Metropolitan

Kandidat Kampanye, Jangan Dihalangi

Rumah Lembang posko pemenangan Ahok

Sudah menjadi tersangka kasus penistaan agama, ternyata tetap saja Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum bisa berkampanye dengan tenang. Begitu juga yang dialami Djarot Saiful Hidayat, yang menjadi pasangan Ahok, tetap mendapat penghadangan dari sejumlah orang ketika akan berkampanye di sebuah tempat. Aksi para pendemo itu bahkan semakin menjadi-jadi, di antaranya sempat terjadi bentrok fisik dimana pendemo sempat memukul simpatisan Ahok-Djarot.

Yang menarik, kalau pada awalnya warga seolah takut menghalau para pendemo, namun akhir-akhir ini muncul keberanian dari warga tempat dimana Djarot  kampanye. Warga justru balik mengusir para pendemo, bahkan menggandeng tangan Djarot untuk bisa masuk ke daerahnya untuk berkampanye.

“Heran, itu warga mana ya? Kami tidak kenal mereka,” kata seorang ibu dengan jengkel. “Kami menerima calon manapun yang mau menengok daerah kami, dan mendengar segala permasalahan yang kami hadapi. Kenapa diusir? Apalagi itu bukan orang sini,” tambah warga Mampang itu.  Namun dasar pendemo, meski warga sudah berteriak mereka bukan lah warga setempat, para pendemo tetap bertahan di lokasi.

Entah siapa yang mengatur para pendemo ini sehingga mereka selalu ada di tempat-tempat dimana Ahok-Djarot berkampanye. Padahal jelas-jelas dalam UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 187 ayat 4 disebutkan: “Setiap orang yg dengan sengaja mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye dipidanakan dengan pidana  penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit 600 ribu dan paling banyak 6 juta.”

Sementara di lapangan sejauh yang terlihat, pihak kepolisian tetap ada mengamankan jalannya kampanye dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut pihak kepolisian, sesuai aturan kampanye, pihak kepolisian tidak bisa langsung melakukan penangkapan/penindakan saat itu juga jika terjadi gangguan. Tindakan baru bisa diambil pihak kepolisian setelah adanya verifikasi dari pihak Panwaslu.

Jadi itu sebabnya saat kejadian polisi tidak langsung menindak, dalam pengertian menangkap pendemo. Fungsi polisi sebatas pengamanan kampanye, termasuk bernegosiasi dengan para pendemo untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran. Polisi baru bisa bertindak langsung jika terjadi pemukulan, misalnya, atau bentrok fisik di TKP kampanye.

“Bahwasanya tindakan represif terkait pelanggaran kampanye, dalam artian penghadangan kampanye, semuanya bermuara di Panwaslu. Mereka lah (Panwas) yang akan memverifikasi apakah  tindakan itu masuk perbuatan pidana atau terkait adminsitratif. Jadi polisi tidak bisa menindak lansung. Kami hanya mengamankan dan melakukan pengamatan jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan,” jelas Kombes Awi Setiyono, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Kecuali jika terjadi tindakan  fisik langsung. Itupun, ucap Awi, dilihat konteksnya dulu. Misalnya, kasus di Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, dimana terjadi pemukulan. Namun kasus itu tidak terjadi di lokasi kampanye, juga terjadi setelah kampanye selesai. “Di Cipinang, misalnya, kasus pemukulan itu sudah langsung di tangani Polres Jakarta Timur,” tambahnya.

Menurut Mimah Susanti, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, ada empat laporan yang masuk terkait permasalahan tersebut. Namun dari empat laporan tersebut, tiga laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, sedang satu laporan lagi masih dalam proses klarifikasi.

Bawaslu, kata Mimah lagi, menangani laporan yang masuk dalam konteks gangguan pidana pemilu. “Tapi kita juga menerima informasi tentang adanya gangguan keamanan di lapangan. Salah satunya tentang kejadian di Jakarta Timur. Panwaslu juga diminta hadir untuk melihat prosesnya di sana, namun itu bukan dugaan tindak pidana pemilihan,” jelas Mimah.

Dalam Peraturan KPU No 12 Tahun 2016, jelas Mimah, disebutkan bahwa kepolisian dapat mengusulkan atau penundaan kepada KPU Provinsi dalam hal apabila keamanan di wilayah atau tempat lokasi kampanye tidak memungkinkan untuk kampanye. “Berdasarkan usulan kepolisian tersebut, KPU dapat memutuskan pembatalan atau penundaan,” tegasnya.

Jadi, tandas Mimah, dalam konteks keamanan, pihaknya menyerahkan kewenangan sepenuhnya pada kepolisian. Mimah menambahkan, diperlukan pemberitahuan rencana kampanye terlebih dahulu kepada kepada pihak kepolisian yang ditembuskan kepada KPU, Bawaslu, setidaknya sehari sebelum kampanye. Hal itu untuk mudahkan pemetaan untuk mengetahuai apakah daerah itu aman atau tidak.

RUMAH LEMBANG TEMPAT MENGADU WARGA

Menurut Ahok, meski  banyak mendapat penolakan saat melakukan kampanye, namun baik dia maupun Djarot tetap akan melanjutkan blusukan ke pelosok-pelosok Jakarta. Karena betapapun blusukan adalah cara yang paling efektif untuk mendengarkan keluhan warga.

“Kampanye yang paling efektif adalah blusukan. Datang dan dengarkan. Saya kan petahana. Dengan blusukan langsung melihat langsung titik-titik yang masih bermasalah,” ungkap Ahok di Rumah Lembang, Menteng Jakarta Pusat.

Jadi, lanjutnya, blusukan itu bukan hanya sekadar kampanye melainkan sekaligus untuk mengevaluasi kinerja dinas-dinas. Karena pentingnya blusukan itu maka sekalipun mendapat penghadangan dari sejumlah orang, baik dia maupun Djarot akan tetap ke lapangan. Dirinya juga tidak merasa khawatir dengan adanya penghadangan oleh sekelompok orang. “Kalau ada yang protes, saya mau tanya apakah orang yang protes itu warga asli (setempat) atau bukan,” ucap Ahok.

Akan halnya Rumah Lembang, kata Ahok lagi, bukan dimaksudkan untuk pengganti blusukan. Pengaduan warga ke Rumah Lembang untuk menampung aspirasi warga yang biasanya datang mengadu ke Balaikota ketika ia masih bertugas sebagai gubernur.

Sebagaimana diketahui, Ahok saat bertugas sebagai gubernur setiap pagi selalu disambut oleh warga Jakarta—bahkan luar kota—yang ingin mengadu berbagai permasalahan. Saat Ahok cuti, warga mengaku kehilangan, tak tahu harus mengadu kemana. Sebenarnya Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono juga memberi kesempatan warga untuk mengadu, namun sebagian warga merasa kurang puas. Maka mereka pun datang mencari Ahok ke Rumah Lembang yang merupakan posko pemenangan Ahok-Djarot dalam Pilkada 2017.

Padahal warga tahu bahwa pada masa cuti,  Ahok tidak bisa mengeksekusi permasalahan mereka. Namun begitulah. Sebagian warga seperti tidak peduli, mereka tetap berdondong-bondong datang,  seolah  baru puas kalau Ahok yang menjawab permasalahan mereka.

Tapi yang datang ke Rumah Lembang ternyata bukan Cuma warga yang akan mengadu permasalahannya tapi juga yang sekadar mengucapkan terima kasih karena berkat Ahok masalah mereka selesai, sebagian lagi datang memberi dukungan, ada juga yang datang sekadar berfoto ria. Uniknya, setelah Ahok dinyatakan sebagai tersangka, jumlah warga yang datang ke rumah yang terletak di Jl Lembang No 25-27 Menteng Jakarta Pusat itu menjadi semakin ramai.

Untuk pengaduan warga, Ahok membuka kesempatan dari pukul 08-10.00 WIB, sebelum dia turun ke lapangan kalau ada jadwal blusukan. Nah biasanya, sejak jam 7 pagi warga sudah berdatangan. Seperti halnya di Balaikota yang disediakan kopi juga camilan sambil menunggu Ahok, maka di Rumah Lembang pun disediakan hal itu termasuk bubur ayam yang bisa dipesan di dua gerobak bubur ayam yang standby setiap pagi. Itu untuk sarapan, kata seorang relawan.

Untuk bisa curhat, maka warga harus melalui proses administrasi terlebih dahulu. Yakni, mendaftarkan diri dengan memperlihatkan KTP mereka yang kemudian dicatat petugas. Setelah itu mereka akan mendapat pin putih bergambar Ahok-Djarot dan dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.

Di lokasi curhat itu ada panggung kecil berlatar belakang spanduk bertulis ‘Rumah Lembang Kampanye Rakyat’, lengkap dengan gambar Ahok-Djarot. Nantinya warga yang mengadu akan maju satu persatu di panggung dan menyampaikan permasalahannya. Agar semua bisa mendengar apa yang disampaikan maka warga berbicara dengan menggunakan mickrofon. Menurut Ahok, berbagai keluhan warga ini akan diteruskannya pada Plt Gubernur Soni Sumarsono untuk ditindaklanjuti. (dianaruntu@cybertokoh.com)

 

To Top