Advertorial

Bertambah Lagi Doktor untuk Fakultas Hukum Undiknas

Ni Wayan Juwita Arsawati usai ujian terbuka meraih gelar doktor ilmu hukum di Gedung Pasca Sarjana Unud

Dosen yang disebut sebagai jantung perguruan tinggi merupakan salah satu penentu  mutu  pendidikan, penentu lulusan berprestasi termasuk image kampus. Fakultas Hukum Undknas paham akan hal ini. Tak heran jika para pendidik atau dosen yang ada di wilayah FH Undiknas selalu berupaya meningkatkan kualitas dirinya.

Salah seorang dosen FH Undiknas, Ni  Nyoman Juwita Arsawati berhasil meraih gelar akademis tertinggi melalui disertasi berjudul.”Kebijakan Formulasi Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum”. Kini, Juwita resmi tercatat sebagai doktor ilmu hukum hasil ujian terbuka yang dilaksanakan pada Rabu (14/9), di Gedung Pasca Sarjana Unud.

Didampingi tim promotor  Prof.Dr. I Ketut Merta, S.H.,.M.Hum. (Promotor),    Prof.Dr. Ketut Rai Setiabudhi, S.H., M.S. (co promotor 1),  Dr. I Gede Artha, S.H.,M.H. (co Promotor 2), Juwita Arsawati dalam disertasinya, mengupas mengenai anak sebagai  karunia Tuhan Yang Maha Esa, berpotensi sebagai generasi penerus untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, sehingga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Anak secara filosofisnya harus diberikan prioritas yang terbaik, karena anak sebelum kedewasaannya baik secara jasmani maupun rohani memerlukan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang memadai melalui pencegahan perampasan kemerdekaan.

Pembukaan Law Competition FH Undiknas

Pembukaan Law Competition FH Undiknas

Atas dasar itu anak dipandang perlu diberikan perlindungan secara jasmani dan rohani, karena setiap anak yang melakukan tindak pidana diupayakan untuk dijauhkan dari perampasan kemerdekaan, karena bertentangan dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak seperti hak untuk tumbuh kembang, hak untuk melanjutkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga, dan sebagainya.

Menurut pendidik kelahiran Denpasar 15 September 1960 ini, fenomena yang terjadi di masyarakat, masih ada penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana, walaupun pidana penjara disamping menimbulkan stigma atau labelisasi terhadap anak, juga sudah tidak mendapatkan kepercayaan di masyarakat, dilihat dari jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin bertambah baik kualitas maupun kuantitas,

Dikatakannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah mengatur jenis pidana lain yang lebih memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu yang disebut “pidana pengawasan” dan sudah diatur di dalam Pasal 71 dan Pasal 77 yaitu anak pelaku tindak pidana berada dalam pengawasan penuntut umum untuk jangka waktu minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun.

Dosen kopertis yang bertugas di FH Undiknas sejak 1987 ini mengatakan, sesungguhnya jenis pidana pengawasan bilamana dikaitkan dengan falsafah negara kita Pancasila sudah sesuai dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena anak tidak harus menjalankan hukuman di penjara. Namun, rumusan dari Pasal 77 yang tidak imperatif, disamping pemerintah belum siap dalam penyediaan sarana dan prasarana termasuk petugas pengawasnya untuk menunjang pelaksanaan pidana pengawasan tersebut. Akibatnya masih terdapat penjatuhan jenis pidana berupa perampasan kemerdekaan terhadap anak. Hal ini tentu bertentangan dengan konvensi hak-hak anak, karena Indonesia melalui Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 telah meratifikasi konvensi hak-hak anak sebagai konsekuensinya setiap produk hukum yang terkait dengan anak tidak boleh bertentangan dengan konvensi tersebut.

Lulusan S1 FH Unud dan S2 Ubaya ini, mengatakan rekomendasi dari penelitian ini, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak diupayakan dengan pidana pengawasan agar tujuan pembinaan dapat dilakukan. Disamping itu, agar sistem pengawasan dapat efektif, pemerintah segera membuat produk hukum perihal kualifikasi penegak hukum yang menangani masalah anak, demikian pula pemerintah agar segera membangun rumah pengawasan dengan sarana prasarana yang mampu mengayomi anak dalam pemulihan mental. – ard

To Top