Perempuan itu tidak hanya penting di dunia politik. Namun, perempuan penting ada di semua bidang kehidupan. Persoalan perempuan yang bisa menyelesaikan adalah perempuan.
Ketika perempuan duduk di bidang politik ia tidak hanya serius menangani persoalan perempuan dan anak, tapi punya kemampuan ikut di dalamnya menyelesaikan persoalan berbangsa dan bernegara. Demikian menurut pemikiran DAP Sri Wigunawati, yang siap berlaga memperebutkan kursi DPD-RI.
Menurut perempuan asal Yeh Embang, Mendoyo, Jembrana ini, perlu ada sentuhan perempuan dalam menyelesaikan persoalan berbangsa dan bernegara. Perempuan memegang peranan penting dalam ketahanan suatu keluarga dan bagaimana menjamin kokohnya suatu keluarga, karena keluarga merupakan fondasi yang utama untuk membangun negara.
Hal ini harus diawali dengan peningkatan kualitas dan sumber daya perempuan baik untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, karena perempuan yang sehat dan cerdas akan menghasilkan generasi yang yang sehat dan cerdas pula. Karena itu, dalam pengamatannya, sangat penting menempatkan perempuan di politik untuk mengimbangi pembangunan SDM.
Ia juga tak menampik, perempuan yang nantinya duduk di DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kabupaten dan provinsi haruslah perempuan yang berkualitas. “Banyak persoalan yang harus mendapat perhatian, bagaimana mereka menyusun suatu anggaran berperspektif perempuan. Sesuai fungsinya, mereka harus punya strategi untuk bisa menyusun anggaran dan membuat regulasi. Seperti contoh, membuat Perda kawasan yang ramah perempuan dan anak,” ujar anak pertama dari tiga bersaudara ini.
Wigunawati menilai, banyak persoalan Provinsi Bali memang harus mendapatkan perhatian. Para anggota DPD RI, harus memiliki kemampuan melakukan negoisasi dengan pusat, karena DPD RI wakil atau utusan daerah mewakili daerah Bali yang bisa memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan baik itu infra maupun sufrastruktur pembangunan di Bali. Contoh, saat ini masih berlaku UU Pemerintah yang menggabungkan Provinsi Bali, NTT, dan NTB jadi satu. Padahal UU ini sudah lama. Bagaimana utusan daerah DPD RI mampu mendorong pemerintah pusat untuk memisahkan ketiga pemerintahan, sehingga Bali bisa mempunyai otonomi dalam pemerintahan daerah Provinsi Bali, termasuk di dalamnya harus mendapat perhatian serius, soal pembagian perimbangan keuangan daerah khususnya untuk provinsi Bali.
Bali sangat potensial sekali mendapatkan bantuan pusat yang bisa digunakan membangun infrastruktur. Ini yang harus menjadi pemikiran serius para anggota DPD RI. Mereka juga harus mampu bekerja sama dengan DPR RI, DPRD kabupaten dan provinsi.
Ia menilai, jika tidak ada perempuan, banyak hal yang menjadi agenda akan terkesampingkan, karena perempuan tidak hanya bicara soal perempuan dan anak, tapi wakil dari masyarakat Bali.
Wigunawati menilai, dengan adanya quota 30 % keterwakilan perempuan di politik, sudah memberikan semangat. Namun, ia melihat suatu kemunduran demokrasi, ketika tidak ada wakil perempuan di DPD RI. Begitu utusan daerah dihilangkan di tahun 2004 dan menjadi DPD RI, di situ ada semangat keterwakilan perempuan karena ada satu wakil perempuan yang duduk di sana. Kemunduran lagi terjadi di tahun 2009-2014 karena tidak adanya wakil perempuan.
Menurutnya, untuk tahun 2019, ia sebagai perempuan harus berani mengambil peluang ini. “Walaupun saya tahu banyak tokoh yang mendaftar, ketika perempuan ingin maju dan mengambil peluang harus diamini dan didukung oleh pemilih perempuan dengan memberikan hak suara dengan mendukung perempuan yang maju,” ujarnya.
Ia mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan di DPD RI. “Saya punya keinginan jika dipercaya duduk di DPD RI, ada beberapa agenda yang bisa disinkronkan, walaupun saya tahu tidak bisa berjuang sendiri. Pembentukkan UU Provinsi Bali, persoalan perempuan yang memang harus menjadi perhatian serius, seperti Bali menjadi tempat lalu lintas penjualan anak, maraknya kasus pedofil, Bali harus diciptakan menjadi daerah yang ramah terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
PEREMPUAN DIPILIH SEMUA
Wigunawati sangat setuju, jika terpilih duduk di DPD-RI, harus membangun komunikasi yang intensif dengan DPR RI dan pemerintahan pusat. Inilah tugas DPD RI harus mempunyai kemampuan menjembati urusan Provinsi Bali dengan pusat sehingga pusat tidak memandang sebelah mata kepada Bali. Pusat selalu bilang Bali tidak ada persoalan, padahal Bali memiliki banyak persoalan, yang seharusnya mendapat penanganan yang serius.
Ia berharap, pemilih perempuan cukup cerdas menggunakan hak pilihnya. Dulu menggunakan jargon perjuangan, perempuan pilih perempuan, tidak berhasil, padahal pemilih perempuan 52% lebih banyak pemilih laki-laki.
Ketika sudah terbangun sisterhood, perempuan punya rasa keharusan bahwa perempuan harus memiliki wakilnya, para perempuan harus menggunakan hak pilih dengan cerdas dengan melihat calon-calon perempuan di DPD RI. Siapa yang harus pantas dipilih, dari segi kemampuan, tidak hanya dari tingkat pendidikan, tapi dilihat juga jam terbang di organisasi, kemampuan melakukan bargaining. Sekali lagi ia tegaskan, untuk wakil DPD RI ini adalah orang yang benar-benar mempunyai kemampuan membangun jaringan ke semua lini dan mampu bicara di tingkat nasional.
Harapan untuk DPD RI sangat besar sekali karena inilah yang bisa memperjuangkan persoalan Bali. Para pemilih harus memilih dengan baik. Jangan hanya mengandalkan segi pragmatis dan kepopuleran dari kandidat itu, tapi dilihat kualitas dan kemampuannya, untuk memperjuangkan persoalan di Bali.
Wigunawati berharap, jangan sampai ada penyesalan lima tahun ke depan dan menjadi bumerang bagi masyarakat pemilih. Perempuan yang nanti dipilih, juga jangan sampai mengecewakan masyarakat pemilih. “Saya tidak akan lagi memakai jargon perempuan pilih perempuan. Namun, perempuan dipilih semua lintas baik oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan juga menawarkan kualitas untuk layak dipilih. Jadi tidak sebatas perempuan pilih perempuan, namun, laki-laki juga pilih perempuan,” ujarnya. (ast)
Nama:
Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, S.Sos., SH., M.Si.
Nama Suami: Nyoman Subawa
Nama Anak: Ni Putu Ayu Larasati dan Ni Made Ananda Putri
Pendidikan:
- S-1 Fisip Administrasi Negara Universitas Warmadewa
- S-1 Fakultas Hukum Universitas Udayana
- S-2 Universitas Hindu Indonesia
Profesi:
- Advokat
- Dosen luar biasa Universitas Udayana
- Pernah menjadi tenaga ahli DPR-RI Komisi III dan Komisi X
Organisasi:
- Wakil Ketua KNPI dua periode
- Pernah menjadi Sekretaris Golkar Provinsi Bali
- Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali (sampai sekarang)
- Sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan Kota Denpasar (sampai sekarang)
Pengalaman:
- Pernah mewakili politisi muda Provinsi Bali studi banding ke Washington DC, AS.
- Widyaiswara Kodan IX/Udayana Bidang Kewaspadaan Nasional
