Buleleng

Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan

Tahun ajaran lama akan segera berakhir. Tahun ajaran baru 2017/2018 akan disiapkan secara matang dalam hal penerimaan siswa. Setiap sekolah akan menargetkan jumlah calon siswa dengan berbagai kriteria dan persyaratan. Akan tetapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun  ajaran 2017/2018 akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang sistem penerimaan siswa baru. Berbagai syarat diatur dalam peraturan ini, salah satunya menyangkut zonasi ataupun jarak tempat tinggal calon siswa yang digunakan sebagai syarat kelulusan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd., saat ditemui usai memaparkan pedoman PPDB tahun 2017/2018 pada kegiatan Sosialisasi Pedoman PPDB Tahun Ajaran 2017/2018 Kabupaten Buleleng beberapa waktu lalu. Menurut Suyasa, PPDB tahun ini memiliki perbedaan yang signifikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 tahun  2017. Salah satunya adalah zonasi atau jarak tempat tinggal calon siswa menuju sekolah yang dituju menjadi hal yang utama untuk menentukan kelulusan calon siswa. Kabupaten mempunyai kewenangan dalam mengatur PPDB di tingkat TK, SD, dan SMP. Pihaknya mengakui sudah membuatkan pedoman dan disosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait. “Kita sudah buat pedoman dan disosialisasikan baik itu kepada perbekel, kepala sekolah, DPRD, dan Dewan Pendidikan. Terutama menyangkut zonasi ini,” ujarnya.

Secara teknis, dirinya menjelaskan zonasi ini ditentukan oleh jaraknya. Saat ini, untuk menentukan anak yang diterima di sekolah, 90 persen berdasarkan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah. Siapa yang lebih dekat dia yang diterima. Sebesar lima persen melalui jalur prestasi. Lima persen lagi anak-anak yang terkena perpidahan orang tua karena pindah tugas, karena terjadi bencana dan eksodus. Hal ini hanya berlaku pada tingkat SMP. Berbeda dengan tingkat SD yang menggunakan faktor usia. “Kalau di SMP tergantung daya tampung. Siapa yang paling jauh, itu yang tidak diterima. Kalau di SD faktor usia yang paling menentukan. Usia anak SD harus enam tahun. Kalau diatas lima tahun dan dibawah enam tahun itu harus ada rekomendasi dari psikolog ataupun hasil rapat dari Dewan Guru apakah anak ini layak atau tidak masuk SD,” jelas Suyasa.

Menurutnya, Permendikbud ini tidak main-main bahkan ada sanksi pidananya. Tujuannya tidak lain untuk pemerataan dan peningkatan  kualitas pendidikan. Sehingga ke depan tidak akan ada lagi sekolah kategori favorit. “Tidak aka nada lagi masyarakat yang resah akan proses pendidikan di suatu tempat karena di mana pun sekolahnya, siswa akan mendapatkan hak dan pelayanan yang sama dalam hal pendidikan,” ungkapnya. Aturan sekolah untuk tidak melebih kuota yang ditentukan pun harus benar-benar diikuti oleh masing-masing sekolah. Ia menjelaskan, sekolah Dasar dengan jumlah minimum 20 hingga 28 siswa per kelas, sedangkan untuk SMP minimum 20 hingga 32 siswa per kelas. “Harus diikuti, kecuali, diperkenankan siswa lebih dari kuota yang ditentukan untuk satu kelas saja. Misalnya, jumlah kelasnya ada tujuh, enam kelas memenuhi kuota dan satu kelas boleh lebih,” imbuhya.

Untuk pungutan, Suyasa meyakinkan untuk sekolah-sekolah negeri tidak ada pungutan-pungutan ataupun biaya pendaftaran. Semua sekolah negeri dari TK sampai SMP di Buleleng harus mengikuti petunjuk penggunaan dana BOS. Tidak ada biaya pendaftaran sampai biaya penyelenggaraan sekolah.  “Namun untuk sekolah swasta diberi kesempatan sesuai dengan Permendikbud. Yang penting memperhatikan minimal 20 persen orang-orang miskin bebas dari pungutan di swasta,” tegasnya. ( Wiwin Meliana)

 

 

 

To Top