Buleleng

Tunggakan Pasien Erupsi Gunung Agung Terbayar

Bencana erupsi Gunung Agung rupanya tidak hanya berdampak pada sektor perekonomian masyarakat tetapi juga sangat berpengaruh pada psikis masyarakat yang terdampak secara langsung. Dalam kepanikan mereka harus menyelamatkan diri dengan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Belum lagi mereka juga harus memikirkan nasib dari hewan peliharaannya agar tidak mati ditinggal mengungsi. Meskipun saat ini keadaanya sudah kembali kondusif karena aktivitas Gunung Agung menurun, akan tetapi musibah tersebut masih menyisakan cerita pilu bagi sebagaian orang.

Wayan Samiarta dan Komang Sriasih, pasutri asal Banjar Dinas Yeh Kori, Desa Jungutan, Bebandem, Karangasem ini salah satunya. Selain harus mengungsi selama berbulan-bulan, pasangan ini juga harus menelan pil pahit akibat anak ketiga meninggal karena lahir prematur. Mirisnya, selain kehilangan anak, mereka kebingungan mencari biaya perawatan medis anaknya. Sebelumnya pasutri malang ini mengungsi di rumah keluarganya di Desa Munduk Banyuatis sejak September 2017 lalu. Lalu Oktober 2017, Komang Sriasih harus dirawat di RSUD Buleleng karena ada tanda-tanda melahirkan. Meskipun telah ditanggung BPJS, akan tetapi biaya perawatan anak selama 9 hari tidak ikut tertanggung. “Anak saya harus dirawat karena selain lahir prematur juga ada kelainan di usus,” ungkap Sriasih.

Biaya tersebut mencapai Rp 7 juta lebih dari total Rp 10 juta lebih. Sebelumnya, ia dan suami sudah membayar sebesar Rp 3 juta dengan menjual beberapa aset sehingga masih menunggak sekitar Rp 7 juta lebih. “Kami mengungsi di Munduk sekitar bulan September. Saya melahirkan di RSUD Buleleng, anak saya dirawat selama 9 hari akhirnya meninggal karena sakit usus. Ada tagihan sekitar Rp 10 juta, saya bayar DP Rp 3 juta. Saya tidak punya apa waktu mengungsi,” kata Sriasih.

Lantaran lama menunggak, pihak RSUD Buleleng pun  melayangkan surat peringatan hingga 3 kali (SP3) untuk segera melunasi pembayaran tersebut. Bahkan dalam surat No. 900/1303 3/2018, menyebutkan jika dalam satu minggu paska surat ini diterima, pihak tersebut tidak datang untuk melunasi pembayaran, maka piutang tersebut akan diserahkan RSUD Buleleng ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Jika tidak cepat dilakukan pembayaran, maka pasutri tersebut terancam barang-barang miliknya akan dilelang oleh negara untuk pelunasan pembayaran RSUD Buleleng.

Mendapatkan SP3 dari pihak RSUD Buleleng, membuat Sriasih dan suaminya kalang kabut. Ia pun sudah berusaha mengajukan ke Pemkab Karangasem, namun tidak ada jawaban untuk pelunasan. Hingga akhirnya, mereka mengadu ke DPRD Karangasem. Ketua DPRD Karangasem, Nengah Sumardi yang didampingi Sekwan DPRD Karangasem, Wayan Ardika beserta staf  mendatangi  Kantor DPRD Buleleng, pada Selasa (24/4) sore. Kedatangan mereka ini, diterima langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna didampingi Kabag Humas DPRD Buleleng, Gede Putra Aryana, di ruang Ketua DPRD Buleleng. Hadir juga staf dari RSUD Buleleng. “Sebenarnya orangtuanya ter-cover BPJS, tapi anaknya belum. Karena ada jenjang perawatan 9 hari, maka timbul biaya. Itu tidak bisa dibayar, karena kemampuan ekonomi mereka terbatas. Saat mengungsi saja, mereka menjual asetnya,” jelas Sumardi.

Sumardi mengaku, baru mengetahui hal ini 2 hari lalu. Melihat ada bahasa pelelangan, ia pun mengambil inisiatif cepat menyelesaikan permasalahan ini dengan melunasi semua utang warganya tersebut. “Dibayarkan secara pribadi, supaya tidak masalah lagi. Kasihan daripada rumah atau barang mereka dilelang,” ucap Sumardi. Penunggakan pembayaran biaya RSUD Buleleng saat masa pengungsian erupsi gunung Agung yang dialami Sriasih ini, baru satu dari sekian yang ada. Meski begitu Sumardi berharap, agar setiap persoalan yang ada cepat ditangani. “Selama ini hanya muncul yang ini saja, yang lain kami belum terima laporan. Ya kami juga berterima kasih, terhadap masyarakat dan Pemkab Buleleng yang membantu masyarakat Karangasem mengungsi di Buleleng,” ucap Sumardi.

Sementara Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna menjelaskan, terkait dengan tunggakan pembayaran yang dilakukan salah satu warga Karangasem, pihak RSUD Buleleng sudah memberikan keringanan untuk bisa menunda pembayarannya. Namun, karena pihak RSUD mempunyai SOP yang harus dijalankan, maka SP3 dikeluarkan RSUD untuk Sriasih agar menjalankan kewajibannya. “Karena anak yang dirawat belum punya kartu BPJS, sehingga ada biaya. Kami sudah langsung menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan berkomunikasi dengan baik,” pungkas Supriatna. (Wiwin Meliana)

 

To Top