Mozaik

Perempuan Bangkit dari Desa

rai sudiani dan putu yuni
kuliner-2

Sita Van Bemmelen bersama Luh Riniti

Sesuai UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, dana desa dari APBN langsung ditransfer ke rekening desa guna membangun Indonesia dari pinggiran. Dana publik tersebut dapat dimanfaatkan untuk semua,  termasuk perempuan.  Topik ini yang dibahas LSM Bali Sruti dalam diskusi dengan tema “Perempuan Bangkit dari Desa”, Kamis (22/12).

Kepala Desa Sibang Kaja, Badung, Made Rai Sudani mengatakan, dalam pengunaan dana desa tersebut, ia memberikan kesempatan masing-masing dusun  untuk membuat program.   Dalam musyawarah dusun tersebut semua  dilibatkan baik perempuan dan laki-laki.  Kemudian, semua proposal  yang masuk tersebut dibahas bersama BPD.

Program yang dibuat untuk masyarakat Desa Sibang Kaja menyasar semua lapisan, mulai dari ibu hamil sampai lansia. Beberapa program yang sudah dibuat seperti, kelas ibu hamil, posyandu, PAUD, pemberian makanan tambahan anak SD, pemberian bantuan kepada anak yatim piatu, bintek kewirausahaan  dan majemen kepemimpinan untuk remaja, dan karang lansia. Desa layak anak, melibatkan hansip, dan inovasi terbaru, pasraman anak.

Menurut Siti Van Bemmelen, dari penelitiannya di Jawa Barat, masalah para ibu itu adalah soal uang. Uang untuk melahirkan, uang untuk anak sekolah dll. Para perempuan berani menyuarakan kebutuhan mereka,  ketika itu berhubungan dngan pengalaman mereka sendiri. Itu artinya, untuk mendapatkan suara perempuan, sebaiknya dipetakan terlebih dahulu, apa kebutuhan para perempuan sebelum mereka dibawa ke musrenbang, sehingga mereka mengerti apa yang harus disampaikan.

Ketua LSM Bali Sruti Luh Riniti menilai,  perempuan juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara, jadi suara perempuan harus didengar. Peringatan Hari Ibu 22 Desember, sebenarnya bukan hanya soal pemberian ucapan terimakasih kepada ibu yang melahirkan, tapi peringatan kepada semua perempuan yang berjuang dan bangkit untuk memberi kontribusi kepada bangsa dan negara, entah itu seorang ibu, atau perempuan lajang profesional. Untuk bisa perempuan berperan tidak hanya di ranah domestik, kepentingan perempuan memang harus diperjuangkan. Seperti soal uang desa, yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan kaum perempuan. Faktanya, setelah tiga tahun UU desa ini berjalan, apakah dalam musrenbang perempuan sudah dilibatkan, termasuk apakah suara dan kepentingan  perempuan sudah diakomodir. Dalam tatanan BPD, yang akan membedah usulan dalam musrenbang,   juga,  harus ada perempuan yang  duduk sebagai anggotanya, sehingga kepentingan  perempuan bisa diperjuangkan.  “Saya mendorong para NGO  peduli perempuan dan anak ini untuk ikut mengawasi program pengunaan  dana desa ini, agar responsif  gender,” ujar Riniti.

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gluntung, Marga, Tabanan Putu Yuni,  mengatakan, ia sendiri membuat banyak program untuk pemberdayaan perempuan. Program itu merupakan usulan dari anggota PKK itu sendiri. Usulan itu biasanya disampaikan  lewat pertemuan rutin tiap bulan sekalian arisan.  Namun, tak jarang juga, ia mendapatkan usulan program lewat SMS karena mungkin saja ibu itu malu menyampaikan lewat rapat. Ada beberapa program yang dibuat seperti ibu-ibu dilatih menjadi penyiar radio, mereka diberikan kesempatan siaran di radio komunitas, pelatihan tata rias, pelatihan banten,  pelatihan keripik dari sayur-sayuran, pemeriksaan kanker serviks, dan pembentukkan seka janger. Menurutnya, untuk mengajak para ibu PKK tertarik menjalankan program adalah dengan pendekatan secara kekeluargaan. “Saya mencoba mendekatkan diri dengan para ibu, agar apa keinginan dan kebutuhan mereka bisa mereka sampaikan ke saya. Saya tidak mau berjanji tapi mencoba merealisasikan bukan memanjakan, asalkan sesuai dengan kepentingan desa pasti saya perjuangkan. Itulah selama ini yang bisa saya lakukan untuk memberdayakan para ibu PKK lewat dana desa tersebut,” ujarnya.

Salah seorang peserta diskusi, Rathi mengatakan, pada program yang banyak responsif gender, sebagian besar pemimpinnya perempuan seperti, Kepala Desa Sibang Kaja, dan Ketua PKK Desa Glungtung, Bagaimana dengan pemimpin desa yang laki-laki, apakah mereka sudah membuat program yang responsif gender, inilah yang harus dievaluasi.

Ia menilai, sepertinya tidak semua masyarakat mengerti bahwa ada uang yang digelontorkan pemerintah sangat  besar ke desa yang bertujuan untuk membangun masyarakat mulai dari bawah. Apalagi,  rencananya tahun 2017, dana itu digelontorkan langsung sekaligus dalam jumlah miliaran, tentu membuat pemuka desa kebingungan membuat program. Untuk itu, ia berharap, para NGO perempuan bisa mendampingi agar program yang dibuat desa, bisa responsif gender. (wirati.astiti@cybertokoh.com).

To Top