Bunda & Ananda

Hentikan Pelacuran Idealisme di Dunia Pendidikan

I Wayan Dudik Mahendra, S.S.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tahu ke tahun selalu menyisakan permasalahan. Begitu juga PPDB tahun 2017 yang menetapkan sistem zonasi, masih meninggalkan masalah baik bagi orangtua, sekolah, dan pemerintah. Hal ini disampaikan I Wayan Dudik Mahendra, S.S.

Mantan Ketua Komite SDN 3 Sesetan ini menyayangkan ada beberapa reaksi atas keluarnya Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang PPDB. “Ini sebenarnya sangat bagus jika berbicara atau kita sepakat bahwa pendidikan kita sedang pada situasi yang sangat mengkhawatirkan. Kita harus jujur mengatakan bahwa dengan adanya ujian nasional atau ujian-ujian yang terstandarisasi telah membuat sekolah-sekolah dalam hal ini guru-guru kadang menghalalkan segala cara agar anak-anaknya mendapatkan nilai yang bagus,” ujar Dudik-sapaan akrab Penyarikan (Sekretaris) Desa Pekraman Sesetan yang juga Ketua DPC Partai Nasdem Denpasar Selatan ini.

Tak jarang kita mendengar bahkan beritanya sempat ditayangkan di televisi bahwa ada anak yang dipaksa gurunya untuk memberikan contekan kepada temannya, sehingga anak tersebut merasa tertekan. Di satu pihak anak-anak disuruh jujur dan berusaha sendiri, namun mengapa saat UN disuruh bekerjasama? Ini sudah menentang dan melanggar nilai-nilai pendidikan tersebut. Tak jarang pula kita mendengar guru membantu siswa untuk mendapatkan kunci jawaban. Mau diakui ataupun tidak, itulah yang terjadi di lapangan.

Ide Permendikbud yang baru dikeluarkan tersebut dinilainya terlalu terburu-buru, Mei ditandatangani, Juni diterapkan, sehingga sosialisasinya kurang. “Tetapi jangan dilihat masalah koordinasinya, lihat tujuannya. Tujuannya baik sekali. Sistem zonasi jelas bertujuan menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Karena harus kita akui ‘titel’ tersebut telah memicu kecurangan-kecurangan dalam dunia pendidikan. Untuk mendapatkan kursi di sekolah unggulan, tak jarang orangtua berani membayar lebih. Ketika anaknya tak mampu diterima lewat jalur NEM, mereka bayar lebih.

“Padahal, untuk NEM saja sudah terjadi jual-beli kunci jawaban, menyuruh anak-anak bekerjasama. Ini saja sudah masalah. Alangkah tidak baiknya ketika sebuah dunia (pendidikan-red) yang seharusnya ideal, dimana anak-anak dikenalkan pada sesuatu yang ideal akhirnya dinodai hanya karena tuntutan NEM. Jadi bagus sekali jika akhirnya kita kembali percayakan kemampuan anak pada guru-gurunya, bukan hanya semata nilai NEM. Para guru ini yang lebih tahu kemampuan anak didiknya-di SD saja 6 tahun, daripada hanya diputuskan dengan NEM. Tapi okelah itu sudah dilakukan, mungkin dulu itu putusan terbaik. Namun melihat masalah yang ditimbulkan sekarang dengan adanya sistem zonasi ini, sepertinya akan menjadikan obat untuk menghilangkan praktik-praktik yang tak jujur itu,” paparnya.

Dengan zonasi, titel sekolah unggulan-non unggulan tidak ada. Jadi tidak ada lagi anak yang harus masuk ke sekolah favorit. Karena mereka harus masuk di sekolah lingkungan terdekat. Karena dengan bersekolah di lingkungan terdekat akan dapat mengurai masalah kemacetan. Bahkan bisa saja nanti ada aturan untuk anak SMP, SMA tidak boleh membawa kendaraan bermotor ke sekolah karena sudah bersekolah dengan jarak yang dekat. “Sekarang ini kita lihat banyak anak SMA kelas 1 (belum 17 tahun) bahkan anak SMP sudah naik motor, mereka belum punya SIM, karena tidak mungkin juga orangtuanya mampu mengantar-jemput anaknya.

“Kenapa dunia pendidikan kita dibiarkan melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Dengan sistem zonasi ini, saya kira permasalahan ini bisa dipecahkan. Apalagi misalnya ada ketegasan dari pemerintah bahwa anak SMP dan SMA tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor sendiri menuju sekolahnya,” ucap Dudik.

Selain itu, dengan sistem zonasi ini dikatakannya tidak perlu lagi ada pelacuran idealisme di dunia pendidikan hanya semata-mata untuk mendapatkan NEM yang bagus, karena sudah tidak penting lagi. “Dalam sistem zonasi, NEM berada pada urutan ketiga. Pertama jarak, umur, baru NEM. Mungkin saja kita nanti akan kembali pada nilai itu penting, tetapi setelah kita mampu  mensterilkan sekolah dari fragmatisme yang terjadi seperti sekarang,” jelasnya.

 

JANGAN KORBANKAN KUALITAS PENDIDIKAN

Selanjutnya, Permendikbud tersebut membatasi jumlah siswa per kelas. Ini dikatakannya, memang sesungguhnya harus dilakukan. Tidak elok jika kita melihat dalam satu ruang kelas di SD ada 40 sampai 50 siswa. “Kualitas pendidikan seperti apa yang ingin dicapai jika muridnya sampai berjejal seperti itu,” ujarnya.

Karena itu, ia menyayangkan sekali Permendikbud harus ditabrak dengan Pergub, semata-mata karena alasan hanya untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun tetapi mengorbankan kualitas pendidikan dengan memaksakan kelas yang padat. Padahal menurutnya ada solusi yang lebih baik yang seyogianya bisa diambil pemerintah provinsi maupun pemkot/pemkab, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta.

Misalkan saja sekolah swasta menjadi tempat anak-anak yang tak tertampung di sekolah negeri, tetapi sekolah swasta ini diberikan subsidi oleh pemerintah. Misalnya sekolah yang terakreditasi A subsidinya berapa, dan seterusnya. Namun di sisi lain, sekolah swasta yang mendapatkan subsidi ini juga dipatok besaran SPP-nya agar jangan sampai terlalu memberatkan orangtua siswa.

Hal ini dikatakannya jauh lebih baik ketimbang pemerintah memaksakan menambah guru honor, menambah ruang kelas yang tidak mungkin dilakukan di Kota Denpasar ini karena ketiadaan lahan. “Jadi menurut saja lebih baik memanfaatkan sekolah-sekolah swasta yang sudah ada,” ujar Dudik.

Kemudian, jika ada sekolah swasta yang SPP-nya tinggi dan memang sudah memiliki guru-guru yang dianggap qualified, dan fasilitas yang bagus, tidak harus mengambil subsidi ini. Jika ada orangtua yang mau anaknya ke sekolah swasta yang bagus, mereka bayar lebih. “Istilah seperti ini, sekolah negeri gratis, sekolah swasta murah ada-yang disubsidi pemerintah, sekolah swasta mahal juga ada. Pilihannya ada pada masyarakat, mereka punya banyak pilihan,” ucapnya.

Pendek kata, jangan ketika ada masalah, pemerintah reaktif  dengan mengeluarkan Pergub hanya untuk menyelesaikan masalah namun mengorbankan kualitas pendidikan. “Saya tidak tahu kita akan melahirkan generasi penerus yang seperti apa jika pengambil kebijakan terus mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat reaktif bukan responsif,” tukasnya. Reaktif, ketika ada masalah baru bereaksi, sementara responsif , ditelaah dulu, dikaji dengan baik, baru kemudian dikeluarkan kebijakannya.

“Saya berharap besar Permendiknas 2017 tidak didrop karena masalah yang timbul sekarang, tetapi dikaji dengan lebih baik dan pada tahun ajaran mendatang sudah bisa dilakukan solusi-solusi yang tidak mengorbankan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat. Pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, jadi memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah bahwa anak negeri ini tamat 12 tahun (SMA).

Tidak ada judulnya, undang-undang mengharuskan begitu tetapi pemerintah melalui aparatur ke bawah tidak peduli. Jangan sampai kita seperti keledai, berulang-ulang terperosok dalam kesalahan yang sama, dalam PPDB. Padahal kita tahu bersama bahwa di bidang pendidikan banyak yang berlatar pendidkan S2/S3 yang tentunya paham betul dengan kondisi ini. Hanya saja mungkin mereka belum memiliki keberanian dan ketegasan.

Ini perlu contoh dari para pejabat, jangan sampai aturan PPDB sudah jelas, namun karena perasaan tidak enak anggota dewan kita “dititipi” oleh masyarakat, begitu juga pejabat-pejabat di kependidikan juga “dititipi” oleh masyarakat, jadinya menabrak aturan.

Ketika ada yang menabrak aturan, maka masyarakat akan bisa melihat di dunia internet yang serba transparan ini. Masyarakat akan sangat tahu hal ini. Misalkan SMA A menerima 5 kelas, kemudian tiba-tiba ada 7 kelas. Darisini sudah pasti ada yang tidak benar. “Jadi, para pejabat harus berani memberi contoh untuk tidak mencurangi aturan-aturan yang ada. Harapan saya sebagai masyarakat yang peduli dengan pendidikan, ada ketegasan dari pemerintah. Jika ada aturan baru, disosialisasikan dengan baik, tidak diterapkan grasa-grusu,” tandasnya. (Inten Indrawati)

To Top