Connect with us

Mandalika

Tim Saber Pungli NTB Dikukuhkan

Published

on

Pelantikan Tim Saber Pungli Provinsi NTB

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah RI saat ini yang ingin mewujudkan Indonesia bersih dan bebas Pungutan Liar (Pungli) guna menciptakan sistem yang berintegritas, Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini melantik Tim Saber (Sapu Bersih) Pungli untuk mendukung kebijakan tersebut. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. M. Zainul Majdi melantik dan mengukuhkan tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, beberapa waktu lalu di Mataram.

Pengurus dan anggota tim ini terdiri dari berbagai unsur, seperti perwakilan dari Polda NTB, Forkompinda, BPKP Perwakilan NTB, ombudsman, akademisi, inspektorat, Pol PP NTB, Kepala Biro Hukum, Kepala Dishubkominfo, Kepala Biro Umum, BPKAD, Bakesbangpoldagri, Kejati, Korem, Lanal, dan  Lanud.

“Jika kita ingin menciptakan sistem yang berintegritas, maka harus dimulai dari diri sendiri. Ketika kita ingin menghapus pungli, maka harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus mengambil sikap untuk membenahi dan memperbaiki sistem, jangan sampai apatis, pura-pura tidak tahu dan tidak perduli terhadap perilaku pungli yang seringkali terjadi di sekitar kita.  Terlebih sudah ada perintah dan arahan tegas sekaligus contoh dari Presiden RI, Joko Widodo, bahwa sikap yang harus kita ambil menyikapi pungli ini adalah sikap tegas, menghentikan, menstop pungli, jangan sampai terlibat dalam pungli,” ungkap Gubernur NTB saat melantik Tim Saber Pungli Provinsi NTB.

Diyakini, bahwa semua tugas dan program akan dapat berjalan dengan sukses jika bermula dari komitmen yang tegas dan menjaga integritas dari seluruh perangkat pimpinan yang ada di daerah ini, tentu saja dengan dukungan seluruh elemen masyarakat. “Mari kita tegakkan dan laksanakan, serta wujudkan komitmen ini, untuk membuat masyarakat merasa terlayani tanpa merasa terintimidasi oleh perangkat pemerintah,” ujar Majdi.

Advertisement

HUT ke-58 NTB

BACA  Langkah Kecil untuk Hasil Besar : Dekatkan Pendidikan Lingkungan Lewat Eco Mobile

Menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat, 17 Desember tahun 2016 ini, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi secara resmi telah meluncurkan Logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Nusa Tenggara Barat tahun 2016, di halaman Kantor Gubernur, beberapa waktu lalu. Peluncuran ini menandai dimulainya seluruh rangkaian peringatan hari lahirnya provinsi dengan julukan Bumi Gora ini.

Logo hasil karya Putu Bagoes Kuwerajaya tersebut memiliki empat kombinasi warna, yaitu biru, hijau, kuning dan orange, merupakan logo terbaik yang terpilih dari hasil seleksi pada ajang Lomba Desain Logo HUT ke-58 NTB, yang digelar beberapa pekan sebelumnya.

Kabag Pemberitaan dan Komunikasi, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Drs. H. Wirajaya Kusuma, M.H., mengungkapkan soal warna yang terdapat dalam logo tersebut. “Warna biru menggambarkan kesetiaan dan konsistensi. Kuning artinya kejayaan dan kemakmuran. Sedangkan hijau menggambarkan NTB yang terus tumbuh,” ujarnya. Sementara, Tulisan Gemilang dan Iktiar Tiada Henti menjelaskan prestasi yang dicapai saat ini lebih baik dari sebelumnya. “Ikhtiar tiada henti menggambarkan usaha dan kerja keras untuk mencapai sesuatu yang terbaik tanpa harus dibatasi waktu,” tambahnya. Kepala rusa yang terdapat dalam logo tersebut merupakan lambang Daerah Nusa Tenggara Barat.

Beberapa kegiatan mewarnai HUT ke-58 NTB seperti pameran pembangunan kemajuan NTB yang menampilkan pembangunan sejak Gubernur pertama hingga eranya TGB saat ini. Ada juga kegiatan Clean Up Rinjani dengan mengerahkan ribuan masyarakat untuk membersihkan sampah yang ada di kawasan Gunung Rinjani. Bahkan, akan ada pameran foto perjalanan NTB selama 58 tahun yang akan dijejerkan di sepanjang jalan protokola dari Islamic Center (IC) sampai ke depan pendopo gubernur.

Advertisement

Agenda lain adalah acara NTB Bersih. Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai untuk menjaga kebersihan seluruh objek yang ada di NTB, terutama pada pesisir-pesisir pantai yang sering dijadikan objek wisata oleh masyarakat yang ada di seluruh NTB. Ada juga kegiatan yang dilaksanakan menjelang puncak perayaan HUT, yaitu NTB Berdo’a. Pada hari itu diharapkan semua masyarakat NTB berdo’a untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat NTB dan Indonesia serta pada hari itu diupayakan agar semua khatib membacakan khutbah yang sama tentang HUT ke-58 NTB. HUT NTB tahun ini akan semakin semarak dengan digelarnya berbagai kegiatan sosial dan lainnya.

BACA  Pemuda Garda Terdepan Perangi Narkoba

 

Guru Pilar Utama Tingkatkan SDM
Gedung Olah Raga (GOR) Turide Mataram penuh oleh para guru yang berdatangan untuk memperingati Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-71 dan Hari Guru Nasional 2016. Mengusung tema “Membangkitkan Kesadaran Kolektif Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan”, kegiatan ini dihadiri para guru Nusa Tenggara Barat.

Pada peringatan tersebut, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, S.H., M.Si. menyampaikan harapan agar kualitas pendidikan terus diperbaiki dan dibenahi. Karenanya ia meminta seluruh jajaran dunia pendidikan di NTB untuk terus memperbaiki kualitas SDM guru serta sarana dan prasarana pendidikan.

“Dunia pendidikan kita harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik dibanding kemarin serta pendidikan di masa yang akan datang harus lebih baik dibanding hari ini,” ungkap Amin.

Advertisement
mandalika2

Peringatan Hari Guru di Mataram

Dunia pendidikan mengalami krisis kepemimpinan. Demikian disampaikan Ketua PGRI NTB Drs. H. Ali Rahim, M.Pd. Hal ini terlihat dari bagaimana semua elemen masyarakat tidak memahami dengan baik kearifan lokal yang ada yang harus dimiliki oleh pemimpin. Karena itu, tugas gurulah yang memberikan pemahaman dan pendidikan tentang kearifan lokal. “Maka hadirlah di sekolah dengan sepenuh hati. Di tangan Bapak Ibulah bagaimana nasib bangsa ini ke depannya,” tuturnya.

BACA  Selalu Semangat dalam Keterbatasan

Tantangan yang dihadapi guru di sekolah yang semakin besar membuat Ali Rahim menitip harapan pada para guru agar lebih bersabar dalam mendidik dan membimbing anak-anak sekolah. Dalam hal ini Ali meminta kerjasama semua pihak, terutama orangtua murid untuk terus memantau dan mendidik anak-anaknya di rumah, sehingga apa yang dicita-citakan bersama dapat tercapai, bukan malah melaporkan guru-guru ke polisi.

Mengenai program ke depan, PGRI tengah mengusulkan tentang adanya Undang-undang perlindungan guru. Hal ini menurutnya perlu dilakukan mengingat banyak sekali guru yang masuk penjara karena dianggap melakukan kekerasan terhadap anak didik. Padahal, menurutnya tidak ada niat guru untuk mencederai anak didik, melainkan bentuk pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh guru.

Atas kiprah PGRI NTB selama ini, Wakil Gubernur yang turut hadir dalam peringatan ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan, khususnya menyangkut kualitas guru dan mutu pendidikan yang telah banyak menorehkan prestasi bagi dunia pendidikan. “Pilar utama dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia adalah para guru,” kata Wagub.

Meski demikian, Wagub juga meminta segala permasalahan, baik yang dialami PGRI maupun guru harus disikapi dengan bijak, agar tujuan utama organisasi tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh para guru dan dunia pendidikan. (naniek.itaufan@cybertokoh.com)

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mandalika

NTB Rencanakan Pembangunan Tiga Kawasan Potensial

Published

on

Pembangunan di Nusa Tenggara Barat kini sudah memenuhi sebagian besar dari prioritas pembangunan di daerah, seperti pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman serta peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Terpenuhinya prioritas pembangunan tersebut dapat dilihat pada angka-angka pertumbuhan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi NTB non tambang tumbuh 7,1%, angka pengangguran menurun di angka 3,2% dan menjadi salah satu provinsi yang progresif dalam penurunan angka kemiskinan.

“Pembangunan di NTB sudah memenuhi apa yang disebut dengan pembangunan inklusif. Ada pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, rasio gini dapat dikendalikan dan tingkat kemiskinan juga dapat diturunkan secara progresif,” ungkap Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada Pembukaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional 2 Tahun 2018 di Mataram, beberapa waktu lalu.

Koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Kortekrenbang) dengan tema “Melalui Kortekrenbang kita Wujudkan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah yang Efektif dalam Pencapaian Target Akhir Nawacita” yang diikuti oleh 34 kementerian/lembaga dan 17 provinsi lingkup Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua ini, merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara bersama-sama bersinergi melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Dengan tujuan mencapai target pembangunan nasional melalui penyelerasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan daerah.

BACA  Perang Topat Eratkan Persaudaraan

Gubernur NTB menyampaikan beberapa rencana besar yang sedang dilaksanakan NTB pada kegiatan yang dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro. Rencananya tersebut adalah pembangunan tiga kawasan potensial yaitu KEK Mandalika, kawasan Samota dan Global Hub Bandar Kayangan.

Advertisement

“Ketiga kawasan ini tidak bisa kami selesaikan sendiri dan masih perlu koordinasi dan regulasi dari pemerintah pusat. Demikian juga supporting pendanaan dan segala yang diperlukan dalam pembangunan agar kawasan yang sangat potensial ini  bisa berhasil di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Menteri PPN/Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro yang hadir dan membuka acara tersebut menyebutkan bahwa terdapat beberapa prioritas nasional. “Beberapa yang harus menjadi skala prioritas di daerah antara lain pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan  dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. RKP tahun 2019 harus memokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019,” ujarnya.

BACA  Dinas Perdagangan NTB Gelar Operasi Pasar

Melalui kegiatan ini diharapkan, penyusunan RKPD bisa menjadi lebih baik. ”Kami dari pusat mengharapkan partisipasi dari bapak ibu dari semua provinsi yang hadir pada hari ini untuk menyinkronkan RKP antara pusat dan daerah bapak ibu sekalian. Saya juga harapkan penyusunan RKP 2019 ini masih menerapkan prinsip Money Follow yang artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Tujuannya, agar perencanaan lebih holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dan diperkuat oleh empat fokus perkuatan.

Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran melalui penajaman prioritas nasional dan program prioitas, kedua perkuat pengendalian perencanaan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek atau “satuan 3”, ketiga perkuat perencanaan berbasis kewilayahan yang memokuskan aspek spasial hingga detil rencana lokasi pembangunan dan yang keempat perkuat integrasi sumber pendanaan baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha serta melalui skema KPBU dan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah),” katanya.

Ketua panitia kegiatan Kortekrenbang,  Ir. Diah Indrajati, M.Sc., yang juga Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sesuai dengan amanat pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang sinkronisasi antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai target capaian pembangunan nasional yang pelaksanaannya dilakukan melalui Kortekrenbang pada pagi hari ini.

Advertisement

Diah juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan di dua regional, untuk regional I telah dilaksanakan di Yogyakarta, diikuti oleh 34 kementerian/lembaga dan 17 provinsi lingkup Sumatera, Jawa dan Bali. Sementara untuk regional II saat ini dilaksanakan di Mataram NTB dan diikuti oleh 34 kemeterian/lembaga dan 17 provinsi lingkup Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. (Naniek I. Taufan)

BACA  Cerdas dan Selektif Sikapi Informasi

Continue Reading

Mandalika

Indonesia Dapatkan Predikat Layak Investasi

Published

on

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2018 di Bandung, Jawa Barat minggu lalu sekaligus untuk mendukung penguatan kerjasama daerah untuk penguatan ekonomi nasional.

Untuk penguatan kerjasama tersebut, Gubernur melakukan penandatanganan kesepakatan bersama gubernur seluruh Indonesia selaku anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Kesepakatan tersebut memuat kerjasama perdagangan komoditas dan produk unggulan antar daerah.

Rakernas yang mengangkat tema “Kerjasama Perdagangan Antar Daerah Untuk Penguatan Ekonomi Nasional” diisi dengan diskusi yang dimoderatori langsung oleh Ketua umum APPSI HM Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan. Hadir dalam kegiatan ini Sekjen Kementerian Negeri, Yuswandi Temenggung serta hadir Pakar Ilmu Pemerintahan yang juga salah satu dewan penasihat APPSI, Prof. M. Ryas Rasyid.

Puncak Rakernas ini dihadiri oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo yang menekankan beberapa hal, di antaranya meminta seluruh kepala daerah untuk menyederhanakan prosedur dan proses yang terkait investasi dan ekspor. Sebab menurut Presiden, salah satu penyebab utama masih rendahnya pengembangan investasi di tanah air adalah regulasi dan  persyaratan yang berbelit-belit. Pertama kali dalam 20 tahun, Indonesia mendapatkan predikat layak investasi dari 3(tiga) lembaga sekaligus, dengan nilai BB dari fitch rating. Investasi, Indonesia naik menjadi 11,1 persen.

Advertisement

Hal kedua yang ditekankan Presiden adalah sistem perizinan supaya terintegrasi. Proses ini kata Jokowi, harus segera terlaksana di pusat maupun di daerah, agar proses perizinan lebih sederhana dan akuntabel. “Harus selesai Maret 2018. Potong izin rekomendasi dan kuatkan dukungan pada sistem single submisin,” ungkapnya.

BACA  Selalu Semangat dalam Keterbatasan

Ketiga yang harus segera ditindaklanjuti oleh gubernur adalah data produksi padi harus tepat dan benar. Yang keempat investasi, infrastruktur dan SDM sangat penting sehingga harus segera dituntaskan. “Jangan kebanyakan program dan dibagi-bagi merata pada  semua dinas. Misalnya 60 persen untuk infrastruktur, tahun berikutnya 60 persen untuk SDM. Buatkan Aplikasi sistem hubungan pusat dan daerah, targetkan 1,5 bulan harus tuntas,” tegas jokowi.

Presiden mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sangat tergantung dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Presiden juga meminta kepala  daerah untuk menjaga kondusifitas daerah selama proses pilkada tahun 2018. (Naniek I. Taufan)

 

Percepat Pembangunan SAMOTA

Advertisement

Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memiliki sebuah pabrik pengolahan ikan berkelas dunia. PT Bali Seafood International diresmikan oleh Sekreataris Daerah (Sekda) NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D. di Teluk Saleh, Kecamatan Pelampang Kabupaten Sumbawa,  beberapa waktu lalu.

Pabrik tersebut merupakan pengolahan ikan pertama berkelas internasional yang berinvestasi di NTB. Pabrik ini akan mengolah Sumber kakayaan ikan di perairan NTB, terutama yang berada di Kawasan SAMOTA. Pabrik ini dikembangkan atas investasi sejumlah investor Amerika yang tergabung dalam PT BSI.

BACA  Gubernur NTB Kepala Daerah Terbaik se-Indonesia

Rosiyadi mengungkapkan apresiasi kepada perusahaan ini. Ia  menegaskan dari pemerintah dan masyarakat NTB tetap percaya pabrik ini bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan sebagai pengolahan ikan semata tapi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah. “Pengaruh positif seperti itulah yang kami harapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi juga menyampaikan apresiasinya  terhadap BSI. Ia berharap PT BSI mampu meningkatkan penghasilan masyarakat sumbawa khususnya para nelayan yang ada di 18 kecamatan pesisir di Kabupaten Sumbawa, terutama yang ada di Desa Teluk Santong ini.

Saat itu juga, ia mengusulkan pada produk yang dihasilkan tersebut terdapat sebutan Sumbawa supaya ketika orang melihat baik orang dalam negeri dan luar negeri bisa mengenal produk tersebut di produksi di Sumbawa.  “Itu adalah suatu kebanggaan tersendiri dan memberikan semangat bagi masyarakat setempat. Dengan penuh harap, ke depan PT BSI ini bisa memproduksi ikan sebanyak-banyaknya sepanjang masa tidak hanya sampai 30 tahun tapi selamanya,” ungkap Rasyidi di hadapan Jenderal Owner PT. BSI Jerry Knechet asal Amerika.

Advertisement

Dalam kesempatan ini juga kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. H. Lalu Hamdi mengungkapkan bahwa beroperasinya PT BSI ini sudah lama dinantikan karena menurutnya investor asal Amerika ini merupakan salah satu pemacu terhadap percepatan pembangunan SAMOTA, dimana SAMOTA merupakan kawasan strategis pemerintah provinsi NTB dan  pemerintah pusat pun menjadikan kawasan ini sebagai kawasan strategis nasional.

BACA  Menuju Baitullah

Kenapa ini penting dan BSI mengambil kawasan ini sebagai tempat pengolahan ikan berkelas dunia, karena teluk santong ini adalah kawasan perairan yang tingkat penghasilan ikannya bisa mencapai 170 ton pertahun dan didalam perairan teluk saleh bisa menghasilkan sebanyak 36.000 ton pertahun termasuk di dalamnya 7.000 ton ikan kakap dan kerapu. Tentu saja ini menjadi peluang yang besar untuk PT BSI bisa berkembang sebagai perusahaan yang bisa mengekspor produk perikanan pertama dari NTB ke tingkat dunia.

Saat ini juga masyarakat sekitar perairan Teluk Santong juga sudah bisa menangkap jenis ikan tuna dan cakalan, dengan itu tentunya PT. BSI tidak hanya mengekspor ikan kakap dan tuna tetapi juga bisa beberapa jenis ikan lainnya.

“Jumlah nelayan di sekitar Teluk Saleh ini sekitar 3800 orang. Jadi dengan adanya PT BSI hasil nelayan bisa lebih mudah proses penjualanya tidak harus mengirim hasil tangkapannya ke Bima atau Lombok dengan proses panjang tapi langsung di satu tempat sehingga antara nelayan dan PT BSI dapat saling menguntungkan,” ujarnya. (Naniek I. Taufan)

Advertisement
Continue Reading

Mandalika

Inspektorat Provinsi NTB Terapkan Probity Audit

Published

on

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi, saat Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TNI Angkatan Laut dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam pelaksanaan kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018 di Kantor Gubernur NTB

Dalam upaya meminimalisir kesalahan dan timbulnya permasalahan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi NTB, audit kejujuran dinilai penting untuk segera diterapkan. Langkah preventif diambil oleh Inspektorat Provinsi NTB untuk mencegah kesalahan atau ketidakjujuran dalam proses pengadaan tersebut dengan menerapkan probity audit atau audit kejujuran/integritas dalam proses pengadaan barang/jasa pada sejumlah perangkat daerah Provinsi NTB, mulai tahun 2018 ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi kerugian negara dan permasalahan hukum di kemudian hari.

Pelaksanaan probity audit ini, menurut Kepala Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, S.H.,M.Si., saat membuka Bimbingan teknis Reviuw RPJMD dan Probity Audit bagi para auditor/APIP Inspektorat Provinsi dan kabupaten/kota se-NTB di Mataram beberapa waktu lalu, sebagai implementasi dari komitmen bersama dalam pencegahan korupsi terintegrasi yang telah ditandatangani oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-NTB tahun 2017 lalu. Khususnya komitmen untuk memperkuat kapabilitas APIP dalam melakukan pengawasan, termasuk untuk memenuhi harapan LKPP-RI agar Pengawas Pemerintah (APIP) lebih aktif melaksanakan probity audit untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pengadaan.

Itulah sebabnya selama dua hari ini Inspektorat Provinsi NTB fokus melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) probity audit tersebut. Bimtek ini merupakan langkah strategis yang diambil institusi ini untuk terus mendorong peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat NTB dari level III saat ini untuk bisa naik kelas ke level IV, yang diharapkannya bisa terwujud tahun depan. Menurut Ibnu, probity audit selama ini belum pernah dilaksanakan di NTB, sehingga hal ini disinyalir menjadi salah satu penyebab masih ditemukannya kendala dan permasalahan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa.

Auditor Madya BPKP NTB,  F. Hary Fitrajuwanto, didampingi Arsi Fajriar, Auditor Pertama pada BPKP NTB yang hadir sebagai narasumber pada Bimtek yang dimoderatori oleh Inspektur Pembantu khusus (Irbansus), GP.Aryadi, S.Sos. MH tersebut antara lain mengungkapkan bahwa audit kejujuran bertujuan untuk membantu, mendampingi perangkat daerah agar  proses pengadaan barang dan jasa  dilakukan secara benar dan penuh integritas dengan mematuhi semua ketentuan dan persyaratan yang diperlukan. Selain itu, auditor dalam probity audit juga bertugas untuk membantu menilai dari sisi efektivitas, efisiensi dan keekonomisan suatu proses pengadaan/jasa pemerintah.

Advertisement

Menurutnya, penekanan probity audit fokusnya pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan atau proses pekerjaan tersebut berjalan, bukan pada hasil akhirnya. Dalam hal ini auditor harus memperjelas bahwa audit probity merupakan proses standar yang bertujuan membantu, mencegah kesalahan atau penyimpangan, bukan mempersulit. Karena itulah probity audit dilakukan dari tahapan indentifikasi kebutuhan dan persyaratan; perencanaan pengadaan; penyusunan dokumen pengadaan dan penerimaan penawaran serta pemilihan penyedia hingga pada evaluasi dan penetapan pemenang, administrasi dan penandatanganan kontrak, termasuk tahapan pelaksanaannya.

BACA  Gubernur NTB Kepala Daerah Terbaik se-Indonesia

Dengan demikian, audit kejujuran merupakan pemberian jaminan atas proses pengadaan barang/jasa agar dilakukan dengan benar, cermat dan menaati semua persyaratan yang diperlukan dengan cara melakukan pengawasan independen terhadap proses pengadaan dan mengungkapkan pendapat obyektif mengenai apakah persyaratan probity audit yang telah ditentukan telah ditaati. Jadi pelaksanaan probity audit akan fokus pada proses, untuk mencegah kesalahan/mengatasi risiko-risiko pada tahap perencanaan, pemilihan dan pelaksanaannya.

Selain itu teknik-teknik dalam melakukan probity audit yang baik serta persyaratan/standar kompetensi APIP yang  harus dipenuhi juga menjadi bagian penting yang disampaikan dalam kegiatan ini, termasuk pula jenis-jenis Pengadaan Barang Jasa (PBJ) yang dilakukan probity audit. (Nanaiek I. Tafan)

 

MNEK 2018 Segera digelar di NTB

Advertisement

Even besar kembali akan digelar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bumi Gora dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan event berskala dunia, Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018, yang akan digelar pada bulan Mei 2018 mendatang. “Ini merupakan kebahagiaan bersama, karena kami melihat acara ini sesuai dengan program Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka memantapkan orientasi pembangunan maritim NTB ke depan,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, S.H., M.Si., saat Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TNI Angkatan Laut dengan Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Kabupaten  Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Klungkung dalam rangka pelaksanaan kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018 tersebut di Kantor Gubernur NTB, minggu lalu.

BACA  Selalu Semangat dalam Keterbatasan

Amin berharap bahwa kedatangan para pelaut dari negara-negara sahabat ke Lombok dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kunjungan pariwisata dan meningkatkan investasi di NTB. “Acara yang melibatkan 38 negara sahabat ini otomatis akan menghadirkan ribuan orang dari berbagai belahan dunia. Ini tentunya akan  memberikan kontribusi dalam peningkatan industri pariwisata NTB yang alhamdulillah tumbuh pesat diikuti dengan pertumbuhan ekonomi kreatif kita yang dapat menumbuhkan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan investasi, serta peningkatan kemajuan dari berbagai sektor lainnya,” ujarnya.

MNEK 2018 merupakan latihan bersama dengan Angkatan Laut negara-negara sahabat dalam operasi militer selain perang yang digelar setiap dua tahun sekali, dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam menanggulangi bencana dan permasalahan kemanusiaan di suatu kawasan yang perlu mendapat perhatian semua negara.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), Laksamana Muda TNI. Didik Setiyono, S.E., M.M. menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan jajarannya atas kerja sama dan dukungan menyukseskan kegiatan ini. “Penyelenggaraan kegiatan MNEK 2018 ini adalah yang ketiga kali setelah yang pertama di Batam dan Kepulauan Anambas, Natuna tahun 2014, kedua di Padang dan Kepulauan Mentawai tahun 2016, dan ketiga yang akan berlangsung di NTB dan Nusa Penida Bali  tahun 2018,” kata didik.

BACA  NTB Alihkan Stok Beras ke NTT

Ditambahkannya, dalam latihan ini akan melibatkan Angkatan Laut dari beberapa negara sahabat. Dengan kegiatan ini lanjutnya, budaya dan wisata NTB  yang selama ini cukup menarik dapat dipromosikan, karena NTB merupakan salah satu daerah yang sukses membangun industri pariwisata.

Advertisement

MNEK 2018, mengusung tema “Cooperation to Respond Disaster and Humanitarian Issues” (Kerja Sama untuk Menanggapi Bencana dan Permasalahan Kemanusiaan). Hal ini dilatarbelakangi oleh letak geologis Indonesia yang sangat rawan bencana karena terletak pada cincin api (ring of fire) yang berpotensi terjadi bencana gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Sedangkan ditinjau dari letak geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kerawanan terhadap tindak kriminal dan ilegal melalui laut.

Kegiatan MNEK 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 – 9 Mei 2018 mendatang akan diisi dengan berbagai kegiatan, yaitu ice breaking, naval exercise, upacara pembukaan, admiral inspection, pelayaran kebangsaan, pameran maritim, kirab kota, Mataram Komodo Fun Run dan fun bike, culinary program, culture performance, city tour, spouse program, kemah pesisir, marine vilage, Medcap (Medical Civic Activity Program), Encap (Engineering Civic Activity Program), transplantasi terumbu karang, penandatanganan dan penenggelaman prasasti serta gala dinner.

Kegiatan Medcap akan berlangsung di Lombok Utara dan Nusa Penida meliputi pengobatan umum, bedah minor, dan penyuluhan kesehatan, sedangkan kegiatan Encap terbagi di dua tempat yaitu bedah rumah di Nusa Penida dan pengerasan jalan di Lombok Utara. (Naniek I. Taufan)

Advertisement
Continue Reading

Tren