Buleleng

ASN harus Jaga Netralitas

Sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Plt. Bupati Buleleng Buleleng Ir. I Made Gunaja, M.Si.

Untuk menjaga netralitas, Pemkab Buleleng mengadakan sosialisasi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka menyongsong Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tahun 2017, yang dilaksanakan di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja Eks. Pelabuhan Buleleng, pekan lalu.

Sosialisasi tentang netralitas ASN dalam rangka menyongsong Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tahun 2017, menghadirkan tiga narasumber masing masing Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng Ni Made Rousmini, Ketua KPU Kabupaten Buleleng Gede Suardana, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Buleleng Ketut Aryani. Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Plt Bupati Buleleng Ir. I Made Gunaja, M.Si yang diikuti seluruh pimpinan SKPD serta ASN di Pemkab Buleleng.  Pada kesempatan itu,  hadir pula Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, ASN tidak boleh berpihak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng apalagi terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. “Seperti yang diatur dalam Pasal 4 butir ke 15, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan,” jelasnya. ASN juga tidak diperkenankan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Gunaja juga mengingatkan ASN di lingkup Pemkab Buleleng, untuk selalu memegang teguh dan taat Asas, Prinsip, Nilai Dasar serta Kode Etik dan Kode prilaku yang diamanatkan oleh aturan yang berlaku. “Walaupun mempunyai hak pilih, namun tidak boleh memihak. Silakan nanti pada saat mencoblos saja menyalurkan hak pilihnya,” imbuhnya. Plt Bupati Gunaja mengatakan akan menindak tegas jika ada ASN terbukti terlibat dalam kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. “Bila ditemukan PNS yang terlibat dalam politik praktis, akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dengan sanksi ringan maupun sanksi berat sesuai dengan aturan dalam undang undang ASN. Tentunya dengan memperlihatkan bukti bukti yang ditemukan sebelum menjatuhkan sanksi,” tegasnya. (wiwinmeliana22@cybertokoh.com)

 

 

To Top