Inspirasi

“Parlemen Digital” DPRD Bali Jawab Tantangan Kemajuan Teknologi

I Made Rentin

Menjawab tantangan kemajuan teknologi, dan menjamin keterbukaan informasi publik, DPRD Bali akan menghadirkan layanan “Parlemen Digital”. Layanan ini sedang dibuat Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Bali Drs. I Made Rentin, AP.M.Si, yan juga peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II  (Diklatpim II)  di BPSDM Provinsi Bali. Layanan Parlemen Digital ini menjadi syarat kelulusan Diklatpim tersebut.
Made Rentin mengatakan, Parlemen Digital merupakan terobosan dalam proses pendewasaan demokrasi di Indonesia, yang memiliki visi transparansi dan partisipasi publik. Hal Ini Sejalan dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa publik berhak mengetahui berbagai hal termasuk proses pembahasan kebijakan di daerah. “Di satu sisi publik tahu aktivitas dan kinerja DPRD Bali, di sisi lain publik diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Jika selama ini masyarakat menyampaikan aspirasinya dengan jalan berdemo, maka sekarang dapat dilakukan secara online,” ujar Made Rentin, Senin (10/7).
Rentin menyebutkan, konsep Parlemen Digital ini memiliki tiga indikator, yakni transparansi informasi dibuka seluas-luasnyanya, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan melibatkan peran serta dan partisipasi publik. “Konsep Parlemen Digital adalah Parlemen yang dekat dengan masyarakat, maka diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengetahui aktivitas dan kegiatan DPRD Bali. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara terbuka dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, baik melalui website maupun berbagai media sosial yang ada,” kata Rentin.
Ia berharap, hadirnya Parlemen Digital sebagai Parlemen yang terbuka dan menuju parlemen yang modern, dapat meningkatkan kinerja lembaga DPRD Bali.
Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si. menyambut baik Parlemen Digital ini. Menurutnya, dalam era keterbukaan informasi yang berkembang secara global ini, parlemen juga harus menyesuaikan. “Ada gagasan dari Kabag Umum Made Rentin, yang sedang mengikuti Diklatpim 2 ini, era keterbukaan ini dimasukkan dalam Parelemen Digital. Jadi, rakyat bisa mengakses langsung apa yang kami kerjakan. Intinya, yang kami laksanakan di DPRD ini berkaitan dengan produk apapun sesuai dengan keinginan masyarakat, jadi kami akan membuat program itu sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujar Adi Wiryatama. Ia menegaskan, sangat mendukung Parlemen Digital diterapkan di DPRD Provinsi Bali.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE., Ak., MM. mengatakan, dengan berkembangtumbuhnya teknologi informasi, maka semua SDM yang bergerak di bidang kehumasan harus mengikuti dalam bentuk inovasi pula, agar informasi dan misi yang disampaikan itu sampai kepada seluruh masyarakat bukan hanya di internal DPRD Bali. “Jadi kami menyambut baik atas inovasi yang akan dilakukan,” kata Sugawa Korry.
Menurutnya, dengan Parlemen Digital, satu langkah maju, di mana masyarakat dapat mengakses melalui facebook, dan media lainnya melalui internet. “Semua masyarakat dapat mengakses dan diharapkan dengan informasi itu masyarakat juga memberikan umpan balik memberikan masukan kepada kami sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai aspirasi rakyat,” ujar Sugawa Korry. (Wirati)

To Top