Kolom

Nasib Konsumen atas Hiruk Pikuknya Harga Komuditas yang Melambung

Mengawali Tahun Baru 2017, masyarakat Indonesia mendapat beberapa kado pahit dari pemerintah. Mulai perubahan biaya penerbitan surat-surat kendaraan bermotor hingga naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Konsumen di Indonesia tersentak kaget  dan menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai masih gegabah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. Peraturan tersebut akan berimbas dengan kenaikan biaya penerbitan surat-surat kendaraan, seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), mutasi, dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Hal itu akan  mengatur tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam PP Nomor 50 Tahun 2010 atau peraturan yang lama, tarif untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga hanya sebesar Rp 50.00, tetapi kini bakal dikerek  menjadi Rp 100.000.Untuk roda empat, tarif naik dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000. Kenaikan cukup besar terjadi pada penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan. Untuk roda dua dan tiga yang sebelumnya dikenakan biaya Rp 80.000, dengan peraturan baru ini, tarifnya akan menjadi Rp 225.000.Untuk roda empat, yang sebelumnya Rp 100.000, kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat. Belum berhenti sampai disitu konsumen juga siap siap dibuat pusing  akibat tarif dasar listrik juga naik akibat pengurangan subsidi pelanggan listrik 900VA.

Kalau melihat kenaikan tarif surat kendaraan yang cukup besar tersebut, menurut pandangan penulis sepertinya kebijakan tersebut tidak akan berpihak kepada rakyat. Justru  menyulitkan masyarakat karena kenaikan ini berbarengan dengan kenaikan tarif listrik dan BBM. Jangan sampai beragam kebijakan yang cukup sporadis ini hanya akan mengakibatkan konsumen tersungkur. Memang sih pemerintah boleh saja mengambil kebijakan apapun termasuk membuat kebijakan menyesuaikan tarif baru  jika itu dinilai untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan untuk menutupi anggaran instansi lain, namun sebelum mengeluarkan kebijakan juga melihat kondisi masyarakat, daya beli termasuk upaya peningkatan perbaikan layanan.

Artinya jika beberapa hal diatas dijadikan dasar untuk menaikkan tarif saya yakin upaya penyelenggaraan layanan publik akan sangat baik. Tidak berhenti disitu saja kebijakan yang membuat konsumen menjerit dengan kenaikan tarif juga berlaku atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan rencana penghapusan tarif listrik 900 VA. Kenaikan TDL dan BBM ini muncul di saat yang sangat tidak tepat. Hal ini terlihat dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran justru makin tinggi, lapangan pekerjaan kurang dan ditambah dengan jumlah usia produktif selalu meningkat, belum lagi daya beli masyarakat masih rendah dan cenderung turun.

Harusnya pemerintah melihat kondisi masyarakat secara utuh dan dengan mata hati, jangan melihat hanya dari sisi kebutuhan versi pemerintah saja Dengan kondisi perekonomin yang masih lesu, seharusnya pemerintah memberi kesejukan dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan bukannya makin menyusahkan. Jelas kebijakan ini sangat tidak adil dan akan menambah beban masyarakat konsumen di Indonesia termasuk di Bali. Seperti contoh kenaikan TDL, jangan karena memakai daya 900 VA dianggap mampu semua. Karena penguna atau pelangan dengan daya listrik 900 VA kurang lebihnya sekitar 18,9 juta pelanggan dan ketika terjadi kenaikan TDL, akan berimbas dan berdampak pada munculnya rumah tangga tidak mampu yang baru atau menurunkan nilai ekonomi dan daya beli suatu keluarga.

Yang sangat ideal dalam kondisi seperti ini adalah  menyegarkan kondisi perekonomian tanah air terlebih dahulu, menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan pembinaan pada rakyat serta mempersiapkan segala hal yang akan berdampak dan berkaitan dengan kebijakan yang memang bila ternyata menaikan BBM dan TDL adalah solusi terakhir atau memang pemerintah sudah tidak punya lagi jalan keluar yang pro rakyat.

Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pendidikan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-haknya sebagai konsumen. Melalui instrumen yang sama juga diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha dalam aktivitasnya, yang menerapkan prinsip ekonomi sekaligus tetap menjunjung hal-hal yang patut menjadi hak konsumen. Untuk itu perlu penguatan peran pemerintah memperbaiki mekanisme pasar. mekanisme yang menciptakan keadilan, dan kesejahteraan bersama. Masalah tarif yang tinggi jangan sampai menjadi beban konsumen yang serius.  Perlindungan konsumen oleh pemerintah perlu semakin diperbaiki dan ditingkatkan, agar konsumen mendapatkan kualitas barang yang baik, dan pelayanan yang lebih baik pula. Buat apa ada negara jika kebijakan tidak hadir untuk rakyatnya.

I Putu Armaya, S.H.

Penulis Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali

dan Wakil Ketua Majelis BPSK Kab.Badung

To Top