Buleleng

Bahasa Bali Diusulkan Masuk di Perguruan Tinggi

Saat ini pemerintah daerah mulai waspada terhadap keberadaan Bahasa Bali di kalangan penutur terutama orang Bali. Selama ini, Bahasa Bali memiliki peran sentral dalam kehidupan berbudaya, kesenian. Sehingga, dirasa perlu ada sebuah regulasi yang mengatur usaha-usaha pelestarian bahasa Bali kedepan. Sebab, keberadaan Perda No. 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Bali, masih belum menjamin secara keseluruhan upaya pelestarian Bahasa Bali.

Bertempat di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, anggota Pansus I DPRD Bali menggelar rapat dengar pendapat untuk menyerap masukan dari para praktisi Bahasan dan Aksara Bali yang ada di Buleleng. pertemuan yang dihadiri penyuluh Bahasa Bali se-Kabupaten Buleleng ini juga membahas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali, Selasa (27/2). Dalam kesempatan itu turut hadir, Wakil Ketua Pansus I DPRD Bali, Wayan Rawa Atmaja, beserta anggota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Tia Kusuma Wardhani beserta jajarannya.

Menurut Wakil Ketua Pansus, Rawan Atmaja pentingnya dilakukan revisi terhadap Ranperda agar upaya pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Bali dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. “Ini untuk penyempurnaan Ranperda perubahan Perda yang sudah berumur 26 tahun. Jadi, kami keliling Bali, karena setiap daerah punya kelebihan dan kekurangan untuk kami serap masukannya,” ungkapnya.

Dalam dengar pendapat di Buleleng, sambungnya banyak masukan yang diperoleh. Utamanya, bagaimana penerapan pelajaran bahasa Bali agar masuk di semua jenjang pendidikan, terutama di Perguruan Tinggi. Masukan itu diakuinya, memang sulit diterapkan, mengingat setiap perguruan tinggi atau Universitas memiliki kemandirian. “Ya, kami kembalikan ke masing-masing Universtitas. Kami berharap Bahasa Bali masuk sebagai Mata Kuliah Dasar Umum,” imbuhnya.

Terhadap Ranperda Bahasa, Aksara dan Sastra Bali, mendapatkan antusias yang tinggi dari praktisi Bahasa Bali yang hadir. Hanya saja, kebutuhan akan guru bahasa Bali dan penyuluh bahasa Bali tercover dalam Perda itu nantinya. “Kami wajib hukumnya sebagai guru menjaga anak didik, agar mengetahui budaya Bali sebagai generasi Bali kedepan. Memang saat ini, media canggih dan animo generasi muda bergeser, maka kami akan menarik kembali mereka mengenal budaya Bali lewat bahasa Bali,” ungkap salah seorang Guru Bahasa Bali SMAN 1 Gerokgak, Wayan Sweta.

Sementara itu, Ketua Aliansi Peduli Bahasa Daerah Bali I Nyoman Suka Ardiyasa sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pelestarian Bahasa dan Sastra Bali. Hal ini sebagai angin  segar bagi semua penyuluh Bahasa Bali untuk lebih eksis dan giat lagi bekerja dalam upaya penyelamatan bahasa, sastra dan aksara. Selama ini kendala di lapangan dalam upaya pelestarian tersebut masih terkendala anggaran. Pihaknya bersama anggota hanya dibekali Sumber Daya Manusia sehingga perlu dana stimulan untuk berjalannya suatu program. “Kalau mengerjakan lontar misalnya, lontar itu tidak hanya dibaca tetapi juga ada proses perawatan. Kendala ini menjadi kendala utama ketika kami bergerak, namun tidak menutup kemungkinan selama ini program kami tetap jalan karena ada kesadaran dari masyarakat,” jelasnya.

Dengan adanya rapat dengar pendapat ini di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Bali, diharapkan akan mendapatkan masukan yang nantinya bisa dipakai untuk menyempurnakan Ranperda ini. DPRD Bali akan membahas Ranpererda ini pada masa sidang pertama, Januari sampai April. Jika dalam waktu itu belum selesai, maka waktu pembahasan akan diperpanjang. Wiwin Meliana

To Top