombok Timur agar anak-anak warga Ahmadiyah tersebut dipastikan tetap bersekolah serta dilakukan trauma healing. “Anak-anak harus tetap sekolah,” katanya. (Naniek I. Taufan)

To Top