Buleleng

Kenaikan PNBP Dibarengi Peningkatan Pelayanan

Iptu Ni Made Kendrawati bersama I Gusti Ngurah Darmika

Kenaikan tarif  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diberlakukan secara efektif sejak 6 Januari 2017. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sekaligus menggantikan peraturan lama PP Nomor 50 Tahun 2010.

Menurut Kanit Regident Polres Buleleng, Iptu Ni Nengah Kendrawati, sebelum diterapkan peraturan tersebut telah disosialisasikan selama satu bulan. Bahkan pihaknya telah menempatkan personil yang akan mengarahkan masyarakat yang kurang paham mengenai mekanisme pembayaran samsat kendaraan. “Personil sudah kami siagakan untuk membantu masyarakat yang kurang mengetahui alur dalam melakukan samsat,”jelasnya.

Kata dia, sejak diterapkan, kenaikkan tarif PNBP rupanya tidak mengurangi animo masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan. Ia menegaskan bahwa kenaikan bukan terjadi pada pajak melainkan tariff PNBP sehingga masyarakat jangan sampai keliru. “Sejauh ini kami belum mendengar keluhan yang berarti, kesadaran masyarakat pun cukup tinggi karena kalau tahun ini tidak di samsat maka akan kena denda juga,” imbuhnya.

Peraturan tersebut menyampaikan point penting berupa kenaikan tarif untuk pengurusan surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Dipaparkan, biaya penerbitan STNK roda dua atau tiga yang awalnya Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Roda empat atau lebih dari Rp 75 ribu menjadi 200 ribu. Sementara untuk pengesahan yang menurut PP tersebut akan membayar Rp 25 ribu untuk kendaraan roda dua atau tiga dan Rp 50 ribu untuk roda empat atau lebih. “Sebelum ada PP itu, pengesahan STNK gratis. Sekarang harus bayar,” ujarnya.

Sebut dia, kenaikan juga terjadi pada penerbitan surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) untuk roda empat atau lebih, yang sebelumnya Rp 25 ribu menjadi Rp 50 ribu. Sementara untuk pengurusan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), untuk roda dua atau tiga yang sebelumnya Rp 30 ribu menjadi Rp 60 ribu dan roda empat atau lebih dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Selain yang dipaparkan itu, kenaikan juga terjadi pada penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan besarannya cukup signifikan, yakni untuk kendaraan roda dua atau tiga yang sebelumnya Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu dan roda empat atau lebih sebesar Rp 375 ribu dari sebelumnya Rp100 ribu.

Menyikapi kenaikan itu, Kasi  Pelayanan PKB dan BBNKB UPT Dispenda Propinsi Bali di Kabupaten Buleleng, I Gusti Ngurah Darmika mengaku tidak mengubah animo masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayaran pajak. “Beberapa hari sebelum kebijakan diterapkan masyarakat yang datang membludak, kami pikir setelah diterapkan akan sepi ternyata tidak,” ungkapnya. Tambahnya, hal ini merupakan hasil  sosialisasi ke masyarakat, baik saat pelayanan samsat keliling, door to door maupun melalui media sosial. “Ini artinya masyarakat sudah paham yang naik itu bukan pajak melainkan PNBP,” jelasnya.

Darmika menambahkan, kenaikan tarif PNBP akan mengarah pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya pelayanan samsat telah didukung dengan pelayanan sistem online, sistem antrean elektronik, petugas informasi dan petugas duta pajak yang bertugas memberikan informasi dan mengarahkan masyarakat yang datang untuk melakukan pembayaran pajak. “Arahnya jelas akan ke sana, bukan berarti pelayanan sebelumnya tidak baik,” tegasnya.

Selama ini, imbuhnya, kesadaran masyarakat yang cukup tinggi membuat antrean membludak sehingga pelayanan sedikit lama. Untuk mengatasi hal ini, kantor samsat pembantu di Kecamatan Seririt dan Gerai samsat di kecamatan Kubutambahan merupakan solusinya. Ke depan, pihaknya berencana untuk menambah gerai di kecamatan Tejakula dan Gerokgak. (wiwinmeliana22@cybertokoh.com)

 

To Top