Edukasi

SPMB IKIP PGRI Bali: Kembangkan Potensi Di Luar Keguruan

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) IKIP PGRI Bali gelombang I untuk Tahun Ajaran 2017/2018 dilaksanakan Sabtu (1/7) di kampus setempat. Ketua Panitia SPMB Drs. Pande Wayan Bawa, M.Si. mengatakan, peserta seleksi berjumlah 379 yang tersebar merata di 5 fakultas. Yakni, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 31 orang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) 117, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) 78, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) 74, dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) 79.

Hasil Seleksi Gelombang I akan diumumkan 5 Juni 2017. Dan, untuk Pendaftaran Gelombang II sudah dibuka hingga Minggu ketiga Bulan Agustus 2017.  “Dengan rasio dosen ideal dan ruang perkuliahan yang sangat memadai, kuota yang bisa diterima di IKIP PGRI Bali hingga 800 orang,” katanya. IKIP PGRI Bali tetap membebaskan Uang Gedung dan Bebas SPP untuk mereka yang mengambil Prodi Bahasa Bali dan Seni Rupa.

Meski demikian, Pande Bawa menegaskan kualitas tetap menjadi prioritas dalam proses belajar mengajar di kampus keguruan terfavorit di Bali ini. Ia mengatakan, untuk menghasilkan output SDM yang berkualitas, harus dimulai dari seleksi yang berkualitas pula. Hal tersebut sudah dimulai dari SPMB yang harus mengikuti serangkaian tes, yakni tes tulis, tes wawancara, dan tes fisik (kebugaran) khusus bagi mereka yang memilih FPOK. “Termasuk, calon mahasiswa harus bebas narkoba dan bebas tato,” tegasnya.

Rektor IKIP PGRI Bali Dr. Made Suarta, S.H., M.Hum. mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang masih mempercayai IKIP PGRI Bali untuk melanjutkan pendidikan tinggi putra-putrinya di kampus ini, meski ada kecenderungan minat menjadi guru turun. “Adanya penurunan minat untuk kuliah di keguruan ini merupakan  gejala nasional. Tetapi IKIP PGRI Bali tetap optimis dengan strategi-strategi jitu yang kami miliki dengan mengembangkan berbagai potensi yang ada, sebagai modal untuk menekuni dunia di luar keguruan,” ujarnya.

Dengan kata lain, ketika misalnya lulusannya mengalami hambatan dalam menekuni dunia keguruan, mereka sudah memiliki bekal keterampilan lain yang didapat melalui UKM-UKM. Sehingga, lulusan IKIP PGRI Bali tak hanya terpatok menjadi guru tetapi juga bisa bergerak di sektor lain.

“Kami sedang merintis semuanya termasuk bisnis online, seperti yang diharapkan pemerintah yakni Inkubator Bisnis Teknologi (IBT),” ujar Rektor Made Suarta. Di IKIP PGRI Bali dikatakannya banyak ranah yang bisa masuk ke bisnis, seperti bidang seni tari termasuk ke pelatihan-pelatihan. “Misalkan ada orangtua yang menginginkan anaknya jadi petinju atau atlet, kami siap untuk melatih karena kami punya SDM yang berkompeten. Tata rias ada dan dekorasi juga ada, itu semua bisa dibisniskan,” imbuhnya.

BALI KRISIS GURU

Dalam kesempatan tersebut, Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali Drs. IGB Arthanegara, S.H., M.H., M.Pd. juga mengucapkan terimakasih dan bersyukur bahwa generasi muda masih berminat menjadi guru. Khususnya di IKIP PGRI Bali, tak hanya diburu calon mahasiswa dari masyarakat Bali, namun banyak calon mahasiswa dari Indonesia Timur (NTB, NTT) banjir ke IKIP PGRI Bali. Tentu saja dikarenakan kualitas IKIP PGRI Bali yang sudah terbukti melahirkan SDM-SDM yang berkualitas.

Ia mengatakan, dalam kondisi sekarang yang jumlah penduduknya makin bertambah dan sekolah juga diusulkan bertambah, tentunya harus disertai juga dengan penambahan guru baru. “Guru banyak pensiun, jangan sampai terulang kejadian tahun-tahun lalu, dengan mengadakan guru kilat yang kualitasnya dipertanyakan. Dalam kondisi kekurangan seperti itu, memang solusinya guru kontrak, namun tetap harus diperhatikan kualitas gurunya . Semestinya Pemda dan Pemkab tetap harus menganggarkan guru kontrak sementara belum bisa mengangkat guru negeri,” ucapnya.

Terkait kondisi di lapangan saat ini, Rektor Made Suarta kembali berteriak lantang, bahwa di “Bali krisis guru”. “Pemerintah seharusnya konsisten melihat fakta di lapangan, jangan melihat fakta di atas meja. Sebetulnya kita sudah kekurangan guru dimana-mana, tidak hanya di desa, bahkan di perkotaan juga banyak kekurangan guru. Seharusnya pemerintah segera mengangkat guru. Jangan hanya menuntut peningkatan kualitas guru, sementara di sisi lain diabaikan kekurangan guru itu,” cetusnya.

Pengangkatan, pengadaan dan pemetaan guru dikatakannya seyogianya dilakukan di daerah karena daerahlah yang tahu kondisi riil di lapangan, bukan sentralistik lagi. Ia berharap pemerintah konsisten terhadap besaran dana yang digelontorkan untuk pendidikan. “Jangan dipotong kesana kesini lagi, karena saya tahu tidak murni 20% dana yang diterima oleh dunia pendidikan,” tungkasnya. –ten

To Top