Connect with us

Bunda & Ananda

Hentikan Pelacuran Idealisme di Dunia Pendidikan

Published

on

I Wayan Dudik Mahendra, S.S.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tahu ke tahun selalu menyisakan permasalahan. Begitu juga PPDB tahun 2017 yang menetapkan sistem zonasi, masih meninggalkan masalah baik bagi orangtua, sekolah, dan pemerintah. Hal ini disampaikan I Wayan Dudik Mahendra, S.S.

Mantan Ketua Komite SDN 3 Sesetan ini menyayangkan ada beberapa reaksi atas keluarnya Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang PPDB. “Ini sebenarnya sangat bagus jika berbicara atau kita sepakat bahwa pendidikan kita sedang pada situasi yang sangat mengkhawatirkan. Kita harus jujur mengatakan bahwa dengan adanya ujian nasional atau ujian-ujian yang terstandarisasi telah membuat sekolah-sekolah dalam hal ini guru-guru kadang menghalalkan segala cara agar anak-anaknya mendapatkan nilai yang bagus,” ujar Dudik-sapaan akrab Penyarikan (Sekretaris) Desa Pekraman Sesetan yang juga Ketua DPC Partai Nasdem Denpasar Selatan ini.

Tak jarang kita mendengar bahkan beritanya sempat ditayangkan di televisi bahwa ada anak yang dipaksa gurunya untuk memberikan contekan kepada temannya, sehingga anak tersebut merasa tertekan. Di satu pihak anak-anak disuruh jujur dan berusaha sendiri, namun mengapa saat UN disuruh bekerjasama? Ini sudah menentang dan melanggar nilai-nilai pendidikan tersebut. Tak jarang pula kita mendengar guru membantu siswa untuk mendapatkan kunci jawaban. Mau diakui ataupun tidak, itulah yang terjadi di lapangan.

Ide Permendikbud yang baru dikeluarkan tersebut dinilainya terlalu terburu-buru, Mei ditandatangani, Juni diterapkan, sehingga sosialisasinya kurang. “Tetapi jangan dilihat masalah koordinasinya, lihat tujuannya. Tujuannya baik sekali. Sistem zonasi jelas bertujuan menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Karena harus kita akui ‘titel’ tersebut telah memicu kecurangan-kecurangan dalam dunia pendidikan. Untuk mendapatkan kursi di sekolah unggulan, tak jarang orangtua berani membayar lebih. Ketika anaknya tak mampu diterima lewat jalur NEM, mereka bayar lebih.

Advertisement

“Padahal, untuk NEM saja sudah terjadi jual-beli kunci jawaban, menyuruh anak-anak bekerjasama. Ini saja sudah masalah. Alangkah tidak baiknya ketika sebuah dunia (pendidikan-red) yang seharusnya ideal, dimana anak-anak dikenalkan pada sesuatu yang ideal akhirnya dinodai hanya karena tuntutan NEM. Jadi bagus sekali jika akhirnya kita kembali percayakan kemampuan anak pada guru-gurunya, bukan hanya semata nilai NEM. Para guru ini yang lebih tahu kemampuan anak didiknya-di SD saja 6 tahun, daripada hanya diputuskan dengan NEM. Tapi okelah itu sudah dilakukan, mungkin dulu itu putusan terbaik. Namun melihat masalah yang ditimbulkan sekarang dengan adanya sistem zonasi ini, sepertinya akan menjadikan obat untuk menghilangkan praktik-praktik yang tak jujur itu,” paparnya.

BACA  Penuhi Hak Anak di Tengah Pandemi, Begini Pesan Presiden Joko Widodo

Dengan zonasi, titel sekolah unggulan-non unggulan tidak ada. Jadi tidak ada lagi anak yang harus masuk ke sekolah favorit. Karena mereka harus masuk di sekolah lingkungan terdekat. Karena dengan bersekolah di lingkungan terdekat akan dapat mengurai masalah kemacetan. Bahkan bisa saja nanti ada aturan untuk anak SMP, SMA tidak boleh membawa kendaraan bermotor ke sekolah karena sudah bersekolah dengan jarak yang dekat. “Sekarang ini kita lihat banyak anak SMA kelas 1 (belum 17 tahun) bahkan anak SMP sudah naik motor, mereka belum punya SIM, karena tidak mungkin juga orangtuanya mampu mengantar-jemput anaknya.

“Kenapa dunia pendidikan kita dibiarkan melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Dengan sistem zonasi ini, saya kira permasalahan ini bisa dipecahkan. Apalagi misalnya ada ketegasan dari pemerintah bahwa anak SMP dan SMA tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor sendiri menuju sekolahnya,” ucap Dudik.

Selain itu, dengan sistem zonasi ini dikatakannya tidak perlu lagi ada pelacuran idealisme di dunia pendidikan hanya semata-mata untuk mendapatkan NEM yang bagus, karena sudah tidak penting lagi. “Dalam sistem zonasi, NEM berada pada urutan ketiga. Pertama jarak, umur, baru NEM. Mungkin saja kita nanti akan kembali pada nilai itu penting, tetapi setelah kita mampu  mensterilkan sekolah dari fragmatisme yang terjadi seperti sekarang,” jelasnya.

BACA  Pilih Olahraga sesuai Kesenangan Anak

 

Advertisement

JANGAN KORBANKAN KUALITAS PENDIDIKAN

Selanjutnya, Permendikbud tersebut membatasi jumlah siswa per kelas. Ini dikatakannya, memang sesungguhnya harus dilakukan. Tidak elok jika kita melihat dalam satu ruang kelas di SD ada 40 sampai 50 siswa. “Kualitas pendidikan seperti apa yang ingin dicapai jika muridnya sampai berjejal seperti itu,” ujarnya.

Karena itu, ia menyayangkan sekali Permendikbud harus ditabrak dengan Pergub, semata-mata karena alasan hanya untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun tetapi mengorbankan kualitas pendidikan dengan memaksakan kelas yang padat. Padahal menurutnya ada solusi yang lebih baik yang seyogianya bisa diambil pemerintah provinsi maupun pemkot/pemkab, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta.

Misalkan saja sekolah swasta menjadi tempat anak-anak yang tak tertampung di sekolah negeri, tetapi sekolah swasta ini diberikan subsidi oleh pemerintah. Misalnya sekolah yang terakreditasi A subsidinya berapa, dan seterusnya. Namun di sisi lain, sekolah swasta yang mendapatkan subsidi ini juga dipatok besaran SPP-nya agar jangan sampai terlalu memberatkan orangtua siswa.

Hal ini dikatakannya jauh lebih baik ketimbang pemerintah memaksakan menambah guru honor, menambah ruang kelas yang tidak mungkin dilakukan di Kota Denpasar ini karena ketiadaan lahan. “Jadi menurut saja lebih baik memanfaatkan sekolah-sekolah swasta yang sudah ada,” ujar Dudik.

Advertisement

Kemudian, jika ada sekolah swasta yang SPP-nya tinggi dan memang sudah memiliki guru-guru yang dianggap qualified, dan fasilitas yang bagus, tidak harus mengambil subsidi ini. Jika ada orangtua yang mau anaknya ke sekolah swasta yang bagus, mereka bayar lebih. “Istilah seperti ini, sekolah negeri gratis, sekolah swasta murah ada-yang disubsidi pemerintah, sekolah swasta mahal juga ada. Pilihannya ada pada masyarakat, mereka punya banyak pilihan,” ucapnya.

Pendek kata, jangan ketika ada masalah, pemerintah reaktif  dengan mengeluarkan Pergub hanya untuk menyelesaikan masalah namun mengorbankan kualitas pendidikan. “Saya tidak tahu kita akan melahirkan generasi penerus yang seperti apa jika pengambil kebijakan terus mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat reaktif bukan responsif,” tukasnya. Reaktif, ketika ada masalah baru bereaksi, sementara responsif , ditelaah dulu, dikaji dengan baik, baru kemudian dikeluarkan kebijakannya.

BACA  Anak Wajib bisa Menari

“Saya berharap besar Permendiknas 2017 tidak didrop karena masalah yang timbul sekarang, tetapi dikaji dengan lebih baik dan pada tahun ajaran mendatang sudah bisa dilakukan solusi-solusi yang tidak mengorbankan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat. Pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, jadi memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah bahwa anak negeri ini tamat 12 tahun (SMA).

Tidak ada judulnya, undang-undang mengharuskan begitu tetapi pemerintah melalui aparatur ke bawah tidak peduli. Jangan sampai kita seperti keledai, berulang-ulang terperosok dalam kesalahan yang sama, dalam PPDB. Padahal kita tahu bersama bahwa di bidang pendidikan banyak yang berlatar pendidkan S2/S3 yang tentunya paham betul dengan kondisi ini. Hanya saja mungkin mereka belum memiliki keberanian dan ketegasan.

Ini perlu contoh dari para pejabat, jangan sampai aturan PPDB sudah jelas, namun karena perasaan tidak enak anggota dewan kita “dititipi” oleh masyarakat, begitu juga pejabat-pejabat di kependidikan juga “dititipi” oleh masyarakat, jadinya menabrak aturan.

Advertisement

Ketika ada yang menabrak aturan, maka masyarakat akan bisa melihat di dunia internet yang serba transparan ini. Masyarakat akan sangat tahu hal ini. Misalkan SMA A menerima 5 kelas, kemudian tiba-tiba ada 7 kelas. Darisini sudah pasti ada yang tidak benar. “Jadi, para pejabat harus berani memberi contoh untuk tidak mencurangi aturan-aturan yang ada. Harapan saya sebagai masyarakat yang peduli dengan pendidikan, ada ketegasan dari pemerintah. Jika ada aturan baru, disosialisasikan dengan baik, tidak diterapkan grasa-grusu,” tandasnya. (Inten Indrawati)

Bunda & Ananda

KPAI Berharap Kemenkes Mempercepat Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun

Published

on

Anak-anak antusias mengikuti vaksinasi Covid-19 (cybertokoh/dok. BNPB)

Jakarta (cybertokoh.com) –

Pembukaan sekolah tatap muka secara bertahap akan menjadikan anak berpotensi menjadi pembawa Covid-19 setelah beraktivitas di luar rumah dan menularkannya kepada orang lain. Karenanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat mendorong agar vaksinasi anak usia 6-11 tahun dapat dipercepat.

“KPAI sangat mengapresiasi kerja keras BPOM dan para ahlinya sehingga memberi izin penggunaan vaksin Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun. KPAI berharap agar Kementerian Kesehatan bisa segera memberikan vaksinasi tersebut pada anak usia 6-11 tahun,” ujar Retno LIstyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan.

PAUD/TK dan SD, kata Retno, sudah mulai menggelar PTM (pembelajaran tatap muka). Mereka belum divaksin dan sulit dikontrol perilakunya. Karenanya KPAI berharap Kemenkes bisa segera memberi mereka vaksin. Meskipun diketahui bahwa Kemenkes baru bisa memberi mereka vaksin pada awal 2022.

Advertisement

Menurutnya, pandemi Covid-19 berdampak sangat luas terhadap perkembangan anak dalam hal kesehatan (fisik dan mental), aspek sosial juga pendidikan. Saat Juni-Juli 2021, pada saat tingkat infeksi Covid-19 cukup tinggi di Indonesia, kelompok anak yang terinfeksi cukup banyak. Mencapai 2,9% untuk usia 0 – 5 tahun dan 10% untuk usia 6 – 18 tahun.

Sejumlah negara yang mengalami penurunan kasus, saat ini kembali mengalami kenaikan kasus. Kondisi tersebut mungkin sekali dialami juga oleh Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang dapat mengantisipasi kemungkinan bertambahnya kasus Covid-19 pada anak, termasuk perlunya vaksinasi untuk usia anak.

BACA  Mengalah bukan Berarti Kalah

Di bagian lain Retno menjelaskan soal survei singkat persepsi peserta didik tentang vaksinasi anak usia 12-17 Tahun yang dilakukan oleh KPAI. Survei yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi google form ini diikuti oleh 86.286 partisipan/responden dari jenjang pendidian SD/MI/SLB (10%), SMP/MTs/SLB (40%), MA/SMA/SMA/SLB (50%). Adapun asal daerah para partisipan berasal dari 34 Provinsi di Indonesia, bahkan diikuti juga peserta didik dari Sekolah Indonesia Luar negeri (SILN), yaitu SILN Singapura dan SILN Filipina.

Ada beberapa temuan dari hasil survei tersebut, di antaranya 88% anak bersedia menerima vaksin, ragu-ragu 9% dan menolak vaksin 3%. Meskipun bersedia menerima vaksin, namun banyak dari mereka belum ada kesempatan untuk mendapatkannya.

“Baru 36% yang sudah beruntung mendapatkan vaksin, sedangkan 64% di antaranya belum divaksin,” jelas Retno sembari menambahkan, dari data tersebut menggambarkan belum meratanya vaksinasi anak di berbagai daerah di Indonesia.

Advertisement

Sebanyak 3% responden tidak bersedia divaksin dengan berbagai alasan. Di antaranya ada yang menyatakan tidak perlu vaksin yang penting menerapkan protokol kesehatan. Ada juga yang beralasan memiliki komorbid sehingga secara medis tidak bisa divaksin.

“Tapi ada juga yang menolak vaksin karena tidak yakin dengan merk vaksin tertentu. Itu jumlahnya 8%. Ada juga yang bilang, divaksin tidak menjamin tidak tertular Covid-19 (8%) dan tidak diijinkan orangtuanya untuk vaksin (7%),” papar mantan kepala sekolah SMAN 3 Jakarta, ini.

BACA  Nebeng Menambah Keakraban

Menurut Retno, meski yang tidak bersedia divaksin hanya 3% dari 86.286 responden, namun hal tersebut tetap perlu menjadi pertimbangan untuk ditindaklanjuti pemerintah, Misalnya melalui pendekatan berbasis sekolah/madrasah yang melibatkan pendidik di sekolah.

Anak-anak yang sudah divaksinasi mengaku pasca divaksin merasakan nyeri ditempat suntikan dilakukan (41%); lapar atau haus (16%); rasa lelah (11%); sakit kepala (4%); demam (3%); mual atau muntah (1%); dan sisanya jawabannya lainnya (24%). Namun begitu, efek dari vaksin yang dirasakan anak, tidak ada yang parah apalagi sampai di rawat di rumah sakit.

Hasil Pengawasan Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun

Advertisement

Selain melakukan survei tentang program vaksinasi anak dengan sasaran responden anak usia 12-17 tahun, KPAI juga telah melakukan pengawasan langsung ke 7 sekolah terkait program vakinasi anak di sejumlah sentra vaksin sekolah di wilayah DKI Jakarta. Di antaranya di SMPN 161 Jakarta Selatan, SMPN 88 Jakarta Barat, SMPN 270 dan SMPN 30 Jakarta Utara, SMAN 22 Jakarta Timur, SDN Pasar Baru 07 dan SMAN 20 Jakarta Pusat.

Sepanjang pantauan KPAI di media massa, ada sejumlah daerah yang sudah melakukan vaksinasi anak usia 12-17 tahun sejak Juli 2021, di antaranya : Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, bahkan Papua . Sementara vaksinasi anak yang baru mulai digelar bulan Agustus 2021, di antaranya adalah Nusa Tenggara Timur (NTT).

BACA  Yuk, Melukis di Atas Baju Kaus

Tidak ditemukan kasus vaksinasi anak yang berefek berat di setiap sentra pengawasan vaksinasi anak. Namun di Bali ada 2 kasus anak mengalami pusing dan terjatuh setelah divaksin, tepatnya saat observasi pasca vaksin dan langsung mendapatkan pertolongan.

Setelah diperiksa di IGD oleh dokter, ternyata anak mengaku belum sarapan dan tidur terlalu larut sehingga pasca vaksin mengalami pusing dan jatuh pingsan. KPPAD Bali sebagai mitra KPAI sudah mendatangi sekolah dan kediaman kedua anak tersebut. “Saat bertemu, anak dalam kondisi sudah sangat membaik,” kata Retno.

Terkait dengan permasalahan vaksinasi anak, KPAI mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya adalah mendorong percepatan vaksinasi anak usia 12-17 tahun karena capaiannya masih rendah yaitu 4,5 juta dari target 26 juta anak.

Advertisement

“Jika pemberian vaksinasi anak usia 12-17 tahun belum dapat dituntaskan pada Desember 2021 ini maka program vaksinasi anak usia 6-11 tahun akan tertunda,” ujarnya.

KPAI mendorong para orangtua yang memiliki anak-anak usia 6-17 tahun segera divaksin. Jangan ditunda, jangan memilih milih merek vaksin. KPAI yakin bahwa vaksin Covid yang ada aman, berkhasiat dan bermutu.

“Ingat, vaksin adalah hak anak-anak Anda. Berikan haknya, izinkan dan antar mereka untuk divaksin. Vaksin Sinovac sudah digunakan untuk anak usia 6-11 tahun di sejumlah negara, seperti China, Chile, Kolumbia dan Kuba,” jelas Retno. (Diana Runtu)

Advertisement
Continue Reading

Bunda & Ananda

Peran Orangtua Sangat Penting Dalam Membiasakan Anak Taat Prokes

Published

on

Para pembicara dalam Talkshow ‘Vaksin Anak Sayangi Keluarga’ (Tangkapan Layar-Diana Runtu)

Jakarta (cybertokoh.com) –

Mengajarkan anak-anak menerapkan protokol kesehatan (prokes), apalagi yang usianya di bawah lima tahun, bukan hal yang mudah. Namun bukan berarti tidak bisa. Asalkan orangtua mau melakukan pengajaran terus menerus, mengingatkan, juga memberi pengertian, anak-anak akan bisa patuh melaksanakan prokes.

Hal ini disampaikan oleh dr. Grace Hananta, salah satu pembicara dalam Talkshow ‘Vaksin Anak Sayangi Keluarga’, Senin (8/11). Selain Grace, yang juga menjadi narasumber talkshow tersebut adalah dr. Piprin Basarah Yanuarso (Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI), dr. Siti Nadia Tarmizi (Juru Bicara Kemenkes untuk Vaksin Covid-19).

“Saya melihat banyak anak-anak usia 1,5-2 tahun sudah pandai menggunakan masker. Mereka tetap memakainya meskipun tengah bermain dengan teman-temannya. Itu juga terjadi pada anak-anak saya yang masih usia 3,5 tahun dan 5,5 tahun. Mereka sangat disiplin memakai masker, bahkan kadang mengingatkan orangtuanya,” ungkap dr. Grace yang rajin mengkampanyekan prokes di media sosial miliknya.

Advertisement

Menurut Grace, sejak awal pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu, dia telah mengajarkan anaknya yang kala itu—anak bungsu—baru berusia 2 tahun untuk memakai masker.Namanya anak-anak, memang tidak mudah. Namun asalkan orangtua telaten mengajarkannya, melakukannya secara berulang-ulang, termasuk memberi pengertian, pasti bisa. Ajaran yang dilakukan berulang kepada anak, akan masuk dalam pikiran mereka dan anak akan menurut orangtua.

“Jadi peran orangtua sangat penting untuk mengajarkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil untuk menaati prokes. Bukan hanya mengajarkan dan memberi pengertian, tapi juga memberi contoh. Jadi orangtua pun harus taat prokes, anak-anak melihatnya,” tutur Grace sembari menyarankan, bahwa yang terbaik adalah memberi pengertian pada anak bukan menakut-nakuti.

Hal senada juga disampaikan oleh dr. Piprin Basarah Yanuarso, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Menurutnya, anak-anak jika diajarkan dengan telaten, mereka pasti bisa memakai masker.

BACA  Penuhi Hak Anak di Tengah Pandemi, Begini Pesan Presiden Joko Widodo

“Saya memiliki pasien kecil-kecil, usianya 1-1,5 tahun. Tapi mereka sudah pintar memakai masker. Sampai-sampai saya tanyakan, kok pintar betul anak ibu memakai masker. Para ibu menjawab, itu karena mereka mengajarkan anak secara terus menerus,” jelas Piprin.

Jadi kuncinya ada pada orangtua. Jika anak diajarkan secara terus menerus, juga diberi penjelasan, mereka akan menurut pada orangtuanya. “Kita (orangtua) bisa mengajarkan anak-anaknya untuk menjalani prokes, utamanya ketika berada di luar rumah (outdoor). Tapi saya ingatkan, sebaiknya, kalau tidak perlu sekali, tidak usah keluar rumah.

Advertisement

Vaksinasi Anak Sangat Penting
Selain prokes yang melindungi anak dari penyakit, kata dr Piprin, juga diperlukan vaksinasi Covid-19 untuk anak. Pihak IDAI, ujarnya, sangat menyambut baik keputusan memperluas vaksinasi yang sebelumnya usia 12-17 tahun, menjadi 6-11 tahun.

“Pada prinsipnya anak-anak yang bertubuh sehat tanpa komorbid, dibolehkan untuk vaksinasi. Kecuali, dalam beberapa kasus berat misalnya anak yang sedang infeksi berat, demam akut, sedang dirawat karena pneumonia, kanker dengan pengobatan sitostatiska dosis tinggi. Atau, anak yang menderita penurunan imunitas seperti HIV berat atau imunodefisiensi berat,” paparnya.

Untuk anak-anak yang memiliki masalah kronik, asalkan terkontrol dengan baik, seperti penyakit jantung bawaan misalnya, atau leukemia, itu bisa konsultasi dengan dokter anak yang biasa merawatnya guna mendapatkan surat keterangan layak vaksin.

Jadi, tandas dr Piprin, pada prinsipnya kebanyakan anak bisa divaksin. Karenanya, para orangtua jangan khawatir. “Insyaallah vaksinasi Covid ini aman. Bahkan beberapa studi terkait efek sampingan, itu jauh lebih ringan daripada orangtua. Efektivitasnya pun lebih tinggi dibanding orang dewasa,” jelasnya.

Sempat, kata Piprin ada yang menyebut ‘Buat anak kok coba-coba’. Hal ini tidak benar. Vaksinasi anak bukan coba-coba karena telah melalui uji klinis fase 1 dan 2. “Jadi bukan coba-coba. Justru kalau orangtua tidak membawa anak-anaknya untuk divaksin, malah mereka coba-coba,” katanya.

Advertisement

Efek sampingan pasca vaksin biasanya bersifat local. Seperti; agak demam, nyeri di sekitar bekas suntikan. Berdasarkan survey, sekitar 4-5% mengalami agak demam, 90% nya tidak mengalami efek sampingan.

BACA  Mengalah bukan Berarti Kalah

“Kalau anak masih ceria saja, masih lari ke sana-kemari. Kemungkinan anak tersebut oke-oke saja. ‘Sumeng’ sedikit, tapi dia masih lincah, orangtua tak perlu terlalu khawatir. Anak memahami bahasa tubuhnya. Karena kalau dia memiliki masalah serius, dia akan diam, tidak aktif,” jelasnya.

Ia mengingatkan agar orangtua melakukan observasi terhadap anaknya sebelum maupun setelah divaksin. Mempersiapkan anak dengan baik. Seperti, mengingatkan anak agar cukup beristirahat dan tidak melakukan aktivitas yang berlebihan baik sebelum dan sesudah vaksin.

Anak Rentan Terhadap Infeksi
Dalam kesempatan itu dr.Grace juga mengingatkan kepada orangtua tentang pentingnya vaksinasi pada anak. “Selain prokes 3 M 5 M, vaksinasi penting sekali. Karenanya saya sangat bersyukur dengan adanya keputusan penggunaan darurat vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun. Anak saya belum mencapai usia itu, tapi tahun depan dia akan 6 tahun, jadi sudah bisa mendapatkannya,” kata Grace.

Anak-anak, lanjut Grace, rentan terhadap infeksi. Jika terpapar Covid-19, mereka cenderung menjadi OTG (orang tanpa gejala). Karenanya penting bagi anak untuk bisa segera mengakses vaksinasi, selain untuk melindungi dirinya juga keluarga. Apalagi sekarang ini pembelajaran tatap muka sudah mulai digelar secara bertahap di sekolah-sekolah. “Jadi kami orangtua sangat menunggu adanya vaksinasi anak usia 6-11 tahun,” ucap wanita cantik ini.

Advertisement

Imunitas anak, tambahnya, belumlah sebaik orangtua. Anak usia di bawah 5 tahun yang terkena Covid, memiliki risiko meninggal hingga 50%. Karenanya penting dilakukan antisipasi dengan vaksinasi. Prokes dan vaksinasi adalah cara untuk melindungi diri dan keluarga dari Covid-19.

BACA  Tanamkan Nilai Sportivitas pada Anak

“Kita para orangtua bisa menjaga kesehatan anak dengan baik. Yakni dengan mengajarkan anak disiplin prokes. Juga memberi mereka vaksinasi. Masker atau prokes melindungi dari luar dan vaksinasi melindungi dari dalam. Dengan begitu kita juga anak-anak sehat dan bisa melewati pandemic Covid ini dengan baik,” katanya.

Terkait vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun, Juru Bicara Kemenkes untuk vaksin Covid-19 dr. Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, saat ini tengah dipersiapkan petunjuk teknisnya. Data sementara peserta yang akan divaksin sekitar 26-27 juta anak. Itu artinya diperlukan dosis tambahan.

Nantinya, anak-anak usia 6-11 tahun akan memperoleh vaksin Sinovac dua dosis. IDAI merekomendasikan dosis yang diterima anak-anak sama dengan dosis yang diterima orang dewasa. Rentang waktu antara dosis pertama dan kedua 28 hari. Cara pendaftaranya, sama seperti vaksinasi-vaksinasi yang sudah dijalankan selama ini yaitu, system vaksinasi satu data. Diperlukan nomor induk kependudukan (NIK) anak.

“Jadi mumpung vaksinasi anak 6-11 tahun belum berjalan, para orangtua mulai sekarang melakukan persiapan, khususnya terkait administrasi. NIK anak ada di kartu keluarga. Jika anak belum memiliki NIK, agar segera ke kelurahan atau kecamatan setempat untuk mengurusnya. Karena NIK itu dipakai sebagai identitas saat kita memulai vaksinasi,” jelas Nadia seraya menambahkan kegiatan vaksinasi ini rencananya bekerja sama dengan sekolah-sekolah.

Advertisement

“Biasanya anak akan lebih termotivasi jika dilakukan di sekolah, ketimbang di Puskesmas. Karena di sekolah ada teman-temannya. Anak akan melihat teman-temannya divaksin,” katanya.

Selain itu, lanjut Nadia, vaksinasi juga akan dilakukan pada anak penyandang disabilitas. “Kita akan kerja sama dengan sekolah luar biasa juga komunitas-komunitasnya. Sedang untuk anak yang tidak berada di bangku sekolah, kita akan kerja sama dengan Dinas Sosial. Misalnya anak jalanan, dsb,” paparnya panjang lebar. (Diana Runtu)

Continue Reading

Bunda & Ananda

Ny. Putri Koster Ingatkan Pentingnya Tumbuh Kembang Anak Sejak dalam Kandungan

Published

on

Denpasar (cybertokoh.com) –

Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster menekankan pentingnya fase tumbuh kembang anak-anak sejak dalam kandungan, sehingga hendaknya bukan hanya saat anak lahir baru dipersiapkan oleh orang tua. Karena, hal ini juga menjadi indikator pertumbuhan kesehatan fisik dan mental anak-anak sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Ny. Putri Koster saat menjadi keynote speaker dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Prov Bali yang bertemakan ‘Melindungi Anak-Anak Bangsa Menuju Indonesia Maju’ secara virtual dari Jayasabha, Denpasar, Sabtu (31/7).

Pada webinar mengangkat topik ‘Peranan Keluarga di Masa Pandemi dalam Membangun Indonesia Maju’ ini, Ny. Putri Koster bahkan mengatakan jika dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas, cerdas, berakhlak mulia serta berbudi pakerti yang luhur, sejatinya juga harus disiapkan oleh calon orang tua sejak remaja. “Nah ini seperti rantai, kita menyiapkan para remaja putra dan putri kita untuk siap menjadi orang tua yang bisa mencetak generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani. Jika rantai ini terus terjaga tanpa jeda, niscaya Indonesia akan dipenuhi oleh generasi bangsa yang berkualitas,” ujarnya.

Advertisement

Pendamping orang nomor satu di Bali itu juga mengatakan, TP PKK yang diketuainya juga sedang menggalakkan program pencegahan stunting pada anak-anak. Dalam webinar ini juga sangat berkaitan dengan program tersebut.

BACA  Perawatan Kulit untuk Anak

“Webinar ini sangat berkaitan dengan program kerja kami. Karena, ketika kita bisa menyiapkan sedini mungkin bahkan selama dalam kandungan anak-anak kita, secara bersamaan juga bisa mencegah stunting,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan, ini menjadi peranan seluruh komponen dalam menyiapkan tumbuh kembang anak-anak, baik orang tua, aparat desa hingga pemerintah demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang mereka.

“Terutama bagi orang tua, sejak anak-anak remaja persiapkan mereka menjadi orang tua yang baik bagi calon anak mereka. Untuk aparat desa, pantau terus lingkungan sekitar, jika memang dirasa ada yang aneh terutama anak-anak kita, laporkan dan ambil tindakan. Jangan pikir anak-anak sudah di rumah aman-aman saja. Kekerasan juga terkadang ada di rumah,” imbuhnya.

Selain tumbuh kembang anak, Ny. Putri Koster juga berpesan tentang bahaya narkoba serta ancaman pedofilia pada anak-anak. “Ini pentingnya peranan dari orang tua serta keterlibatan lingkungan anak-anak dala menjaga generasi penerus kita,” tambahnya dalam acara webinar yang turut dihadiri sekitar 400 peserta. Ia mengatakan penting sekali juga para orang tua untuk mendapat edukasi, agar bisa menghindarkan anak-anak dari ancaman-ancaman tersebut.

Advertisement

Sementara Ketua PDSKJI Bali dr. Ida Bagus Wisnu Wardana mengatakan webinar kali ini bertujuan untuk mengedukasi para orang tua serta lingkungan tempat tinggal anak supaya bisa menjaga serta membesarkan anak-anak dengan baik di tengah pandemi. Ia mengakui, memang banyak tantangan dalam menghadapi anak-anak apalagi selama pandemi ini. Ia pun berharap melalui webinar kali ini bisa memberikan inspirasi dan masukan bagi para orang tua.

BACA  Penuhi Hak Anak di Tengah Pandemi, Begini Pesan Presiden Joko Widodo

Webinar pagi itu menghadirkan narasumber Dr. dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SpKJ(K), MARS; dr. Dewa Ayu Shinta Widari, SpKJ, MARS; dr. I Dewa Gede Basudewa, SpKJ; dan Dr. dr.  Anak Ayu Sri Wahyuni, SpKJ.

Sebagai penutup, tak lupa Ny. Putri Koster menyimpulkan ujung dari pembentukan karakter adalah keluarga. Sehingga ia mengajak para orang tua, terutama para ibu untuk mulai memperhatikan tumbuh kembang mental anak-anak. Ia juga berharap agar acara seperti ini bisa sering diadakan karena sangat berguna bagi keluarga.

Pada akhir acara, Ny Putri Koster juga berkesempatan menampilkan puisi bertajuk ‘Aku Melihat Indonesia’ yang ia bacakan di panggung terbuka Ardha Candra, Art Center. (Ngurah Budi)

Advertisement
Continue Reading

Tren