Sosialita

WANITA BALI BERHAK ATAS WARISAN

Prof. Windia yang mengangkat tema “Kedudukan Wanita Bali dalam Pewarisan”, lebih mengupas tentang  aturan hukum yang mengatur hal tersebut.  Ia mengatakan, kondisinya sekarang sudah berbeda. Kalau perempuan merasa terpinggirkan dan mengalami ketidakadilan, mereka tak ragu  menuntut cerai.

Ia menegaskan beberapa hal yang perlu dipahami, yakni pewarisan menurut hukum adat Bali, bukan sekadar membagi harta peninggalan (warisan) orangtua dan leluhur (pewaris) oleh ahli waris, melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan kewajiban (swadharma) pewaris (orangtua dan leluhur). Orang yang melaksanakan swadharma dengan patut barulah memiliki hak (swadikara) atas warisan.

Benarkah perempuan Bali tidak memiliki hak atas harta warisan? “Bukan perempuan Bali-Hindu yang tidak memiliki hak (swadikara) atas warisan, melainkan mereka yang tidak melaksanakan kewajiban (swadharma) sebagai umat Hindu (laki atau perempuan) sama saja,” ucapnya.

JANGAN ADA KATA CERAI

Sementara CIA Pemayun mengajak para perempuan Bali untuk memiliki tujuan hidup. “Tujuan hidup pasti, cita-cita sukses,” ujarnya bersemangat. Tujuan hidup bisa tercapai jika kita melakukan sedekah, bersyukur, menjadi diri sendiri, bekerja dengan hati, menjadi orang tangguh dan tidak lupa berdoa.

Terkait dengan fenomena rumah tangga sekarang, ia melihat banyak dari mereka yang tak menghargai kata perkawinan. CIA Pemayun mengingatkan para perempuan Bali untuk mempertahankan perkawinan. “Jangan sampai ada kata cerai. Mereka, dua sejoli (laki-laki dan perempuan) membuat keputusan hidup untuk berumah tangga, harus berani bertanggung jawab pada keputusannya. Saya berharap perempuan Bali yang tangguh mampu mempertahankan rumah tangga hingga akhir hayat,” ujar Pemerhati Perempuan yang juga getol menyemangati masyarakat untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ini. –ten

To Top