Metropolitan

Kantong Plastik Berbayar Kebijakan “Setengah Hati”

Para pemerhati lingkungan, termasuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia kecewa ketika kebijakan kantong plastik berbayar dihentikan. Padahal dengan adanya program uji coba tersebut penggunaan kantong plastik di masyarakat menunjukkan tren menurun. Meski belum sesuai dengan yang diharapkan namun jika pemerintah juga swasta dalam hal ini peritel konsisten menerapkannya, diharapkan ada penurunan yang lebih signifikan. Karena makin lama diterapkan akan membuat masyarakat semakin terbiasa.

Siti Nurbaya Bakar

Siti Nurbaya Bakar

Sayangnya kebijakan yang mulai diberlakukan pada Februari 2016 lalu  akhirnya dihentikan per 1 Oktober 2016. Awalnya kebijakan tersebut hanya dari Februari hingga Mei untuk 22 kabupaten/kota, kemudian diperpanjang hingga Oktober dan berlaku secara nasional.

Namun entah bagaimana Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) memutuskan tidak lagi mendukung  program tersebut per 1 Oktober dengan alasan adanya pro-kontra di berbagai daerah, selain itu program tersebut juga belum memiliki payung hukum yang jelas. “Nanti jika sudah diterbitkan Permen KLHK yang berkekuatan hukum program ini bisa dijalankan lagi, jadi untuk sementara dihentikan,” ungkap Ketua Umum Aprindo Roy Mandey.

Pro-kontra tersebut disebabkan karena tidak adanya payung hukum yang kuat untuk menjalankan program tersebut. Hal ini menjadi kendala bagi peritel di lapangan. Padahal, pihaknya telah melakukan sosialisasi baik lewat media, personel toko maupun memasang surat edaran Dirjen KLHK. “Tapi pro-kontra tetap saja terjadi. Akhirnya setelah dipikirkan masak-masak, untuk sementara dihentikan dulu sambil menunggu payung hukumnya,” jelas Roy.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, payung hukum tentang plastik berbayar masih menunggu evaluasi dari Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, KLHK. “Aturan sudah disiapkan, tapi masih harus dikonfirmasikan lagi dengan hal-hal di lapangan,” ucapnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut mendapat dukungan dari masyarakat dan hasilnya pun cukup baik, terjadi penurunan sangat besar terhadap penggunaan kantong plastik.

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi  terhadap penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di 22 kota besar dan lima kota administratif di Jakarta, hasilnya 92% sadar bahwa plastik berdampak buruk bagi lingkungan, 67% setuju membawa tas belanja sendiri. Kalau dulu orang menghabiskan tiga kantong plastik saat berbelanja, maka kini hanya dua.

Hasilnya terjadi  rata-rata penurunan yang lumayan besar di kabupaten/kota yang menjadi tempat uji coba, yakni antara 5 hingga 80%. Di Banjarmasin misalnya, turun 80%, Palembang turun 40%, Surabaya antara 30-40%. Hanya di Kendari yang penurunannya tipis yakni 5%. Dengan demikian penurunan rata-rata hampir 25%.

Menurut hasil penelitian pihak KLHK, suksesnya penurunan di Banjarmasin karena peran pemerintahan setempat yang sigap menyosialisasikan dan mengoordinasikan masalah ini dengan komunitas setempat. Masyarakat di sana diwajibkan membawa tas khas Banjarmasin, yaitu tas bakul purun. Dengan demikian selain bisa menurunkan penggunaan kantong plastik juga melestarikan kerajinan tangan yang menjadi indentitas lokal. Itu sebabnya penurunan di Banjarmasin menjadi sangat signifikan. Lain lagi dengan Kendari, yang menurun pemantauan kecilnya persentase penurunan karena masyarakat, belum tahu adanya kebijakan tersebut. Ternyata informasi tersebut belum menyebar di masyarakat Kendari.

YLKI KECEWA PADA APRINDO DAN PEMERINTAH

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyatakan sangat kecewa dengan dihentikannya program ini. Aprindo sebagai pihak yang tadinya mendukung kemudian malah menghentikan dukungannya, dan kembali menggratiskan kantong plastik kepada konsumennya. Hal ini, menunjukkan Aprindo tidak punya concern untuk mengurangi sampah plasti yang ditimbulkan transaksi bisnisnya.

Roy Mandey

Roy Mandey

Seharusnya, Aprindo mendorong anggotanya menerapkan kebijakan serupa. Di sisi lain, YLKI menilai Kementerian LHK tidak konsiten. Hal ini terbukti dengan lemahnya regulasi yang ada. “Kementerian LHK terlalu lamban dalam menggodok penguatan regulasi plastik berbayar,” ujar YLKI dalam siaran persnya.

Padahal, dukungan masyarakat terhadap pengurangan sampah plastik melalui plastik berbayar lumayan tinggi. “Gagalnya uji coba kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tidak mempunyai road map yang jelas untuk pengurangan konsumsi plastik. Kementrian LHK dengan program plastik berbayar, Kementerian Keuangan dengan wacana pengenaan cukai pada plastik. Kedua kebijakan ini seharusnya terintegrasi. Tidak jalan sendiri-sendiri,” papar YLKI.

Selain itu, ketidakjelasan kebijakan plastik berbayar juga terindikasi dengan tidak jelasnya penggunaan dana yang diperoleh dari plastik berbayar itu sendiri. Seharusnya dana yang dikorelasikan dari plastik berbayar, dikembalikan menjadi dana publik untuk penanggulangan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.

Saat uji coba tahap pertama berlangsung, YLKI juga sempat melakukan survei terhadap 25 gerai dari 15 nama ritel terkemuka di wilayah DKI Jakarta. Hasilnya antara lain, transaksi tertinggi selama 10 menit adalah 21 transaksi dengan 10 konsumen di antaranya masih menggunakan kantong plastik. YLKI juga melihat ada 12% ritel yang tidak mencantumkan papan informasi uji coba kebijakan plastik berbayar pada kasir dan di dalam gerainya, sementara ada beberapa yang meletakkan di tempat yang tak terlihat konsumen.

Dari hasil wawancara di lapangan, sebanyak 52% kasir yang diwawancarai mengaku sudah dilatih untuk sosialisasi pada konsumen tapi kenyataan di lapangan sebanyak 88% kasir tidak memberikan penjelasan tambahan tentang kebijakan, dan SOP yang berlaku belum seragam karena masih ada kasir yang tidak menanyakan pada konsumen mau pakai kantong plastik atau tidak. Namun demikian YLKI melihat adanya penurunan dalam hal jumlah konsumsi kantong plastik pada konsumen.

Menurut YLKI dari wawancara dengan konsumen, sebanyak 33,7% mengeluh karena merasa tidak jelasnya pengelolaan dana hasil penjualan kantong plastik, 34% mengaku belum mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut, namun 26,1% konsumen memiliki persepsi bahwa kebijakan tersebut untuk pengurangan sampak dan menjaga lingkungan. Konsumen (33%) juga menyarankan agar meniadakan kantong plastik. -dianaruntu@cybertokoh.com

To Top