Metropolitan

UN Dihapus, Kualitas Pendidikan belum Merata

Retno Listyarti

Meski belum final, rencana pemerintah memoratorium (penundaan)  pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ramai diperbincangkan. Banyak pihak yang setuju, utamanya mereka yang sejak lama mengumandangkan agar pihak Kemendikbud menghapus UN karena dinilai bukan saja tak jelas manfaatnya serta menimbulkan ‘kekisruhan’.

Selain itu, UN menimbulkan banyak praktik kecurangan baik yang dilakukan oleh siswa maupun pihak sekolah yang menginginkan murid-muridnya berhasil dalam UN. Yang juga ikut bergembira—tentu saja—adalah para siswa yang saat ini sebenarnya tengah mempersiapkan diri mengikuti UN.

“Aku senang kalau memang nantinya jadi dihapus. UN bikin kita stres. Sekarang saja, meskipun hasil UN tidak menjadi penentu kelulusan, tapi nyatanya ada juga tuh perguruan tinggi minta hasil UN-nya. Jadi kan berarti hasil UN tetap diperhatikan atau dipertimbangkan,” ungkap Rina yang mengaku sejak jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk ujian kelulusan karena berharap bisa diterima di perguruan tinggi negeri.

Menurut siswa SMA Khatolik ini, selain nantinya lewat jalur SNMPTN, ia juga mempersiapkan diri untuk ikut jalur SBMPTN. “Jaga-jaga kalau nggak lulus SNMPTN,” ucap Rina yang ikut bimbel untuk mempersiapkan diri. Namun jika nanti UN dihapus, dia menjadi tidak terlalu stres lagi karena khawatir hasil UN ‘jeblok’. “Moga-moga aja deh. Tapi nggak tahu juga nantinya akan bagaimana, model ujiannya seperti apa. Lihat nanti aja,” tambahnya.

Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud berencana memoratorium UN pada 2017 mendatang. Hal ini bukan saja sekadar melaksanakan putusan Mahkamah Agung tahun 2008, tapi juga setelah melakukan evaluasi pelaksanaan UN selama ini.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti mengaku sangat setuju dengan rencana moratorium UN tersebut, yang menurutnya seharusnya dilakukan sejak lama. Sejak beberapa tahun lalu telah menyerukan hal tersebut. Dihapusnya UN, bukan berarti tidak ada peningkatan kualitas pendidikan.

Harus diakui, sampai saat ini kondisi pendidikan dalam pengertian kualitas pendidikan masih belum merata di seluruh Indonesia. Begitu juga kualitas gurunya. “Karena itu alangkah tidak adilnya jika standarnya disamakan dalam UN,” papar mantan Kepala Sekolah SMAN 13 Jakarta, ini.

“Jadi adalah tepat jika standar dikembalikan ke daerah masing-masing sesuai kondisinya. Nanti daerah masing-masing yang mengadakan ujian. Nanti, jika sarana dan prasaran pendidikan serta kualitas guru telah sama di seluruh daerah barulah bisa UN dilaksanakan. Jadi sampai standarnya sama,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim. Ia menyatakan setuju dan mendukung rencana Kemendikbud memoratorium UN. “Secara umum kita mendukung Kemendikbud menghapus UN. Bahkan sejak lima tahun lalu, IGI telah menerbitkan ‘buku hitam’ UN karena rawan kecurangan. Jadi mau digunakan untuk apapun tidak ada gunanya. Mau digunakan sebagai basis dasar pemetaan pun, kalau basis data salah, tidak betul, ya, pasti juga tidak ada gunanya. Jadi pada dasarnya kami dari IGI juga dari dulu berjuang agar UN dihapuskan,” tegas Ramli.

Soal pemetaan pendidikan juga disinggung Mendikbud Muhadjir Effendi saat berbicara dengan wartawan tentang rencana moratorium UN. Menurutnya, ada sejumlah alasan kenapa UN perlu dimoratorium. Salah satunya adalah UN dinilai belum menjadi alat pemetaan yang tepat. “Pemetaan mutu tidak perlu dilakukan setiap tahun dan tidak perlu diberlakukan untuk seluruh siswa,” ujar Muhadjir kepada wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, (1/12). “Pemetaan kan tidak harus terus menerus. Tapi hasil temuan pemetaan itu lah yang kita treatment, utamanya untuk sekolah-sekolah yang diketahui sangat rendah kualitasnya, kita tangani sungguh-sungguh,” tegasnya.

Dikatakannya, hingga saat ini hasil UN,  belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Bentuk UN kurang mendorong berkembangnya kemampuan siswa secara utuh.

Secara hukum, UN perlu dimoratorium untuk menindaklanjuti putusan MA tahun 2008 yang isinya, antara lain, memerintahkan kepada para tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasaranan sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, belum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut.

Menurut mantan Rektor Universitas Muhammadyah Malang ini lebih lanjut, menjelang UN biasanya semua sekolah memprioritaskan mata pelajaran yang diujikan sehingga seolah-olah mata pelajaran lain tidak penting dan ini juga berimplikasi pada gurunya. “Sekolah-sekolah sekarang fokus mempersiapkan anak didiknya hanya untuk UN, yang lain dianggap tidak penting. Ini berimplikasi pada guru yang bukan mengajar mata pelajaran UN, dianggap ‘kelas dua’. Mereka tidak dihargai,” katanya.

USBN PENGGANTI UN

Di bagian lain Muhadjir yang juga mantan Ketua PWI Perwakilan Malang menyebut tentang format soal UN yang berupa pilihan ganda. Menurutnya hal ini tidak melatih siswa berpikir kritis dan analis. “Pilihan ganda dalam UN hanya membuat siswa siswa mengenal, mengingat dan mengaplikasikan. Tidak membuat siswa berpikir kritis dan analis. Padahal kalau kita ingin menyiapkan generasi berpikir tingkat tinggi maka kalau tes pakai multiple choice tidak akan bisa ketemu,” jelasnya.

Pihaknya, kata Muhadjir lebih jauh, sudah menyiapkan pengganti yakni USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional). Konsepnya, soal terdiri dari pilihan ganda dan esai.  Materinya akan mencakup seluruh pelajaran dan akan memasukan konten lokal dan nasional. “Jumlah soal pilihan ganda dikurangi. Ini guna mendeteksi kemampuan berpikir kritis siswa,” ucapnya.

Jadi nantinya—jika jadi dilaksanakan—ujian kelulusan akan diberikan kepada Pemkot, Pemkab untuk SD dan SMP, sedang SMK dan SMA diselenggarakan oleh provinsi. Pusat akan menentukan standar nasionalnya melalui Kemendikbud dan Badan Standar Pendidikan (BSNP).

Apa yang dipaparkan Mendikbud ini memang masih sebatas rencana, karena untuk memastikan hal tersebut jadi dilaksanakan atau tidak, masih menunggu hasil rapat kabinet terbatas yang akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Di sisi lain, meski banyak pihak setuju dengan rencana moratorium UN, namun ada juga suara-suara yang mempertanyakan. Salah satunya adalah Wapres Jusuf Kalla yang mempertanyakan soal standar penentuan kelulusan siswa. “Kalau tidak ada standar bagaimana kita tahu sudah sampai mana?” kata Wapres yang biasa disapa dengan sebutan JK.

“Jangan lupa, dulu, kan, ujian nasional itu orang lulus dengan angka 3,5. Lalu setiap tahun naik setengah, ini guna mencapai standar nasional. Karena dengan itulah maka daerah memperbaiki fasilitasnya agar jangan banyak yang tidak lulus. Nah, kalau tidak ada standar bagaimana memperbaikinya,” kata JK bertanya.

Menurutnya, adalah sebuah logika berpikir yang terbalik jika pelaksanaan ujian nasional baru bisa dilakukan setelah semua konsep pendidikan nasional sudah membaik. ”Kalau tidak ada standar bagaimana cara memperbaikinya. Tidak ada standar yang mau dicapai, bagaimana?” UN, tambahnya, dilaksanakan agar seluruh siswa mencapai standar nasional dan memiliki kemampuan yang sama. (dianaruntu@cybertokoh.com)

To Top