Metropolitan

Pilkada Jakarta “Rasa” Pilpres

Mulai 28 Oktober hingga empat bulan ke depan kampanye Pilkada 2017 digelar, termasuk di Jakarta yang akan menggelar Pilkada pada Februari 2017. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang juga masuk Pilkada serentak 2017,  jauh-jauh hari situasi politik di Jakarta  sudah terasa panas dan diramalkan akan makin panas pada masa kampanye ini.

Sebagian warga Jakarta merasa cemas khawatir hal-hal tidak diinginkan terjadi.  Karena adanya indikasi ada pihak-pihak yang ingin memainkan isu paling sensitif yakni isu SARA dalam pemilihan gubernur kali ini. Isu penistaan agama yang sempat heboh beberapa waktu lalu, nampaknya akan terus digulirkan.

KPUD Jakarta jauh-jauh hari telah mewanti-wanti hal ini, bahkan baru-baru ini  KPUD Jakarta kembali mengingatkan untuk tidak menggunakan isu SARA karena akan ada sanksinya. Di sisi lain diingatkan kepada seluruh warga untuk tidak mudah terpancing isu-isu demikian, dan tetap menjaga situasi kondusif. Demikian juga PBNU yang telah mewanti-wanti warganya untuk tidak ikut-ikutan terpancing dan menjaga iklim tetap sejuk.

Lima tahun lalu ketika Pilkada digelar di Jakarta, situasi tidak seperti saat ini yang terasa agak mencekam, lantaran munculnya isu SARA bahkan gejalanya sudah ada jauh sebelum masa kampanye dimulai. Begitu ‘panasnya’ situasi politik di Jakarta sampai-sampai digambarkan sebagai ‘Pilkada rasa Pilpres’.

Hal ini lantaran para tokoh nasional, baik itu tokoh politik, masyarat, bahkan tokoh agama, ikut ‘cawe-cawe’ pada hajatan yang sebenarnya hanyalah hajatan daerah. Tapi begitulah. Meski hajatan tingkat daerah, namun karena ini terjadi di Jakarta,  kehebohan event pemilihan pemimpin Ibukota ini  seperti ketika akan Pilpres.

 

AHOK CUTI WARGA BINGUNG MAU NGADU KE MANA

Tapi keluhan dan kecemasan sebagian warga  Jakarta ternyata bukan hanya itu. Rupanya selama ini warga Jakarta sangat menikmati layanan berinteraksi  dengan gubernur yang digelar setiap pagi di Balaikota. Dalam kesempatan itu warga Jakarta yang datang dapat mengadukan berbagai permasalahan yang dihadapinya, mulai dari masalah KJP, BPJS, layanan rumah sakit, penggusuran rumah yang tak jelas, dll. Hampir semua hal bisa diadukan kepada gubernur, termasuk mengantarkan undangan pernikahan bahkan jika hanya ingin foto-foto bersama gubernur.

Namun, layanan yang awalnya digelar secara tidak sengaja ini, terhenti sejak 28 Oktober lalu setidaknya sampai empat bulan ke depan karena sang gubernur petahana, Ahok, cuti kampanye dan kini Pemda DKI Jakarta dipimpin oleh seorang plt gubernur, Soni Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Kekecewaan berhentinya layanan ini diungkap oleh seorang warga Jakarta yang datang ke Balaikota Jakarta ketika Ahok cuti. “Saya tidak tahu kalau sudah tidak bisa bertemu gubernur lagi karena Ahok cuti. Katanya cutinya lama, empat bulan. Lhaa  trus bagaimana, kami warga  mau mengadu langsung,” ungkap Suherman, warga  Jakarta Barat, yang terpaksa menitipkan bekas pengaduan di pos pengaduan di samping kantor gubernur.

Menurut Suherman, ada beberapa warga lain yang juga datang ke Balaikota seperti dirinya dan kecewa karena tidak bisa mengadu langsung. “Kami diminta menyampaikan surat aduan ke posko aduan,” ucapnya seraya mengungkapkan keinginannya bisa langsung bertemu gubernur agar masalahnya cepat selesai.

“Kalau saya liat di televisi juga di koran-koran, kayaknya kalau ketemu Ahok dan mengadu langsung, masalah bisa cepat selesai. Pak Ahok suruh stafnya mencatat dan langsung menindak lanjuti. Tetangga saya yang sudah pusing tujung keliling soal biaya rumah sakit saja, bisa langsung beres. Nggak perlu susah cari utangan kemana-mana,” paparnya.

Soal layanan aduan langsung ke gubernur memang selama ini menjadi salah satu andalan warga untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Biasanya warga yang datang adalah mereka yang sudah berupaya ke sana-kemari menyelesaikan masalahnya, namun ‘mentok’ alias tidak mendapatkan jalan keluar.

Layanan ini awalnya memang tidak secara terbuka diumumkan, hanya mereka yang tahu saja yang datang. Namun karena sering diberitakan pers, baik televisi, media cetak maupun online, dan omongan-omongan sesama warga yang beredar, akhirnya cukup banyak warga  yang tahu adanya layanan ini. Padahal sebenarnya Pemda DKI Jakarta punya aplikasi qlue dimana setiap warga bisa mengadukan berbagai hal yang terjadi di lingkungannya.

Namun agaknya warga merasa kurang puas, kurang afdol jika tidak bertemu langsung dengan sang gubernur. Karena mereka meyakini jika bertemu langsung persoalannya akan menjadi lebih diperhatikan dan cepat penyelesaiannya dibanding aplikasi qlue. Padahal tidak demikian. Karena lewat aplikasi qlue pun permasalahan bisa dengan cepat ditangani.

Layanan interaksi dengan  gubernur sebenarnya sudah ada sejak masa Joko Widodo  menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kantor Gubernur DKI Jakarta yang dulunya terkesan ‘menyeramkan’ dan ‘kaku’, namun gara-gara Jokowi jadi gubernur, berubah ‘cerah’ dan terbuka. Ini lantaran sosok Jokowi yang bersahaja dan merakyat.

Jokowi yang rajin blusukan ke pelosok kampung di Jakarta, membuat dirinya menjadi sangat diterima oleh warga DKI Jakarta.  Saat blusukan, Jokowi suka bertanya tentang berbagai masalah kepada warga dan berupaya membantu menyelesaikan.  Sikap-sikap inilah yang membuat akhirnya warga berani datang ke Balaikota untuk bertemu Jokowi. Menariknya yang datang mengadu bukan hanya dari Jakarta tapi juga daerah lain di Jabodetabek, bahkan ada yang datang dari luar Jabodetabek.

Setali tiga uang, Ahok pun ketika masih menjabat sebagai Wakil Gubernur juga melakukan hal yang sama. Meski tidak sesering Jokowi dalam blusukan, namun Ahok setiap kesempatan bertemu warga rajin membagikan kartu nama. Di kartu nama itu tertera tiga nomor HP yang bisa digunakan warga untuk mengadu. Pengaduan-pengaduan warga itu kemudian disalurkan ke dinas-dinas yang menanganinya.

Ketika menjadi gubernur, kebiasaan itu pun diteruskan. Setiap pagi, sejak jam 06.00, warga sudah berkumpul di pelataran pendopo menanti Ahok datang. Semakin hari jumlahnya semakin banyak sehingga akhirnya ditata agar tertib  dan tidak berdesak-desakan.  Disediakan juga bangku-bangku agar warga yang datang bisa duduk rapi sambil menunggu sang gubernur tiba di kantor.

Di mana wartawan? Tentu saja, sebagian wartawan pun ikut menunggu Ahok  bersama dengan warga. Biasanya, setelah Ahok melayani warga, giliran wartawan mendapat kesempatan bertanya ini-itu.

Mengomentari kekhawatiran warga yang tidak bisa mengadu lagi, Ahok mengatakan, meski dia cuti warga tetap bisa menyampaikan pengaduannya lewat SMS kepadanya. “Warga masih bisa mengadu kok, jadi nggak berhenti. Kita kan punya pengaduan SMS,” katanya.

Namun soal interaksi langsung dengan plt gubernur, Ahok mengaku dirinya tidak bisa menjamin apakah hal itu akan dilakukan Plt gubernur atau tidak. “Saya tidak tahu ya apakah Plt nantinya sempat menemui warga yang mengadu atau tidak. Apa Plt mau misalnya satu jam ngurusi pengaduan warga, itu saya tidak tahu,” ucapnya. Namun, tambahnya, ponselnya selalu siap menerima SMS warga yang nantinya akan disalurkan ke dinas terkait. “Sistem SMS kita jalan kok,” tandas Ahok.(dianaruntu@cybertokoh.com)

 

To Top