Inspirasi

Dwi Ariyani: Penyandang Difabel Gugat Maskapai Asing

jumpa pers kasus dwi ariyani di komnas ham

Jangan takut memperjuangkan sebuah kebenaran sekalipun dalam kondisi keterbatasan. Keyakinan itulah yang dipegang oleh Dwi Ariyani, seorang penyandang disabilitas asal Solo, ketika memutuskan untuk menggugat sebuah maskapai penerbangan asing yang telah berlaku diskriminatif kepada dirinya. Perjuangan yang melelahkan di ranah hukum selama setahun lebih, akhirnya berbuah manis. “Jujur, tidak mudah menghadapi proses yang tekah berjalan setahun lebih. Tapi kita bersyukur mendapat putusan ini dan harapannya ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan disabilitas,” ucap Dwi Ariyani.

Tiwi, begitu perempuan berusia 36 tahun ini akrab disapa, berhasil memenangkan gugatan itzu. Hakim menghukum maskapai ‘Etihad’ membayar ganti rugi total sebesar Rp 537 juta (materiil dan immateriil).

Perasaan bahagia campur haru terlukis jelas di wajah Tiwi. Meski tersenyum lebar tak urung air mata ikut menghiasi wajahnya. Peristiwa ini menjadi sebuah memontum penting bagi semua pihak, bukan hanya dirinya. Karena putusan ini bukan hanya berbicara tentang keadilan tapi juga penghargaan terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya sama seperti yang lain termasuk akses fasilitas publik.

“Sungguh syukur dan bahagia atas putusan hakim ini. Saya berharap putusan ini menjadi yurisprudensi sehingga kasus-kasus semacam ini tidak terulang lagi,” ujar Tiwi seusai sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurutnya, putusan ini sangat berarti bagi semua karena ini menjadi tolok ukur bahwa disabilitas di Indonesia harus terus diperjuangkan. “Ini merupakan hadiah dan kado terindah untuk disabilitas di hari disabilitas internasional yang jatuh pada 3 Desember lalu, dimana hak-hak kita untuk akses terhadap layanan publik harus dihormati,” tandas aktivis disabilitas asal Solo ini.

Lalu wanita cantik berkacamata itu bertutur kembali tentang kejadian menyedihkan pada April 2016.  Ketika itu, tuturnya, dia berencana terbang menuju Jenewa Swiss naik pesawat Etihad Airways. Kepergiannya itu bukan sekadar jalan-jalan melainkan mengikuti training sebagai trainer disabilitas. Untuk bisa mendapatkan ‘tiket’ ke Jenewa, ujar Tiwi, bukan hal yang mudah. Dia bukan hanya harus bersaing di dalam negeri, mengikuti seleksi demi seleksi namun juga bersaing dengan para trainer disabilitas se Asia Tenggara.

“Jadi prosesnya cukup lama. Melewati seleksi demi seleksi, sampai akhirnya seleksi tingkat Asia Tenggara dimana yang diambil hanya beberapa untuk menjadi trainer of trainer. Jadi istilahnya saya pergi itu untuk pengesahan menjadi trainer of trainer,” ungkapnya.

“Kita sudah menyiapkan paket training untuk teman-teman disabilitas di Indonesia. Jadi rencananya, setelah pulang dari Jenewa, apa yang saya dapat di sana akan saya bagikan kepada teman-teman di sini,” ujarnya seraya menambahkan, materi training tersebut antara lain tentang hak-hak disabilitas disesuaikan dengan konvensi hak-hak disabilitas.

Namun harapannya untuk berbagi akhirnya kandas gara-gara sikap arogansi dari staf maskapai penerbangan tersebut. “Saya sudah melalui prosedur check-in. Bahkan karena saya penyandang disabilitas, petugas bandara memberikan layanan khusus wheelchair untuk bisa masuk ke kabin. Saya sudah duduk di kabin pesawat, dan hanya kira-kira 10-15 menit lagi pesawat take off, tiba-tiba dihampiri crew pesawat dan menanyakan ‘Can you evacuate yourself?’. Saya langsung menjawab, ‘No, i will need some assistant.’ Karena, kan, dalam keadaan darurat saya rasa semua penumpang pun membutuhkan bantuan untuk evakuasi keluar pesawat,” papar Tiwi.

Lalu, lanjutnya, crew tadi menghubungi staf ground yang kemudian langsung berbicara padanya dan mengatakan dirinya tak layak terbang dan harus turun. Bukan hanya itu, ternyata mereka –tanpa menanyakan persetujuan Dwi Ariyani—sudah menurunkan kursu roda dan semua barang bawaannya  tasnya.

Menurutnya, bukan baru kali itu saja dia terbang seorang diri ke luar negeri. “Itu bukan penerbangan saya keluar negeri yang pertama kali. Saya sudah beberapa kali keluar negeri di antaranya ke San Francisco yang waktu tempuhnya lebih lama dari perjalanan ke Jenewa. Saya juga bahkan  pernah beberapa kali di antaranya naik pesawat asal Timur-Tengah seperti Qatar, Emirates, tapi tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah,” ucapnya.

MENYAKITKAN, DITUDUH CARI SENSASI

Kejadian tersebut sungguh membuatnya terpukul. “Kok saya seperti manusia tidak ada harganya diperlakukan seperti itu? Ibarat barang yang diseleksi trus ketika kita ndak layak trus disuruh pergi begitu saja tanpa ada penjelasan,” ucapnya. Dan dirinya, kata Tiwi, makin terpukul ketika dituduh mencari sensasi.

“Lho kok cari sensasi?  Sensasi apa dan apa untungnya buat saya?” tuturnya dengan nada tinggi menceritakan kejadian di pesidangan. “Suami saya menenangkan saya karena saya, terus terang saja, sudah tidak percaya sekali cara mereka menjawab argumentasi-argumentasi kita. Sangat-sangat menyedihkan,” ujarnya.

Seperti diketahui kasus ini sempat menghebohkan sejak setahun lalu. Bahkan pihak Kementerian Perhubungan pun menegur pihak maskapai tersebut atas kejadian itu. Ada upaya memediasi keduanya, namun tidak berhasil. Yang dipersoalkan pihak Etihad karena dirinya melakukan penerbangan seorang diri.

Namun faktanya, Dwi Ariyani sudah membeli tiket dan bisa melakukan semua prosedur untuk terbang tanpa ada hambatan. Dia sudah check-in, dan dia pun sudah menyatakan dirinya penyandang disabilitas dan membutuhkan fasilitas khusus. Semua itu telah didapatkan tanpa hambatan bahkan akhirnya dia bisa dengan mulus sampai dan duduk di dalam pesawat. Hanya sesaat sebelum pesawat take off baru lah terjadi peristiwa pelarangan itu.

Sesaat setelah kejadian itu, Tiwi berpikir sungguh kasihan jika penyandang disabilitas lain juga mengalami kejadian yang sama dengan dirinya. Maka dia pun membuat petisi di laman change.org . “Saya menulis ini bukan karena marah atau dendam tapi agar tidak ada lagi penyandang disabilitas lain yang diperlakukan semena-mena seperti saya alami. Saya pikir ini ironi. Saat saya hendak berangkat mengikuti acara Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, saya justru mengalami diskriminasi. Maskapai Etihad Airways menolak menerbangkan saya karena saya memakai kursi roda,” paparnya dalam petisi tersebut.

Dirinya juga sempat menjelaskan bahwa bukan pertama kali dia terbang sendirian. Namun petugas tetap meminta dia turun pesawat karena tidak bisa melakukan evakuasi sendiri. Petugas berdalih itu adalah peraturan penerbangan Etihad dan harusnya dibaca oleh setiap calon penumpang. “Tapi waktu saya baca, tidak ada larangan terbang bagi disabilitas,” tulisnya.

Menurutnya, sebagai penyandang disabilitas dan pengiat hak-hak kelompok disabilitas dirinya tahu bahwa hal ini pasti terjadi pada sebagian besar penyandang disabilitas. “Yang melakukan diskriminasi bukan hanya penerbangan internasional namun juga domestik,” ucapnya.

Menurutnya, secara moral dan hukum pihak maskapai telah melakukan diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak disabilitas. Konvensi penyandang disabilitas (yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 19 Tahun 2011) menegaskan prinsip non-diskriminasi yang berarti tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada siapapun terutama terhadap penyandang disabilitas. Apalagi 17 Maret 2016 lalu DPR telah mengesahkan UU Penyandang Disabilitas yang seharusnya justru dapat diterapkan secara komprehensif di seluruh lini kehidupan, mencakup pula sarana transportasi dan dunia penerbangan publik.

Melalui petisi tersebut, dia berharap pihak maskapai Etihad tidak lagi mendiskriminasi penyandang disabilitas. Di sisi lain dia juga berharap peristiwa tersebut tidak lagi terulang. Dia juga meminta agar Menteri Perhubungan membuat regulasi yang melarang semua maskapai penerbangan melakukan diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

Petisi Dwi Aryani tersebut mendapat dukungan dari 49.469 orang. Dan pada Senin 4 Desember 2017 lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Etihad bersalah. “Yang dilakukan tergugat adalah perbuatan diskiriminasi dan bertentangan dengan UU No 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas,” begitu kata Ketua Majelis Hakim.(Diana Runtu)

To Top