Buleleng

Perlu Sikap Terbuka

Made Richo dan I Wayan Sudira

Buleleng dengan wilayah terluas di Bali, rupanya memiliki jumlah masyarakat terinfeksi HIV nomor dua terbesar di Provinsi Bali. Sosialisasi bahaya HIV terutama di daerah rawan stigma dan diskriminasi terus dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pelaksana harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng Made Richo Wibawa.

Menurutnya, sikap diskriminatif masyarakat terhadap penyidap HIV AIDS seharusnya tidak terjadi jika masyarakat yang terjangkit dapat membuka diri. “Fenomena yang masih terlihat hingga kini adalah mereka belum terbuka dan diskriminasi pada diri sendiri,” jelasnya. Ketakutan akan diajuhi dan dikucilkan menjadi alasan utama kurang keterbukaan itu sehingga pihaknya berusaha memotivasi agar para pengidap bisa membuka diri. Ia menambahkan, pihaknya berusaha meyakinkan bahwa beberapa keuntungan akan didapatkan jika mereka membuka diri. “Ketika mereka terbuka maka gangguang psikis pada diskriminasi yang mereka lakukan akan berkurang,” imbuhnya. Selain memberikan motivasi, pihaknya juga mengupayakan akses pelayanan bagi masyarakat yang terinfeksi virus mematikan tersebut. “Orang Gerokgak dan Tejakula tidak perlu datang lagi ke Buleleng,” ucapnya.

Menekan jumlah penyebaran virus tersebut, pihaknya juga mengedukasi perempuan-perempuan yang selama ini dianggap tidak memiliki resiko terjangkit HIV. “Dengan angka 47 persen perempuan yang terjangkit ini sangat luar biasa sehingga kelompok-kelompok perempuan ini perlu diperhatikan,” katanya. Dirinya tidak menampik jika wilayah Buleleng yang sangat luas membuat upaya-upaya yang dilakukan tidak berjalan secara maksimal. Minimnya SDM membuat program-program yang telah dirancang dilakukan secara menyeluruh. “Donatur saat ini sudah tidak ada, tetapi kami telah bekerjasama dengan KPA di kabupaten dengan melibat tiga orang petugas lapangan, sebelumnya ada tiga belas hingga tujuh belas petugas lapangan yang menjangkau seluruh wilayah di Buleleng,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng, I Wayan Sudira, S.H., kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak masih dimasukkan dalam ranah private. Hal tersebut dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang mengatur perlindungan perempuan dan anak. “Perempuan yang terinfeksi HIV, hamil diluar nikah, dan pelecahan seksual ini mereka anggap sebagai aib sehingga sangat sulit bagi kami masuk di ranah keluarga,” jelasnya.

Akan tetapi, persoalan tersebut tidak menyurutkan semangatnya dalam organisasi kemasyarakatan. “Ini kami jadikan motivasi dalam melakukan pendampingan untuk mengambil langkah-langkah preventif,” ungkapnya. Salah satunya dengan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, aparat desa untuk mensosialisasikan keberadaan organisasi Perlindungan Perempuan dan Anak. (wiwinmeliana22@cybertokoh.com)

To Top