Kolom

Sosialisasi dan Advokasi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

Ida Ayu Nyoman Candrawati
ida-ayu-nyoman-candrawati2

Ida Ayu Nyoman Candrawati

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab antara lain merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan di bidang strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya perempuan.

Melalui kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan yang mencakup pencegahan, penanganan dan pemberdayaan, dapat melindungi para pekerja perempuan yang merupakan kebijakan mendasar terutama dalam menjamin hak-hak dasar pekerja perempuan. Perlindungan dimaksud adalah agar pekerja perempuan mendapat perlakuan yang wajar dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya tanpa diskriminasi, sesuai dengan harkat, martabat dan kodratnya. Hal ini dimaksudkan agar pekerja perempuan mampu melaksanakan peran dan fungsi yang dimilikinya dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka KPPPA berkepentingan untuk meningkatkan pemahaman terkait kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi, sebagai upaya menjamin hak-hak dasar tenaga kerja perempuan dan menjamin kesempatan serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Mengingat pula bahwa pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja. Peran dan partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan masih rendah. Masih adanya diskriminasi dalam ketenagakerjaan, mulai dari penerimaan, saat kerja, dan purna kerja  Lemahnya pengawasan dalam hubungan kerja. Masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak pekerja, terutama perempuan. Minimnya ketersediaan data pelanggaran hak pekerja.

Untuk tahun 2016 ini program unggulannya  adalah 3 End. Pertama, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aplikasinya dengan informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak. Berfungsinya satgas perlindungan perempuan dan anak di daerah. Dukungan yang massif dari pemangku kepentingan (kementerian/lembaga, pemda dan lembaga masyarakat.

Kedua, akhiri perdagangan manusia. Aplikasinya dengan terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia(perempuan dan anak). Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi antiperdagangan manusia.Terbangunnya sdinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Memastikan setiap calon TKW mendapatkan pelatihan yang memadai.

Ketiga, akhiri kesenjangan ekonomi. Aplikasinya memastikan jalannya program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha. Memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan. Menyiapkan sistem permodalan alternatif  bagi perempuan pelaku usaha mikro. Mengembangkan dukungan dana /sarana alternatif bagi perempuan innovator.

Selanjutnya berharap sesuai dengan Permen PPPA No.5 Tahun 2015, sebagai acuan bagi instansi pemerintah maupun swasta, dalam rangka penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja, yang harus disediakan antara lain ruang ASI, termasuk pemberian waktu untuk memerah ASI atau memberikan ASI eksklusif, ruang pengasuhan anak, fasilitas pelayanan kesehatan, sarana lain yang menunjang, termasuk sumber daya manusia sebagai pengelolanya.

Begitu pula dengan Permen PP dan PA No. 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak, mengingat saat ini perempuan bekerja hampir di semua bidang pembangunan, sesuai kodratnya, perempuan mengalami haid, kehamilan, melahirkan dan menyusui. Oleh sebab itu, perempuan pekerja memerlukan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang baik, terutama terkait kesehatan reproduksinya, agar generasi penerus terjamin kesehatannya.

Semoga sosialiasi yang sudah kami laksanakan Kamis (8/11) di Hotel Harris Cokroaminoto, Denpasar dapat memberi gambaran tujuannya yakni mengupayakan pemenuhan hak perempuan di bidang ketenagakerjaan; memberikan pemahaman terkait kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan; memberikan pemahaman tentang kesetaraan dalam ketenagakerjaan. Dan mengetahui langkah-langkah yang harus kita laukan bersama untuk perempuan dan anak.

 

Ida Ayu Nyoman Candrawati

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan di BP3A Provinsi Bali

To Top